DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN RPPLH BAB IV RUANG LINGKUP BAB V PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH BAB VI JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH BAB VII TARGET DAN IKLH BAB VIII PELAKSANAAN DAN KERJA SAMA BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN BAB X PENDANAAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
3.Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
5.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
6.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
7.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
9.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi- fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
12.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KBKLH adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
16.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
17.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.
18.Pihak lainnya adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab negara;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.memberikan pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
b.menjamin pelaksanaan perlindungan dan penaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pasal 4

RPPLH bertujuan untuk:

a.mengharmonisasikan pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
b.mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan;
c.mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan
d.mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan Iklim dan Isu Lingkungan global.

BAB III

SASARAN RPPLH

Pasal 5

Sasaran RPPLH meliputi:

a.terwujudnya rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
b.terwujudnya rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
c.terwujudnya rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
d.terwujudnya rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.pendekatan penyusunan dan materi muatan RPPLH;
b.jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
c.target dan IKLH;
d.pelaksanaan dan kerja sama;
e.monitoring dan pelaporan;
f.pendanaan; dan
g.peran serta masyarakat.

BAB V

PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

Pasal 7

(1)RPPLH disusun berdasarkan RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat Ekoregion.
(2)Inventarisasi tingkat Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inventarisasi lingkungan hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam yang meliputi:
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
(3)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Ekoregion darat dan laut.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim

Pasal 8

(1)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan Sumber Daya Alam, strategi implementasi, dan indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
(3)Kebijakan Sumber Daya Alam, strategi implementasi dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen RPPLH yang meliputi:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
3. c.BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP;
4. d.BAB IV ARAHAN RPPLH; dan
5. e.BAB V PENUTUP.
(4)Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui strategi:
1. a.pengarusutamaan RPPLH dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. b.pengembangan hutan rakyat dan perlindungan Kawasan Lindung;
3. c.pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
4. d.penetapan zonasi pemanfaatan ruang wilayah secara efektif;
5. e.pengkajian kapasitas jasa lingkungan pengaturan iklim;
6. f.integrasi kajian jasa lingkungan dalam dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan;
7. g.pembatasan pembangunan pada wilayah yang memiliki kapasitas jasa lingkungan pengatur iklim tinggi;
8. h.pengaturan pemanfaatan daerah penyanggah DAS; dan
9. i.konservasi hutan di sekitar DAS.
(2)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui strategi:
1. a.pemberian persetujuan lingkungan sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengurangan timbulan sampah melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di permukiman masyarakat dan semua sektor usaha;
3. c.penanganan sampah untuk mengurangi beban pemrosesan akhir sampah;
4. d.peningkatan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat secara terintegrasi;
5. e.menyediakan generasi yang peduli lingkungan;
6. f.peningkatan luas area vegetasi yang memiliki kemampuan adaptif yang tinggi; dan
7. g.mempertahankan kawasan ruang terbuka hijau dan hutan kota sebagai paru-paru kota.
(3)Pengendalian, pemantauan, serta perdayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui strategi:
1. a.meningkatkan koordinasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. b.konservasi hutan dan lahan serta DAS;
3. c.peningkatan pembinaan dan pengawasan persetujuan lingkungan;
4. d.mengembangkan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup yang terintegrasi;
5. e.pengembangan sistem dan infrastruktur pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup;
6. f.pengembangan metode IKLH yang terstandar dan terpercaya;
7. g.pengawasan produksi, distribusi dan pemanfaatan bahan pencemar lingkungan hidup;
8. h.peningkatan pengawasan, pengendalian dan penindak kepatuhan penerapan sistem pengamanan dan penanganan bahan pencemar lingkungan hidup;
9. i.peningkatan kerjasama antar wilayah administrasi kecamatan dalam pengelolaan air tanah dan pelestarian atau pemulihan ekosistem yang memiliki jasa tata air;
10. j.peningkatan kerjasama antar wilayah administrasi kecamatan dalam pengelolaan DAS untuk pengendalian pencemaran air;
11. k.peningkatan kerjasama antar wilayah administasi kecamatan dalam menjamin ketersediaan bahan pangan;
12. l.penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam proses kerjasama PPLH antar wilayah administrasi;
13. m.penyediaan akses informasi dan mekanisme umpan balik bagi masyarakat mengenai penyelenggaraan PPLH;
14. n.pengembangan pola PPLH berbasis kearifan lokal;
15. o.pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat dan sektor swasta dalam PPLH;
16. p.pengkajian pemanfaatan ruang pada lahan dengan jasa penyimpan air tinggi;
17. q.pembatasan pembangunan infrastruktur pada lahan dengan jasa penyimpan air tinggi;
18. r.pengelolaan sumber daya air secara efektif dan efisien;
19. s.penyusunan dan implementasi regulasi pemanfaatan lahan dan penataan ruang di wilayah pesisir dan kepulauan;
20. t.pembatasan pembangunan pada daerah penyanggah pesisir;
21. u.pembatasan penambangan pada wilayah pantai dan DAS, khususnya wilayah yang memiliki jasa lingkungan tinggi;
22. v.peningkatan pengawasan dan perlindungan kerusakan wilayah pesisir; dan
23. w.pengendalian penggunaan air tanah di wilayah pesisir.
(4)Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui strategi:
1. a.penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
2. b.integrasi rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan;
3. c.pembangunan sistem basis data dan informasi iklim untuk kegiatan adaptasi bagi petani dan nelayan;
4. d.penyusunan masterplan kota hijau dan kota tangguh bencana; dan
5. e.pengembangan indikator kota hijau dan kota tangguh bencana.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 10

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH selama 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.
(5)Evaluasi akibat adanya perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 11

RPPLH menjadi dasar bagi:

a.penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD yang materi muatannya berkenaan dengan PPLH; dan
b.penyusunan dalam perencanaan sektor lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…