DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Kepegawaian; dan Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; BUPATIBUNGO PERATURANDAERAHKABUPATENBUNGO NOMOR .5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PROVINS! JAMBI BUPATIBUNGO Mengingat Menimbang

10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bungo;
11.Inspektur adalah Inspektur Kabupate Bungo; :2. Dinas Daerah adalah Dinas Daera
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
3.Bupati adalah Bupati Bungo;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Bungo;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM BABI PERATURANDAERAH TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBUNGO dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUNGO Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ~~ ••••••••••••••••• .d.

d.Dinas Daerah Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri ciar:
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakrat Daerah Kabupaten Bungo merupakan sekretariat DPRDTipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan. dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bungo serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo merupakan sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

Pasal 2

PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH

14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bungo;
15.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Bungo;
16.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo. 1 7. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Ca.mat.
18.Ca.matadalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bungo.
19.Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPr dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Jnduknya;
21.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTBadalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
22.Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintah NKRI. Dusun Tipe C bidang pemberdayaan Pernberdayaan5. Dicas
13.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
14.Dinas Perhubungan Tipe B rnenyelenggarakan urnsan pemerintaban bidang perhubungan;
12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
11.Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urnsan pemerintahan bidang pangan;
9.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda,Olah Raga dan Pariwisata;
8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 1ingkungan hidup dan bidang kehutanan;
7.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
6.Dinas peternakan dan perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan perikanan;
5.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan,hortikultura dan sub urusan perkebunan;
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang;
2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
1.Dinas Pendiclikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urnsan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan; il-'a..5,a__ .!.••.•.•..•...••.••• 6 atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk

Pasal 3

f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bathin II pelayang Tipe A;
2. 2.Kecamatan Bathin III Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bathin III Ulu Tipe A;
4. 4.Kecamatan Bathin II Babeko Tipe A;
5. 5.Kecamatan Bungo Dani Tipe A;
6. 6.Kecamatan Jujuhan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Jujuhan Ilir Tipe A;
8. 8.Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Tipe A;
9. 9.Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Tipe A;
10. 10.Kecamatan Pasar Muara Bungo Tipe A;
11. 11.Kecamatan Pelepat Tipe A;
12. 12.Kecamatan Pelepat Ilir Tipe A;
13. 13.Kecamatan Rantau Pandan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Rimbo Tengah Tipe A;
15. 15.Kecamatan Tanah Sepenggal Tipe A;
16. 16.Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tipe A;
17. 17.Kecamatan Tanah Tumbuh Tipe A.
e.Badan Daerah Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
5. 18.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran;
6. 17.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
7. 6.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan daerah; 2) Ru.mah sakit umum daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada a_ -at ' l I bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelo a klinis serta menerapzaz pola pengelolaan keuangan badan .!2.--cL~ umuzn daerah. ( 1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah dan badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan kesehatan yang bekerja secara profesional.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten;
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal;

Pasal 7

( 1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);

(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 6

PEMBENTUKANUNIT PELAKSANATEKNIS

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembangian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

Pasal 5

Ketenruan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

-~- 3~~ 'II 8 (2 Peng:isian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ( 1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

a.Teknis;
b.Manajerial; dan
c.Sosial kultural.

Pasal 12

PENGISIANJABATANPERANGKATDAERAH

BAB VI

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

KEPEGAWAIAN BABV

(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.
(4)Staf ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(3)Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga} staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. STAF AHLI BABIV Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, lWf yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan uvr yang baru.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…