DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian RIO, meliputi: Pencalonan; Pemilihan; Pengangkatan dan Pelantikan; Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Larangan bagi RIO; Pemberhentian; Biaya Pemeliharaan RIO; Pembekalan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ….. 2 Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun ….. 3 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN RIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
6.Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Badan Permusyawaratan Dusun selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Dusun untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Badan ….. 4
10.Badan Usaha Milik Dusun, yang selanjutnya disebut BUM Dusun adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
11.Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun.
12.Pembangunan Dusun adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
13.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Rio dari warga masyarakat Dusun setempat;
14.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap bakal calon Rio baik segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan;
15.Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Dusun terdiri dari unsur perangkat Dusun, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
16.Kampanye adalah penyampaian program kerja calon Rio;
17.Suara terbanyak adalah calon Rio yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah yang menggunakan hak pilih.

BAB II

PENCALONAN

Pasal 2

(1)Untuk pencalonan dan pemilihan Rio, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Dusun, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
(3)Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ada yang mencalonkan sebagai bakal calon Rio maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 3

(1)Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
1. a.menerima pendaftaran bakal calon Rio;
2. b.melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
3. c.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Rio sesuai dengan persyaratan; dan
4. d.mengajukan rencana biaya pemilihan.
(2)Panitia ….. 5
(2)Panitia Pemilihan mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Rio;
2. b.mengumumkan nama-nama calon Rio yang berhak dipilih kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka;
3. c.membuat Berita Acara Pemilihan;
4. d.mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses penjaringan, penyaringan, kampanye dan pemilihan;
5. e.menetapkan urutan tanda gambar/photo calon Rio sesuai dengan urutan abjad nama calon;
6. f.menetapkan pencabutan status calon Rio yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye; dan
7. g.menetapkan pembatalan pemilihan Rio.
(3)Panitia Pemilihan mempunyai tanggung jawab membuat laporan hasil pemilihan kepada BPD.

Pasal 4

Penduduk Dusun yang berhak memilih adalah:

a.warga Dusun yang bersangkutan;
b.berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah kawin (menikah) dan terdaftar sebagai pemilih;
c.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
d.masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud huruf (a) dapat menggunakan kartu tanda penduduk dengan ketentuan memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pasal 5

(1)Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah.
(2)Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(3)Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka.
(4)Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun juga.
(5)Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 6

(1)Bakal calon Rio mendaftarkan ke Panitia Pemilihan selama masa pendaftaran.
(2)Apabila bakal calon Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka pendaftaran dapat dilakukan oleh orang yang dikuasakan dengan bukti surat kuasa dari yang bersangkutan.
(3)Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan minimal 2 (dua) bakal calon Rio yang mendaftar.
(4)Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak terdapat 2 (dua) bakal calon Rio yang mendaftar maka pendaftaran diperpanjang selama 14 (empat belas) hari.
(5)Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak terdapat 2 (dua) bakal calon Rio maka pelaksanaan pemilihan Rio ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
(6)Perpanjangan waktu pendaftaran dan penundaan pelaksanaan pemilihan Rio ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD.
(7)Bagi Rio yang akan mencalonkan diri menjadi calon Rio untuk masa jabatan berikutnya, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(8)Dalam hal Rio cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sekretaris Dusun melaksanakan tugas dan kewajiban Rio.

Pasal 7

(1)Aparatur sipil negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Rio harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Rio, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Rio tanpa kehilangan hak sebagai aparatur sipil negara.

Pasal 8

Selama penundaan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) , maka ditunjuk salah seorang perangkat Dusun sebagai penjabat Rio oleh Bupati.

Pasal 9

Calon Rio adalah penduduk Dusun warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Rio;
g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Rio 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, sejalan dengan Kedudukan Rio selaku Pemangku Adat di Dusun.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…