DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana <JimM~vct dql9J!! huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Taaur, .-"":ooaran 2016;

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a <:Ul?-kvk~n agar Peraturan Daerah tentang Perubahan !\We$ Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jam bi Nomor 851/KEP.GUB/BPKAD-2.3/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; BUPATI BUNGO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016 - PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR b TAHUN2016 BUPATIBUNGO PROVINS! JAMBI · . .ndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil . ·egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 _ ·o:::nor 6. Tambahan Lernbaran . ·egara Republik Indonesia Nomor 5~9-: ·ndang-Undang Nornor 12 Tahun ~011 tcntans P~ml;)eqtμ~~n Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Jndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran . ·egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repvblik Indonesia Nemer 440Q);
o.·ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ~ 'egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); • Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
1. 3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kebupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3969);
2. 2.Undaz g-··::cia._-:g . .omor · 2 Tahun :956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupa en dalam Lingkungan Daerah P.ropinsi Suma era Tengah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 956 ·omor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang [omor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 [omor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . omor 2755); · 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba,raJ1_g/ .Jasa Pemerintah sebagaimana t~l{:11! diubal; beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 entang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah fLembaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang P~I!?-, Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '.2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. 13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembarar; Negara Rep1Jblik Indonesia T~h1J!1 fr9l4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); l2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ~014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); _ L. t..:::c:arg- ·::c:ang . ·om.or 6 Tahun 20 4 tentang Desa (Lembaran . ·egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran : egara Republik Indonesia Nomor 5495); ~ .:· e:enruan 5 - = sere wan dalarn Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun ~O 15 tentang o.,.- iapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran -:::,ara.:.-: Daerah Kabupa en Bungo Tahun 2015 omor 9), diubah sebagai Pasal I ~=,.,...::·a,: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAR NOMOR 9 TAHON 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016 MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATIBUNGO Dengan Persetujuan Bersama
8. 24.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
9. 23.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dgn Bel~J1jg Daerah Kabupaten !;31Jng9 Tah~n Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 9); 22, Peraturan Daerah Nornor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
10. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Q2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Psraturan Msnteri Dalam Nsgeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ten tang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768); 2 . Pera ur - enteri Dalam 1 ·egeri . [omor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Penge.o aan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali d.iubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam . ·egeri ... [omor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Rp. 118.736.601.277,50 Rp. 5.146.601.732,40 Rp. 123.883.203.009,90 Rp. 971.929.601.372,00 Rp. (74.277.881.948,38) Rp. 897 .651. 719 .423,62 Rp. 233.329.801.271,00 Rp. (43.730.167.644,76) Rp. 189.599.633.626,24 · ~..ain-lain Pendapatan 1)9,erM Yans $9,h · Semula : Bertambah/ (Berkurang) 3) Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan - ::><ma Perimbangan " Semula _ Bertambah/(Berkurang) 3 .Jurnlah Dana Perimbangan setelah Perubahan = Pendapatan Asli Daerah: · Semula 21 Bertambah/(Berkurang) 3 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan _ Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri

Pasal 4

:c-:uan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai p~rj~μt: 53.'707.462.348,88 (1.702.581.633,64) 52.004.880.715,24 Rp. Rp. Rp. 0,00 15.086.622.244,69 15.086.622.244,69 Rp. Rp. Rp. Rp. 1.270.288.541.571,62 Rp. (96.072.243.982,41) Rp. 1.174.216.297.589,21 Rp. 1.323.996.003.920,50 Rp. (112.861.447.860,74) Rp. 1.211.134.556.059,76 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah: l} Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 3) Jumlah setelah Perubahan ernbiayaan Daerah: - Penerimaanf'ernbiayaan Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 3) Jumlah setelah Perubahan _ Belanja Daerah: = Semula = Bertambah/ (Berkurang) - . Jumlah Belanja setelah Perubahan _ ;:,':'::ciapatan Daerah: a Semula n, 3ertambah/(Berkurang) :. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Pasal 3

