DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan analisis beban kerja terhadap perangkat daerah baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan hasil analisis kapasitas dan kinerja organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Kelas C Muara Bungo telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan kelasnya menjadi kelas B sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0431/2015 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo Provinsi Jambi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang……..2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan…….3
1.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie terdiri dari:
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Bidang Pelayanan, terdiri dari:
  1. 1.Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari: a) Seksi Pelayanan Medik; dan b) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
  2. 2.Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari: a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan b) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan;
  3. 3.Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari: a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik; dan b) Seksi Pengembangan Mutu Penunjang Medik dan Non Medik;
3. c.Direktur Bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari:
  1. 1.Bagian Umum, terdiri dari: a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  2. 2.Bagian Keuangan, terdiri dari: a) Subbagian Anggaran; dan b) Subbagian Perbendaharaan; dan c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi;
  3. 3.Bagian Program, Humas, dan Rekam Medik terdri dari: a) Subbagian Program; b) Subbagian Kehumasan; c) Subbagian SIMRS dan Rekam Medik
4. d.Dewan Pengawas;
5. e.Komite Etik dan Hukum;
6. f.Komite Medik;
7. g.Komite Keperawatan;
8. h.Komite Farmasi dan Terapi;
9. i.Satuan Pengawas Intern (SPI);
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional (KJF);dan
11. k.Instalasi-instalasi.
(2)Bagan……..4
(2)Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Inspektur, Kepala Badan, dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2)Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie, Sekretaris, dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
(4)Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.
(5)Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ttd H. RIDWAN IS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 3 Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 2015 BUPATI BUNGO, ttd H. SUDIRMAN ZAINI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO ttd RAHMAD HARIJADI, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 19660910 199303 1 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Perubahan……….2 Perubahan Peraturan Daerah tersebut dilatarbelakangi karena terdapat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/0431/2015 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muaro Bungo. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, adalah Perubahan susunan organisasi, struktur dan esselonerin Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muaro Bungo. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR ... LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE KELAS B KABUPATEN BUNGO BUPATI BUNGO, SUDIRMAN ZAINI DIREKTUR UTAMA BIDANG PELAYANAN MEDIK SEKSI PENGEMBANGAN MUTU PELAYANAN MEDIK SEKSI PELAYANAN MEDIK KOMITE MEDIK KOMITE KEPERAWATAN = Garis Perintah (Komando) KOMITE ETIK DAN HUKUM DIREKTUR BIDANG PELAYANAN DIREKTUR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN SEKSI PENGEMBANGAN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON PELAYANAN MEDIK SEKSI PENGEMBANGAN MUTU MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK BAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN ANGGARAN BAGIAN PROGRAM, HUMAS DAN REKAM MEDIK SUBBAGIAN KEHUMASAN SUBBAGIAN PROGRAM DEWAN PENGAWAS KOMITE FARMASI DAN TERAPI SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) INSTALASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSTALASI = Garis Koordinasi SUBBAGIAN SIMRS DAN REKAM MEDIK INSTALASI INSTALASI KELOMPOK JABAtAN FUNGSIONAL INSTALASI SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011