DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VII : LARANGAN BAB VIII : PARTISIPASI MASYARAKAT BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII : KETENTUAN PIDANA BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
6.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan kelompok rentan yang ada di Daerah.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Daerah, selanjutnya disingkat dengan OBH, yakni lembaga/organisasi yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11.Miskin adalah kondisi dimana tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
12.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.
13.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17.Kelompok Rentan adalah Setiap orang atau kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih yang berkenaan dengan kekhususannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

a.perluasan bantuan hukum;
b.pemerataan bantuan hukum;
c.peningkatan kualitas bantuan hukum;
d.partisipasi;
e.non diskriminasi;
f.pelayanan publik; dan
g.komplementer. 4

Pasal 3

Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan;
b.menjamin dan melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam mendapatkan Bantuan Hukum di Daerah;
c.mewujudkan pemberian dana Bantuan Hukum yang tepat sasaran;
d.memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
e.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah;
f.meningkatkan kualitas layanan Bantuan Hukum; dan
g.mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan penerima Bantuan Hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.tata cara pemberian Bantuan Hukum;
d.larangan;
e.partisipasi masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.anggaran Bantuan Hukum;
h.sanksi administratif;
i.ketentuan penyidikan;
j.ketentuan pidana; dan
k.ketentuan penutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang ada di Daerah.
(2)Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.
(3)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara bekerja sama dengan OBH yang ada di Daerah dan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)OBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat minimal:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum. 5
(5)Kerjasama dengan OBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan kelompok rentan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas:
1. a.pangan;
2. b.sandang;
3. c.layanan kesehatan;
4. d.layanan pendidikan;
5. e.pekerjaan dan berusaha; dan/atau
6. f.perumahan.
(3)Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perempuan;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.penyandang disabilitas;
4. d.pekerja migran Indonesia;
5. e.lanjut usia; dan/atau
6. f.masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum:
1. a.keperdataan;
2. b.pidana; dan
3. c.tata usaha negara. baik dengan cara litigasi atau non litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima dan menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi, mewakili, membela kuasa; dan/atau
3. c.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasanya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; 6
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerima Bantuan Hukum wajib:
1. a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar; dan
2. b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum selama penanganan perkara.

Pasal 10

(1)OBH berhak:
1. a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
2. b.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dan dosen dari fakultas hukum;
3. c.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;
5. e.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum dari instansi yang berwenang; dan
6. f.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)OBH wajib:
1. a.melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang hukum;
2. b.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. c.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai tingkatan peradilan.
(3)OBH dalam menjalankan tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sepanjang dilakukan dengan:
1. a.iktikad baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. b.sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan/atau
3. c.kode etik advokat.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

(1)Permohonan secara tertulis kepada OBH yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 7
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk format yang disediakan oleh OBH.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon bantuan hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
1. a.identitas kependudukan sebagai penduduk Daerah;
2. b.surat keterangan telah terdaftar dalam data terpadu keluarga sejahtera Dinas Sosial bagi masyarakat miskin atau lanjut usia;
3. c.surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak bagi perempuan dan/atau anak;
4. d.surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia;
5. e.surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Kajang bagi masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang;
6. f.Surat keterangan dari organisasi/lembaga yang mewadahi penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas; dan
7. g.dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
(5)Dalam hal Pemohon tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka dapat diganti dengan:
1. a.surat izin mengemudi; dan/atau
2. b.dokumen lainnya yang sah dari Perangkat Daerah yang berwenang.
(6)OBH dapat membantu Pemohon untuk memperoleh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5).

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…