-2.Il Pasa: 3 iiuoah. sehingga Pasai 3 berbun i sebagai berikut: Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 c.Dana bagi basil 7 _ ~a Darurat . Semula - 3°:-t2..:X..~/3°- -·-~g ·- _,._ ;)- a =.::-~:.:: telah Perubahan 0100 53.404.880. 715,24 53.404.880.715,24 Rp. Rp. Rp. :.. Semula 2 Bertambah/ (Berkurang) ..,) Jumlah Hibah setelah Perubahan - ~-~ain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .:::...r-uf c terdiri dari: = Hibah: - Dana Alokasi Umum: :, Semula Rp. 641.635.025.000,00 21 Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 3 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 641.635.025.000,00 - Dana Alokasi Khusus: - . Semula Rp. 102.964.690.000,00 ...,. Bertambah/ (Berkurang) Rp . 60. 795.300.292,00...::., 3 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Peru bahan Rp, !63,799,999,~9~,09 92.256.704.131,62Rp. 227 .329 .886.372 ,00 (135.073.182.240,38) Rp. Rp. - :)a,a Perimbangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf I? terdir] g~fi: _ Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 3) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak setelah Perubahan 90.246.080.262,40 85.391.385. 704,00 4.854.694.558,40 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: 1) Semula Rp. 4.323.526.826,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (512. 792.826,00) 3) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ·· setelah Perubahan Rp. 3.810.734.000,00 .: Lain-lain Pendapatan Asli Deerah Y~_pg S~h; ) Semula Rp. 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3) J umlah Lain-lain PAD Yang Sah setelah Perubahan Rp.

a.Pajak Daerah: :_ I Semula Rp. 24.873.911.800,00 21 Bertambah (Berkurang) Rp. 804. 700.000,00 .... Jumlah Pajak Daerah..::,1 setelah Perubahan Rp. 25.678.611.800100 Retribusi Daerah: l _1 Sernula Rp, 4, 147,776,947,50 21 Bertarnbah/Berkurang Rp. 0,00 31 Jumlah Retribusi Daerah Rp. 4.147.776.947,50 setelah Perubahan - Pendapatar, As· aerar; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, zerdiri dari: d.Be lanja hibah ........ 8 Rp. 606.744.000,00 Rp. 0,00 Rp. 606.744.000,00 Rp. 0,00 Rp. 383.043. 982,00 Rp. 383.043.982,00 Rp. 566.'.211.764.629,64 Rp. 584.622.543.159,00 Rp. (18.410.778.529,36) Rp. 552.426.419.748,62 Rp. (115.866.788.788,05) Rp. 436.559.630.960,57 737 .656.666.628,64Rp. 717.862.121.823,00 19.794.544.805,64 Rp. Rp. - Belanja Ttdak Langs1Jng sebagaimana gjma~sμg pada ayat U) l}μrμJ a tc;nUn aari jerus: ::: Belanja Pegawai: ~. Semula 21 Bertambah/(Berkurang) 3, Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan _ Be.anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari: - Belanja Tidak Langsung: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 3) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan 2 - Belanja Subsidi: · Semula =· Belanja Bunga: :, Semula 2, Bertambah/(Berkurang) 3 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan ~ BelanJa Langsung: ) Semula 2} Bertambah/ (Berkurang) 3) Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan cenruan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 0,00Rp.
e.Bantuar; Keuanaan dari Provin~i atau Pemerintah Daerah Jainnya: 1) Semula · - - - - - Rp~ - - - - - --- - 0,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 3) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 86.386.950.000,00 Rp. 184.178.501.000,00 Rp. (97.791.551.000,00} Rp. 49.151.300.271,00 Rp. 656.502.640,00 Rp. 49.807.802.911,00 · Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus: I Semula 21 Bertambah/(Berkurang} ~' Jurnlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan ana Bagi ~ as- ~ ax Sernu.a 2 Bertam bar: &rkurang} 3 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Peru bahan - ?==-=_ .:..:::aa.u. ....••.•..•. 9

