(1)Tarif pemanfaatan lahan di gedung pelelangan ikan sebagai berikut :
a.Luas 1 m 2 – 25 m 2 Rp50.000,00
b.Luas >25 m 2 – 50 m 2 Rp100.000,00
(2)Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas TPI berupa bangunan/tanah sebagai berikut:
a.bangunan sementara per m2/ bulan Rp1.000,00
b.bangunan semi permanen per m2/bulan Rp1.250,00
c.bangunan permanen per m2/bulan Rp.1.750,00 5
d.tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per m2 per etmal Rp100,00
e.ruangan terbuka yang tidak beratap per m2 per etmal Rp100,00
f.ruang terbuka yang beratap per m2 per etmal Rp350,00
g.tempat penumpukan barang ruang terbuka, beratap terbuka per m2 per etmal Rp500,00 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 27 Desember 2019 BUPATI BULUKUMBA, ttd A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 3 Januari 2020 SEKERTARIS DAERAH BULUKUMBA, ttd A. B. AMAL. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 2 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.002.2.20 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN I. UMUM Indonesia merupakan Negara Kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan luasnya wilayah perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 km2, dan laut territorial indonesia seluas 3,1 km2. Selain itu, terbesar didalamnya pulau-pulau sekitar lebih kurang 17.508 pulau, dan memiliki panjang pantai kedua di dunia setelah Kanada, yaitu lebih kurang 81.000 km. Potensi tersebut sampai saat ini belum dikelola dengan baik sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat perikanan, khususnya nelayan. Hal ini tercermin dari berbagai kajian pendugaan stok ikan yang terbesar di seluruh perairan Indonesia. Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai 128 km, dengan hasil tangkapan 3.000 ton per tahunnya pada sektor penangkapan dan 1.200 ton per tahun pada sector budidaya. Mengacu dari data tersebut, maka sangat memungkinkan sector perikanan dijadikan sebagai lahan usaha bagi masyarakat pada umumnya dan bagi nelayan pada khususnya. Seharusnya kekayaan potensi sumber daya ikan dapat meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, khususnya masyakat nelayan sebagai pelaku utama dalam dunia perikanan. Perkembangan usaha perikanan di Kabupaten Bulukumba sangatlah baik, ini terbukti dengan banyaknya pelaku usaha perikanan yang ingin mengembangkan usahanya, melihat realita tersebut maka pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan mengeluarkan peraturan daerah tentang retribusi tempat pelelangan ikan yang selain mengatur mengenai retribusi juga pengelolaan TPI dan PPI yang ada di Kabupaten Bulukumba. Peraturan daerah ini, disusun sebagai dasar atau pedoman dalam pengelolaan PPI dan TPI di Kabupaten Bulukumba serta acuan dalam pemungutan retribusi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi TPI merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 58) perlu dilakukan penyesuaian. II. PASAL DEMI PASAL