DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL BAB IV PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL BAB V PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL BAB VI PENDATAAN BAB VII LARANGAN DAN SANKSI BAB VIII PENGAWASAN BAB IX PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nelayan kecil, dan pembudi daya ikan, sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
9.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
11.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357);
12.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan di zona penangkapan ikan terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 311); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan kecil, yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
6.Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
7.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8.Ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10.Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan Ikan.
11.Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
12.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
15.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
16.Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
17.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara nelayan kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
18.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
19.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 3

(1)Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
2. b.meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
3. c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
4. d.menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
5. e.meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.
(2)Kriteria Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.Nelayan Kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT); dan
2. b.menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional.
(3)Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
1. a.menggunakan teknologi sederhana; dan
2. b.melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
  1. 1.usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan: a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
  2. 2.usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan: a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
  3. 3.usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan: a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

BAB III

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan Perikanan;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan, budaya setempat dan kearifan lokal;
8. h.tingkat pertumbuhan ekonomi dan permodalan;
9. i.jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
10. j.aspirasi masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i mencantumkan pekerjaan Nelayan dan/atau Pembudi Daya Ikan, di dalam pencatatan administrasi kartu pelaku usaha perikanan (Kusuka).
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari dokumen perencanaan daerah:

Pasal 5

(1)Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perikanan.
(2)Penyusunan Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.Nelayan Kecil;
2. b.Pembudi Daya Ikan Kecil;
3. c.kelembagaan; dan
4. d.perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan kecil.

Pasal 6

Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

BAB IV

PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil.
(2)Dalam pelaksanaan perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
(3)Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan prasarana perikanan;
2. b.kemudahan memperoleh sarana perikanan;
3. c.fasilitasi jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan resiko penangkapan ikan dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
5. e.jaminan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan/atau
6. f.fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyediakan prasarana usaha perikanan.
(2)Prasarana yang dibutuhkan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kapal Perikanan yang dilengkapi dengan kenavigasian, perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi penangkapan ikan;
2. b.stasiun pengisian bahan bakar untuk Nelayan;
3. c.penyediaan tempat pelelangan ikan;
4. d.jalan akses ke tempat pelelangan ikan;
5. e.jaringan listrik dan air bersih; dan
6. f.tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan;
(3)Prasarana yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.lahan dan sumber air;
2. b.stasiun pengisian bahan bakar untuk Pembudi Daya Ikan;
3. c.saluran pengairan;
4. d.jaringan listrik dan air bersih; dan
5. e.tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan.
(4)Penyediaan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 9

(1)Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
(2)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyediakan atau mengelola prasarana perikanan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan kemudahan sarana produksi usaha perikanan dengan harga terjangkau bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
(2)Sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil paling sedikit meliputi:
1. a.bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya;
2. b.induk, bibit, dan benih;
3. c.pakan;
4. d.obat-obatan;
5. e.air bersih; dan
6. f.pupuk
(3)Penyediaan sarana usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
(4)Dalam pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha.
(5)Pelaku usaha dapat menyediakan sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibutuhkan Nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…