Pasal 6

- :ertuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: G. Belania Hibah: • l Semula Rp. 20.299.400.000,00 2) Bertambah , (Berkurang) Rp. ( 12 .433 .400. 000, 00) 3) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 7.866.000.000,00

e.Belanja Bantuan Sosial: 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 5.335. 750.000,00 3) Jt1nilgh Belanja Bgnt1Jgn So~ig,l Rp, 5,335, 790,QQ0,09
f.Belanja Bagi Hasil: 1) Semula Rp. 1.041.893.800,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 104.468.200,00 3) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 1.146.36'.2.000,00
g.Belanja Bantuan Keuangan: 1) Semula - Rp. 110.291.540.864,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 45.625.461.153.00 3) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 155.917.002.017,00
h.Belania Tidak Terduga: 1) Semula Rp. l.000.000.000,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. (810.000.000,00) 3) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 190.000.000,00 '3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1}1,.1rμf p terdiri dari jerus:
a.Belanja Pegawai: 1) Semula Rp. 117.044.623.500,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. (13.237.559.201,96) 3) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 103.807.064.298,04
b.Belanja Barang dan Jasa: 1) Semula Rp. 264.195.149.649,62 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. (47.974.469.114,63) ~) J~ml~h Belanja Barang CJM J?,::.?, setelah Perubahan Rp. 216.220.680.534,99
c.Belanja Modal: 1) Semula Rp. 171.186.646.599,00 2) Bertarnbah/ (Berkurang) Rp. (54.654. 760.4 71,46) 3) Jumlah Belanja Modal Rp. 116.531.886.127 ,54 ~ Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri dari jenis pern biayaan: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.086.622.244,69 0,00 15 .086.622.244,69 52.004.880.715,24
1. 53.707.462.348,88 ( 1. 702.581.633,64} 0,00 15.086.622.244,69 15.086.622.244,69 Rp. Rp. Rp. r Penerimaan Piutang Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 3} Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
e.Penerimaan kembali Pinjaman dan Penyertaan Modal: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3) Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penyertaan Modal Rp. Rp. Rp. Rp.
d.Penerimaan Pinjaman Daerah: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 3) Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daer® Y?.Jlg gipjs~hkan: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3) Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp.
b.Pencairan Dana Cadangan: 1) Semula - 2) Bartambah/ (Berkurang) 3) .Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
b.Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 3) J1Jmlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. Rp. Rp.
a.Penerirnaan Pern bi a_ -aan: I em a 21 Bertambah (Berkurang) 3) Jumlah Penerirnaan setelah Perubahan (J1 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri d~ri .ienis pembiayaan: - - -- - - - --- -
a.SILPATahun Anggaran Sebelumnya: 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) 3) Jumlah SiLPATahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan 6.Diantara pasal 11 z, Lampiran VII - Lampiran VI "' Lampiran V Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara; : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan; : Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan clan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mi; - Laznpiran VIII : Daftar Pinjarnan Daerah;
c.Lampiran III urusan : Ringkasan Perubahan APBD; : Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi; : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
a.Lampiran I ':J. Lam piran II Uraian lebih laniut Perubahan Anggaran Pendapatan dan }?~1~1.i? Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : ;1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

c.Pembayaran P9k9k Utang: 1) Semula Rp. 52.207.462.348,88 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. (52.207.462.348,88) 3) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 0,00
d.Pernberian Pinjaman Daerah: 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 3) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 1.500.000.000,00 50.504.880. 715,24 52.004.880.715,24
b.Penyertaan Modal [Investasi] Pemerintah Daerah: 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 3) Jumlah Penyertaan Modal (invsstasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 Rp. Rp. Rp. 0,00 0,00
a.Pernbentukan Dana Cadangan: 1, Semula 2J Bertambah/(Berkurang) 3} Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan _- ~G P~R/~-- - -o '"OR--/::_ - BUNGO TAHUN 2016 NOMOR OG H. RIDWJ\N IS O.undangkan di Muara Bungo pada tanggal l7 Oktober 2016 EKRETARIS DAERAH KABUPATEN 1UJNQO, TI BUNGO,B Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal t 1 Oktober 2016 . zar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ::=aerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. ~=-aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Pasal I I Bupati rncnetapkan Peraturan Bupati tentang Peniabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 12} Dalam hal dana yang tersedia dalarn Kas Daerah pada saat menjelang tahun anggaran 2016 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2016, maka hal tersebut menjadi kewajiban daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati. (l} Dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian belanja daerah yang pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8A

disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, yangDintara Pasa. berbunj i sebagai De

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…