DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

b.bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan lebih lanjut mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diterbitkan oleh Pemerintah; enimbang : a. bahwa pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup mendasar sesuai perkembangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBUNGO, RAN CAN GAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR IG TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 12 TAHON 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BUPATIBUNGO PROVINS! JAMBI
1. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20:~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2015 omor 58, Tambahan Lemoaraa : ·egara Republik adonesia " ·omor 5589); ::. Peraturan 3
2. 9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. 2.dang-I .ndang ~ ·omor SA. Tah - · 9 ... 9 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabuparen Tebo Kabupaten Muaro .Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran ~ ·egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); ""'O. Peraturan .4
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 • [ornor 5, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia . iomor 5272:
11. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5219);
12. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); :. L Perarurar Pemerintan . o- - 3 Tahun 2005 tentang Pengelo aan Keuangan Badar; Layanan Umum (Lembaran . ·egara Republik Indonesia Tah n 2005 omor 48, Tambahan Lembaran · egara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah omor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. 28.Peraturan 5
19. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. 21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5); 2 . Peraturan Pernerintah . ·ol::l - Taaun 2014 tentang Penge.o.aan Barang Milik . ·ega.-a Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 • ·omor 92, Tambahan Lembaran .. ·egara Republik Indonesia omor 5533); 5a. Badan 6 eraruran Daerah ini yang dimaksud dengan: - - erintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden - ---blik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara -- saruan Republik Indonesia sebagaim.ana dimaksud dalam Undang- - -- aang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; aerah adalah Kabupaten Bungo; ::--.--0:intahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh = merintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas - nomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik --::: nesia Tahun 1945; ?e erintah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur _;-e:::,-e:enggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan -:--..:sa.."1 pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; B-_?a · adalah Bupati Bungo; ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Perwak:ilanRakyat Daerah Kabupa en Bungo;

Pasal 1

--..----,~;;-: Pasal 1 angka 1 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 dan ---"--""""----..... angka 5 dan 6 dan diantara angka 6 dan angka 7 dan diantara ~~· · ~ dan angka 11 disisipkan angka baru masing-masing yaitu angka _ - 5a angka 6a dan angka LOa, angka 12 diubah, diantara angka 22 -:: -- 23, diantara 28 dan angka 29 diantara angka 33 dan angka 34, ---- .:.. angka 45 dan angka 46 dan diantara angka 56 dan angka 57 ::::::s:::;3k·an- angka baru yaitu masing-masing angka 22a, angka 28a, angka -5Ka 33a angka 45a, angka 45b, angka 45c dan angka 56a, dan -- -- - angka 74 sampai dengan angka 78, sehingga Pasal 1 berbunyi ~,<.;;;.-,-.c-,0:: oerikut: zetentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten omor 12), diubah sebagai berikut: Pasal I : PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATASPERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANGPOKOK-POKOK PENGELOLAANKEUANGANDAERAH MEMUTUSKAN: Ar PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENBUNGO Dan BUPATIBUNGO Dengan Persetujuan Bersama Pera uran ~ Ienteri Dalam . ·ege:1 . ·om.or 80 Tahun 2015 tentang Pembenrukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Rep blik Indonesia Tahun 20:.5 ~ · omor 2036);

20.Bendahara, 7 = - · aba Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD - - ah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya - · - · t dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan - - elolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; ~ ::ciahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD _ -:g bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; - ::gguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan nggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang - :::~pinnya; r.gguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan - :a.._-:g milik daerah; · uasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD ~ pejabat yang cliberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas s·m: - ··_asa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk - ... - · sanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam ........... ~~~ ... akan sebagian tugas dan fungsi SKPD; - :-- ~a':)a.- Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- :::-::>:) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan :- da SKPD; - jabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya clisingkat PPTK .:.~ pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau - oerapa kegiatan dari suaru program sesuai dengan bidang tugasnya; Badar Pemeriksa Keuangan yang selazjutnya clisingkat BPK adalah 0- oasa negara J -ang bertugas unruk memeriksa pengelolaan dan canggung jawab keuangan negara sebagaimana climaksud dalam Undang- · ·::dang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ·e· angan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan .::;,:: termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan - en gan hak dan kewajiban daerah tersebut; Peraruran Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda •· bupaten Bungo; Peagelclaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang -e iputi perencanaan, pelaksanaa, penatausahaa, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; . ..::ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD a alah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas aan clisetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan -·:erapkan dengan peraturan daerah; - ruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah _ rangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna -ggaran/ pengguna barang; - tuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat : ~KD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku :: ngguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan _ ::gelolaan keuangan daerah; - ..., rganisasi adalah unsur pemerin tahan daerah yang terdiri dari DPRD, - ?3-1-a daerah/wakil kepala daerah dan SKPD; egang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya - · ngkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai enangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
31.Prakiraan 8 "' .. cana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana ·e:::a Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah ~::l1{ periode 1 (satu) tahun; : - Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD ::.alah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta caelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang - - gotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat =· ..... -:_·a sesuai dengan kebutuhan; : akan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen _ an J memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; Ke .;akan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA - ::: ·a: dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, - !.2...-:;a dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode _ s.z:~:u I tah un; n-= ritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah - Q;IDTI prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 0-- :..-'"'KPD setelah disepakati dengan DPRD; =--"":-ca--ia Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- -:?i:>D adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi acana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta cana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; ·- rangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan ~~ ganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan - rhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu --· ur; anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat epu~ san yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan -= a-: prakiraan maju; Be dahara Penerimaan acialah pejabat - ional yang ditunjuk untuk menenma. rnenj impan menyetorxan. menatausahakan, dan merapertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pe azsanaan APBD pada SKPD; Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk -enerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan ::::empertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; ~-::itas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau e· ih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- ndangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa aporan keuangan; -=:::: itas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggararr/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada ntitas pelaporan; _-ri·~ kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau - berapa program; encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya - ingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) d5b. Pendapatan 9 "· P:rakiraan . aiu •o ard estimate) adalah peraitungan kebutuhan dana nrux tahun anggaran berikutnya dari tahun yang clirencanakan guna ..... emasrikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya; "? Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau elah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana; - Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi xewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat; --a. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional; Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

