DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); c. Laporan Operasional (LO); d. Neraca; e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Peru bahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan keuangan BLUD dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dan untuk terwujudnya transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
b.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian @JI Nasionaldan/ataustabilitasSistemKeuanganMenjadi Undang-Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2020Nomor134,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6516); 3.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor5,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4355)sebagaimanatelahdiubahbeberapa kaliterakhirdenganUndang-UndangNomor2 Tahun2022 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor1Tahun2020tentangKebijakanKeuangan NegaradanStabilitasSistemKeuanganuntukPenanganan PandemiCoronaVirusdisease2019(Covid-19)dan/atau dalamrangkaMenghadapi Ancamanyangmembahayakan PerekonomianNasionaldan/atauStabilitasSistemKeuangan menjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor134TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6516); 4.Undang-UndangNomor15Tahun2004tentangPemeriksaan, PengelolaandanTanggungJawabKeuanganNegara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor66, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022tentangCiptaKerjaMenjadiUndang- Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 6.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangPelaporan KeuangandanKinerjaInstansiPemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2006Nomor25,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4614); 7.PeraturanPemerintahNomor71 Tahun2010 tentangStandar AkuntansiPemerintahan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2010Nomor123,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5165);
8.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2018 tentang PedomanPenyusunanTataTertibDewanPerwakilanRakyat DaerahProvinsi, Kabupaten, danKota(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor59,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6197); 9.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6322);
10.PeraturanPemerintahNomor37Tahun2023tentang PengelolaanTransferkeDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor100,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6883); 11.PeraturanPemerintahNomor1Tahun2024 tentang HarmonisasiKebijakanFiskalNasional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2024Nomor2,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6906); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor64Tahun2013 tentangPenerapanStandarAkuntansiPemerintahanBerbasis AkrualpadaPemerintahDaerah(BeritaNegaraNegara RepublikIndonesiaTahun2013Nomor1425); 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun20201781); 14.PeraturanDaerahKabupatenBulukumbaNomor1Tahun 2022tentang PengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran DaerahKabupatenBulukumbaTahun2022Nomor1); 15.PeraturanDaerahKabupatenBulukumbaNomor3Tahun 2023tentang PerubahanAnggaranPendapatandanBelanja DaerahTahunAnggaran2023(LembaranDaerahKabupaten BulukumbaTahun2023Nomor3); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATIBULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHONANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)PertanggungjawabanPelaksanaanAPBDberupalaporan keuangan memuat: a.LaporanRealisasi Anggaran(LRA);
1. b.LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih(SAL); c.LaporanOperasional(LO); d.Neraca; e.LaporanArusKas(LAK); f.LaporanPerubahanEkuitas(LPE); dan g.CatatanAtasLaporanKeuangan(CALK).
(2)Laporankeuangansebagaimanadimaksud pada ayat(1) dilampiri denganlaporan keuanganBLUDdanikhtisarlaporankeuangan BadanUsahaMilikDaerah/PerusahaanDaerah:

Pasal 2

Laporan realisasianggaran sebagaimanadimaksud dalamPasal1ayat

(1)huruf a tahun anggaran2023 sebagai berikut: a.pendapatandaerah b.belanjadaerah Surplus/(Defisit) c.pembiayaandaerah -penerimaanpembiayaan -pengeluaranpembiayaan PembiayaanNetto Rp Rp Rp 89.170.928.271,23 0,00 89.170.928.271,23 Rp1.501.289.216.749,93 Rp1.543903.837.466,51 Rp(42.614.620.716,58) Pasal 3 UraianlaporanrealisasianggaransebagaimanadimaksuddalamPasal2 sebagaiberikut:
(1)Selisihanggarandenganrealisasipendapatansejumlah Rp(55.893.720.552,07)dengan rinciansebagaiberikut: a.anggaranpendapatanRp1.557.182.937.302,00 b.realisasiRp1.501.289.216.749,93 Selisihlebih/(kurang)Rp(55.893.720.552,07)
(2)Selisihanggarandenganrealisasibelanjasejumlah Rp(102.450.028.125,49)denganrinciansebagaiberikut: a.anggaranbelanjaRp1.646.353.865.572,00 b.realisasiRp1.543.903.837.446,51 Selisihlebih/(kurang)Rp(102.450.028.105,49)
(3)Selisihanggarandengan realisasiSurplus/defisitsejumlah Rp46.556.307.553,42denganrinciansebagaiberikut: a.surplus/defisitRp(89.170.928.270,00) b.realisasiRp(42.614.620.716,58) Selisihlebih/(kurang)Rp46.556.307.553,42
(4)Selisih anggarandenganrealisasipenerimaanpembiayaansejumlah Rp1,23denganrinciansebagaiberikut: a.anggaranpenerimaanpembiayaan b.realisasi Selisihlebih/(kurang)
(5)Selisih anggarandengan realisasipengeluaran Rp0,00 denganrinciansebagaiberikut: a.anggaranpengeluaranpembiayaanRp0,00 b.realisasiRpO.OO Selisihlebih/(kurang)Rp0,00
(6)Selisihanggarandengan realisasipembiayaannettosejumlahRp1,23 denganrinciansebagai berikut: a.anggaranpembiayaan netto b.realisasi Selisihlebih/(kurang) Pasal 4 Neracasebagaimanadimaksud dalamPasal1ayat(1)hurufd,per31 DesemberTahun2023sebagai berikut: Rp89.170.928.270,00 Rp89.170.928.271,23 Rp1,23 pembiayaansejumlah Rp89.170.928.270,00 Rp89.170.928.271,23 Rp1,23 a.jumlah aset b.jumlahkewajiban c.jumlahekuitasdana Rp2.753.586.290.853,53 Rp48.971.741.191,47 Rp2.704.614.549.662,06

Pasal 5

Rp 89.170.928.271,23 Rp 310.790.246.925,07 Rp (353.404.867.641,65) Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 46.556.307 .554,65

41.720.455.202,58 378.314.259,89 0,00 1.600.663.086, 18 428.855.211,00 2.428.019. 795,00 0,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 meliputi:

a.saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023
b.arus kas bersih dari aktifitas operasi
c.arus kas dari aktivitas investasi
d.arus kas bersih dari aktifitas pendanaan
e.arus kas bersih dari aktifitas transitoris
f.koreksi SilPA/SiKPA
g.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023 yang terdiri atas - Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) - Kas di Bendahara Penerimaan - Kas di Bendahara Pengeluaran - Kas di BLUD - Kas Dana BOS - Kas Dana Kapitasi pada FKTP - Kas Lainnya
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Lampiran I : LRA terdiri atas; Lampiran 1.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan. : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); : Laporan Operasional (LO); : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); : Neraca; : Laporan Arus Kas; : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; : Daftar Dana Cadangan Daerah; : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; : Daftar Rincian Utang Beban Lampiran XVIl.2 : Daftar Rincian Utang Persediaan Lampiran XVII.3 : Daftar Rincian Utang Jasa Lainnya Lampiran XVIl.4 : Daftar Rincian Utang Pemeliharaan Lampiran XVIl.5 : Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Utang Lanjutan;
t.Lampiran XX : Ikhitisar Laporan Keuangan Badan U saha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XIX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.laporan keuangan BLUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1.Lampiran IX J. Lampiran X

k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII Lampiran XVII.1 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 5 A90tu$ 2024A BUPTI BULUKUMBAQ ALI YUSUF Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 5 Ag0st4$ 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, MUH. ALI SALENG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN:

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…