DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 1.504.675.183.629,00 2. Belanja Rp. 1.513.537.181.433,00 Suplus/(Depisit) Rp. (8.861.997.804,00) 3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 35.361.997.804,00 b. Pengeluaran Rp. 26.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.8.861.997.804,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bulukumba;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Informasi dan Partisipasi Publik di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp. 1.504.675.183.629,00
2.Belanja Rp. 1.513.537.181.433,00 Suplus/(Depisit) Rp. (8.861.997.804,00)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan Rp. 35.361.997.804,00
b.Pengeluaran Rp. 26.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.8.861.997.804,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 191.060.726.000,00
2. b.Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 1.067.254.266.999,00
3. c.Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sejumlah Rp.246.360.190.630,00
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan yang meliputi :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 34.338.866.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 24.113.852.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.4.000.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sejumlah Rp.128.608.008.000,00
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Pendapatan yang meliputi:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.21.530.191.999,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.705.099.263.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 340.624.812.000,00
(4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan yang meliputi:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp.53.424.600.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 53.307.342.230,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.130.597.004.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 9.031.244.400,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 750.307.816.792,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 763.229.364.641,00
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja yang meliputi:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 556.487.783.492,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 4.500.000.000,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. --
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 12.778.400.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 500.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 5.845.271.800,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 169.446.361.500,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 750.000.000,00
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja yang meliputi:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 67.916.545.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 341.749.397.370,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 353.563.422.271,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 35.361.997.804,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 26.500.000.000,00
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan yang meliputi:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) Sejumlah Rp.35.361.997.804,00
2. b.Pencairan dan acadangan sejumlah Rp. --
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. --
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. --
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. --
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. --
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan yang meliputi:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. --
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset Rp.22.500.000.000,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. --

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lanpiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI BULUKUMBA, ttd A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, ttd A. B. AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR6 NOMOR REGISTER:B.HK.HAM.6.241.17 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…