(1)Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil Pengambilan dengan nilai Pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni harga standar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Dihapus.
5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 26 Juli 2017 BUPATI BULUKUMBA, A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, A. B AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 7 NOMOR 2018 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.7.185.18. 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN I. UMUM Penyelenggaran Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditentukan pajak daerah yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Mengenai perpajakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Selama ini pungutan daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Jenis Pajak kabupaten salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut Pemerintahan Kabupaten Bulukumba membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Tujuan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah Asli Daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan perubahan untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8746 tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian urusan bidang pemerintahan, bidang energi dan sumber daya mineral, sub urusan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menyatakan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. II. PASAL DEMI PASAL 7 Pasal I Cukup Jelas