DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Izin Tempat Usaha, meliputi: Maksud dan Tujuan; Asas dan Ruang Lingkup; Objek dan Subjek Izin; Penyelenggaraan Izin; Peran Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; Penyidikan; Sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.

(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Izin Tempat Usaha berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha.
(2)Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.
(3)Setiap orang atau Badan yang telah memiliki izin tetapi masa berlakunya sudah habis, diwajibkan untuk memperbarui/memperpanjang masa berlaku perizinannya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).
(4)Setiap Orang atau Badan yang telah memilki Izin wajib mengajukan permohonan tertulis perubahan Izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal:
1. a.mengadakan perluasan tempat usaha;
2. b.mengadakan perubahan dan/atau peningkatan kapasitas jenis usaha;
3. c.mengadakan perubahan waktu atau durasi operasional kegiatan usaha.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan perubahan Izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemegang Izin diwajibkan:

a.mengupayakan keseimbangan dan kelestarian Sumber Daya Alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan Hidup sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b.mengupayakan keamanan dan keselamatan kerja, alat produksi serta hasil produksi termasuk pengangkutannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1)Orang atau Badan yang permohonan Izinnya ditolak oleh Bupati dilarang melakukan kegiatan usaha.
(2)Penolakan terhadap permohonan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon izin.
(3)Yang dapat menyebabkan Izin ditolak:
1. a.adanya syarat dan/atau keterangan tidak benar/palsu;
2. b.kegiatan usaha terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.keadaan bangunan yang tidak layak pakai untuk kegiatan usaha;
4. d.kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja.

Pasal 13

(1)Izin dapat dicabut dalam hal:
1. a.melakukan perluasan tempat usaha dan/atau perubahan jenis usaha tanpa Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
2. b.melakukan pemindahan kepemilikan/hak kegiatan usaha tanpa Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
3. c.melakukan pemindahan lokasi kegiatan usaha tanpa Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
4. d.tidak memperpanjang dan/atau memperbaharui Izin Tempat Usaha setelah habis masa berlaku izin;
5. e.terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan tidak benar/palsu;
6. f.melakukan suatu kegiatan usaha tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin diatur dengan Peraturan Bupati. BAB ….. 9

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

(1)Dalam penyelenggaraan Izin, masyarakat dapat berperan untuk memantau pemberian Izin dan/atau pemanfaatan Izin.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik Izin.
(4)Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan.
(5)Berdasarkan pemantauannya, masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terhadap:
1. a.Indikasi terjadinya tindakan pemberian Izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. b.Pemanfaatan Izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Tindak lanjut laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan hasilnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindak lanjut laporan pemantauan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

(1)Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan terhadap proses pemberian Izin dan pelaksanaan Izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.
(2)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemegang izin wajib melakukan registrasi ulang setiap tahun terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
(3)Ketentuan ….. 10
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
4. d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
9. i.memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB ….. 11

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha tanpa memiliki Izin dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 19

Sanksi administratif dapat berupa:

a.peringatan tertulis;
b.pembekuan Izin;
c.pencabutan Izin;
d.Penutupan Kegiatan Usaha Secara Paksa.

Pasal 20

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa:

a.peringatan tertulis;
b.Penutupan Kegiatan Usaha Secara Paksa.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…