DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bungo

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4.Undang-Undang…………2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kebupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3969);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 15.Peraturan Pemerintah.......3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
24.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 27.Peraturan Menteri………4
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
31.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6.Peraturan Daerah……………5
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
9.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.
11.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2016 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 3

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :
1. a.Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 1.323.996.003.920,50
2. b.Anggaran Belanja Daerah sejumlah Rp. 1.270.059.766.964,62
3. c.Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 53.936.236.955,88
(2)Selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sejumlah Rp. 53.936.236.955,88 yang merupakan surplus anggaran Tahun Anggaran 2016.
(3)Surplus anggaran sejumlah Rp. 53.936.236.955,88 Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 53.936.236.955,88

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diperoleh dari sumber-sumber :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 118.736.601.277,50
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 971.929.601.372,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 233.329.801.271,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 24.873.911.800,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.147.776.947,50
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlahRp. 4.323.526.826,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 85.391.385.704,00
(3).Dana Perimbangan……..6
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/bukan hasil pajak sejumlah Rp. 227.329.886.372,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 641.635.025.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 102.964.690.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sejumlah Rp. 49.151.300.271,00
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 184.178.501.000,00
3. c.Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 0
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah Rp. 0

Pasal 5

(1)Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 717.711.565.023,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 552.348.201.941,62
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 584.622.543.159,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0.00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 606.744.000,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 20.149.400.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.041.337.000,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp .110.291.540.864,00
8. h.Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 107.734.569.500,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 282.717.562.142,62
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 161.896.070.299,00

Pasal 6

(1)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diperoleh dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 0,00 dan Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
2. b.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 52.436.236.955,88

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Ringkasan APBD;
b.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d.Lampiran IV....................7
d.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
f.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
g.Lampiran VII : Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
h.Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah ;

Pasal 8

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(4)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
1. a.anggaran belanja tidak terduga; dan
2. b.dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
3. c.pemanfaatan kas yang tersedia.
(5)Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 30 Desember 2015 BUPATI BUNGO, ttd H. SUDIRMAN ZAINI Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 30 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ttd H. RIDWAN IS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd RAHMAD HARIJADI, S.H. Pembina Tingkat I NIP.19660910 199303 1 004

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…