o.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau ebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kornbinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; - " Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah; Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; ..!..5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; -5a. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkatPendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas .mum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan dak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
1. 59.Surat.. 10 -o - -:,.?e ... daparan :..0.. ran Operasional se.anj tnya cisingkat Pendapatan-LO adalah hak peraerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas ca1am periode tar un anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali: - . Be ban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban; urplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah can belanja daerah; - Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah; Pernbiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran beriku tnya; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; · ~.. aman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari =' ......aak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar cembali; - • Prutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada oemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai engan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; irang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ a tau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau oerdasarkan sebab lainnya yang sah; Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna men.danai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; -- .::: estasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh man.faat ekonomis seperti bunga, deviden, royal ti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; - ..,, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- ~"KPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya ciisingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat ::)PAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya; Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang oersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk raengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan · cegiatan dalam setiap periode; Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebazai dasar penerbitan SPP·
2. 72.Badan 11 · rat Permintaan Pe ba Ta.Ta.'1. yang selar · .....ya d.isingkat SPP adalah d kurnen yang diterbitkan oleh pejaba; . ang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara penge uaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; PP Uang Persed.iaan yang selanjutnya d.isingkat SPP-UP adalah dokumen yang d.iajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; PP Ganti Uang Persed.iaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah iokumen yang d.iajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan penggan ti uang persed.iaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; S:>P Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan :KPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan; . S?? Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang - ·ukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran .aagsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau .......rat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang ..: okumennya disiapkan oleh PPTK; -- Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah ::: xumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pe:igguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran ....,?A-SKPD; - Sura Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat ~?. !-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna a:ggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan; - urat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna aaggaran Zkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban :- ::geluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti :_a.'1.g persed.iaan yang telah dibelanjakan; - S urat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya ~smgkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna az.ggaranykuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari : .• >' lah batas pagu uang persediaan yang telah ditet.apkan sesuai dengan cetentuan; - ra Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran :);J_.\-SKPD kepada pihak ketiga; -s... - .......rat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah cokumen yang d.igunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan e BUD berdasarkan SPM; Barar g Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; · er:.....gian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang _ ranc nyata dan pas ti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan - • rurn baik e,.. gaja mau pun lalai: i, melakukan 12

Pasal 8

Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) =.:-0rapkan dengan Keputusan Bupati. - ··.... asa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: - rnenyiapkan anggaran kas; - rnenyiapkan SPD; - menerbitkan SP2D; - rnenyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ a.tau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; · mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 5. menyimpan uang daerah; - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; nruan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal - rcunyi sebagai berikut: . -egiatan tahun jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pe ·erjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak; ~abat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah ,?e_ abat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan ~-a...,.g/ j asa; ~ a Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang se anjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan _ ~ g memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan ,;:~ek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan cepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum ...:a:-: mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari zetenruan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah zr~"lggungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih pernbiayaan anggaran/ sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun aaggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang .: iperkenankan: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih pembiayaan anggaran/ sisa ::-.... rang pembiayaan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir; 3a ·- La ranan -mum Daerah yang seiani tnya disingkat BLUD adalah :-..-:>DI nit keria pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang - · oen ruk U..."l • memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan. atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan raencari keunrungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; Berhalangan adalah suatu keadaan dimana seorangan pejabat/pegawai cegeri sipil tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 ,..ijuh) hari kerja dikarenakan sedang melakukan kunjungan kerja ke .... ar, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah - a). dirawat di rumah sakit, cuti, a tau alasan lain yang serupa dengan :ill: ::: raelaksanakan 13 cielakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban acggaran belanja; - =elaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; _ :::.:e:akukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam tas anggaran yang telah ditetapkan; - enandatangani SPM-LS dan SPM-TU sepanjang tidak merangkap - ebagai PPK; __ mengawasi pe aksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan _ impahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~ - pahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --:=tapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. _-==.pahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) - rcasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran _ zn.ah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau ~--27;g kendali dan pertimbangan objektif lainnya. _ _ -; aoa pengguna anggaran / pengguna barang dalam melaksanakan tugas- -~as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan cazian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku - uasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.

