DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 494

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB V PENGADAAN BAB VI PENGGUNAAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB IX PENILAIAN BAB X PEMINDAHTANGANAN BAB XI PEMUSNAHAN BAB XII PENGHAPUSAN BAB XIII PENATAUSAHAAN BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN BAB XV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKAN POLAPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XVI BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XVII KODEFIKASI BARANG, KODE LOKASI, DAN KODE REGISTER BAB XVIII GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 3
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
9.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
11.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
12.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disingkat RKBMDadalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1(satu) tahun.
13.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
14.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
15.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
17.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
18.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Kepala Daerah atau badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4
22.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
23.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
24.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
25.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
26.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
27.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
28.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
29.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
31.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
32.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
33.Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.
34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan:
1. a.asas fungsional;
2. b.asas kepastian hukum;
3. c.asas transparansi;
4. d.asas efisiensi;
5. e.asas akuntabilitas; dan
6. f.asas kepastian nilai.
(2)Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 5
2. b.pengadaan;
3. c.penggunaan;
4. d.pemanfaatan;
5. e.pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.penilaian;
7. g.pemindahtanganan;
8. h.pemusnahan;
9. i.penghapusan;
10. j.penatausahaan;
11. k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
12. l.ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
(4)Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berasal dari:
1. a.kontrak karya;
2. b.kontrak bagi hasil;
3. c.kontrak kerja sama;
4. d.perjanjian dengan Negara lain/lembaga internasional; dan
5. e.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 4

(1)Barang milik daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)Barang milik daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; 6
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(2)Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 7

(1)Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang.
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pegelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 7
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaskud pada huruf g;
9. i.membantu pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah dan;
10. j.menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 8

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
7. g.menyerahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang, Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 9

(1)Pengguna Barangdibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna barang dan dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. 8
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 10

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat PenatausahaanPengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangifungsi pengelolaan barang milik daerah pada PenggunaBarang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaranbarang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan statuspenggunaan barang yang diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milikdaerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barangdan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan danpemindahtanganan barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukanpersetujuan DPRD dan barang milik daerah selaintanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan barang milikdaerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidakdigunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugasdan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidakdimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusanbarang milik daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atauPengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat PermintaanBarang (SPB) dengan menerbitkan Surat PerintahPenyaluran Barang (SPPB) untukmengeluarkanbarang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan(KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikanpersetujuan atas perubahan kondisi fisik barangmilik daerah; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yangdisampaikan oleh Pengurus Barang Penggunadan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 11

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. 9
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuandalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lainkepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
7. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barangmilik daerah; dan
9. i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks494PDFHirarki

Memuat teks peraturan…