DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, meliputi; Pembentukan; Kedudukan; Struktur Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); Jabatan dan Eselon; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Kelompok Jabatan Fungsional; Pembiayaan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi
4.Bupati adalah Bupati Bungo;
5.Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
7.Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
8.Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo;
9.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan Pemerintahan Daerah.
(2)Badan Pengelolaan……4
(2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Sub Bagian Program.
3. c.Bidang Pengelolaan Aset membawahkan:
  1. 1.Subbidang Perolehan dan Penghapusan Aset;
  2. 2.Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Aset; dan
  3. 3.Subbidang Pendayagunaan dan Pengendalian Aset.
4. d.Bidang Anggaran membawahkan:
  1. 1.Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
  2. 2.Subbidang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Langsung; dan
  3. 3.Subbidang Revisi Anggaran.
5. e.Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
  1. 1.Subbidang Pelayanan Perbendaharaan;
  2. 2.Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
  3. 3.Subbidang Pengelolaan Anggaran SKPKD.
6. f.Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahkan:
  1. 1.Subbidang Akuntansi dan Sistem Informasi;
  2. 2.Subbidang Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan; dan
  3. 3.Subbidang Pelaporan Keuangan.
7. g.UPTB; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan koordinasi, integrasi, sikronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

Pasal 6

(1)Susunan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) terdiri dari :
1. a.Kepala UPTB;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, wilayah kerja, dan uraian tugas UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

JABATAN DAN ESELON

Pasal 7

Masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

a.Badan dipimpin oleh Kepala Badan;
b.Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
c.Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang;
d.Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
e.Seksi…....6
e.Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi;
f.UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB; dan
g.Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.

Pasal 8

Susunan eselon dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

(1)Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb;
(2)Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
(3)Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb; dan
(4)Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
(5)Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

(1)Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-ungdangan yang berlaku;
(2)Pengangkatan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur;
(3)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(4)Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai usulan dari Kepala Badan.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, dalam jenjang jabatan fungsional dan berbagai bidang keahlian, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian secara professional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan teknis Badan yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(3)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
(4)Jenis……………7
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan;
(5)Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(6)Kelompok jabatan Fungsional yang berada pada UPTB dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;
(7)Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 20 Februari 2014 BUPATI BUNGO, ttd H. SUDIRMAN ZAINI Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 20 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ttd H. RIDWAN IS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…