DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengetur mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, meliputi: Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; UPTD; Jabatan dan Eselon; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Kelompok Jabatan Fungsional; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang..............2
4.Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan ….…….3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4.Bupati adalah Bupati Bungo;
5.Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
7.Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
8.Dinas Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo;
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang Pendapatan Daerah;
(2)Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Program.
3. c.Bidang Fasilitasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Bina Program;
  2. 2.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Seksi Regulasi, Konsultasi dan Penyuluhan.
4. d.Bidang Pendapatan Umum dan Transfer, membawahkan:
  1. 1.Seksi Dana Perimbangan;
  2. 2.Seksi Pendapatan Lain-lain; dan
  3. 3.Seksi Penerimaan Pembiayaan dan Piutang Daerah.
5. e.Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
  2. 2.Seksi Penetapan; dan
  3. 3.Seksi Pemungutan dan Penagihan.
6. f.Bidang Pajak ………..5
7. f.Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan;
  2. 2.Seksi Penagihan dan Pelayanan; dan
  3. 3.Seksi Penyelesaian Keberatan dan Sengketa.
8. g.UPTD; dan
9. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan serta prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pendapatan;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
3. c.pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan daerah;
4. d.pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan dibidang pendapatan daerah;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

UPTD

Pasal 6

(1)Susunan UPTD terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, wilayah kerja, dan uraian tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

JABATAN DAN ESELON

Pasal 7

Masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

a.Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas;
b.Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
c.Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang;
d.Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian
e.Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi;
f.UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD; dan
g.Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1)Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb;
(2)Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
(3)Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
(4)Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
(5)Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengangkatan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
(3)Sekretaris, ………..7
(3)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai usulan dari Kepala Dinas.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(6)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada UPTD dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(8)Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…