Pasal 11

.____....~-::an Pasal 11 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan s: • sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: rangka pengadaan barang/ jasa, Pengguna Anggaran bertindak PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang -----=-_::..ziaan barang/jasa Pemerintah . Pasal lOA - - zarra Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 ( satu) pasal baru yakni Pasal - sehingga berbunyi sebagai berikut: yang membawahkan urusan Pendapatan Daerah bertugas melakukan ..:_-:gutan pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9A

-:.::..:-_ta..-a Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 9A, z.gga berbunyi sebagai berikut: melakukan pernbayaran berdasarkan oermintaan pejabat pengguna ana aran atas beban rekening kas urnura daerah: - rneiaksanakan pemberian pinjaman atas narna pemerintah daerah; - me akukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan melakukan penagihan piutang daerah. asa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD e.aku BUD 2) Belanja 14 euan a daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan ...:r_sai"l pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari ...,,r-_s.ru"'l wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam - gian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara cemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang =.:·0rap~-:. dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

=-------·-==,an Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga - -g berbunyi sebagai berikut: en anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen -- nistrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang -- tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. - -.::Tii'i • mempunyai tugas mencakup: rnengendalikan pelaksanaan kegiatan; - -e aporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan _ menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan zegiatan. ~ ·ang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna rang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas oe; assanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna · yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang ~ ..sazaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan - gasn ya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. _ - - njukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan - cimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, =- J atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. _·a.bat pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau kuasa pengguna aran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan giatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

Pasal 12

t::.a:enil!an Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga - ::2 berbunyi sebagai berikut: asam pengadaan barang/jasa, KPA sebagaimana dimaksud pada ayat sekaligus bertindak sebagai PPK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. - :·:.:asa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana ~ -aksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya · zepada pengguna anggaran/ pengguna barang. me aksanakar rugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya be- iasarkar xuasa yang dilimpahkan o.el .. pejabat pengguna anggaran.

9.Ketentuan 15 .._""..... "'"~~ raktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana --·- 'ud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan be..akhir. cesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling - ·: memuat: ,-::-a kegiatan; --~::::a waktu pelaksanaan kegiatan; • iT'a':1. anggaran; dan .?..; kasi anggaran per tah un . ..::. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ___ ~- ::..ar.angani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan - can PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan _.. .. -~- -amak, ::ci:ggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat oerdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota cakatan bersama antara Bupati dan DPRD. ta.hun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :::emenuhi kriteria paling sedikit: _ .,..p--:aan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis =. - pakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang - ... ::::er~ukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau _ ·e::aan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti ~c.::aman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, - :: sanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah - = - pengadaan j asa cleaning service. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat _ ---- dana anggaran: -~ ........... x l (satu) tahun anggaran; atau _...:: dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31A

._.. .....ara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 ( satu) pasal baru yakni Pasal -- ngga berbunyi sebagai berikut: --':gkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ::-=: 2 diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar =- _ ranan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai =gar ketentuan peraturan perundang-undangan . aaia penye.enggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat ipr oritaskaz; unrux melindungi dan rneningkatkan kualitas kehidupan -- yaraxat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan - - -- oentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ieas sosial dan fasilitas urn.um yang layak serta mengembangkan _2. Ketentuan 16 daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) raernpertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang -= tetapxan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. _ - ::>~D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Br:.....:>a:i. ~ Penj -usunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan - , g lambat akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. _ ~D se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat rancangan kerangka _ conomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana ·o:-ja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung - ~e:i pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan zaendorong partisipasi masyarakat. _ ~~D yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan oahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun =engacu pada Rencana Kerja Pemerintah, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, :=,e:aksanaan dan pengawasan.

Pasal 74

==o-::tuan Pasal 74 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) .......... ,-·sipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 74 -:)unyi sebagai berikut: umlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. -: ?embiayaan neto merupakan selisih lebih penenmaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. _ ?engeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mencakup:

a.pembentukan dana cadangan;
1. 0.penanamaan modal (investasi) pemerintah daerah;
c.pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. ~ i:>enerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mencakup:
a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
a.pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.penerimaan pinjaman daerah;
e.penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan - penerimaan piutang daerah.

Pasal 55

dua aya .. baru yakni ayat (3) dan ayat (4), iny: sebagai berikut: -· ... -e ... ingga Pasal 5-

Pasal 17

-----~-ma:.,Pasal 82 diubah. sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut: ~-pa...: berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat znenerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman -=:--a·a SKPD menyusun RKA-SKPD. - · .;_ .. can PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan ?RD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama _e: 3upat:i dan Pimpinan DPRD. ~ mbahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan uengan langkah-langkah sebagai berikut: - =:enentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; raenentukan urutan program dalam masing-masing urusan; dan - ..::::enyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. ~ mbahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling azabat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…