DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, meliputi: Tujuan dan Ruang Lingkup; Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Koordinasi Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan; Hak, Kewajiban Masyarakat dan Peran Serta Masa; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang..........2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
6.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
7.Penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang terencana, terpadu dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan upaya kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
8.Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
9.Fasilitas.........3
9.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Masyarakat.
10.Fasilitas Pelayanan Medik adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Klinik, Klinik Dialisis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
11.Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (clinical science), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (health promotion dan specific protection), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitas medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
12.Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medic terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
13.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
14.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
15.Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
16.Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialysis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan.
17.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat.
18.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
19.Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
20.Fasilitas pelayanan penunjangan kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan.
21.Apoteker adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
22.Laboratorium Klinik adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
23.Laboratorium..........4
23.Laboratorium klinik umum pratama adal-ah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
24.Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
25.Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/ atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
26.Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
27.Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
28.Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
29.Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.
30.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
31.Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
32.Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
33.Dokter Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/ atau mengikuti dokter spesialis.
34.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35.Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.Perawat Anestesi adalah setiap orang yang lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37.Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Apoteker..........5
38.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
39.Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
40.Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41.Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42.Okupulasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupulasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan.
43.Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45.Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/ Akademi/ Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijasah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
46.Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48.Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan perundang-undangan.
49.Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
50.Pengobatan Komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi berlandasan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
51.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
52.Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
53.Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitasi pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
54.Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitasi pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
55.Alat..........6
55.Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
56.Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.Pedoman dan perlindungan hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan dan pihak yang dilayani;
b.Memberikan kepastian kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, aman, terjangkau dan berkesinambungan;
c.Terlaksananya upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi:

a.Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
b.Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang meliputi:

(1)Penyelengara Pelayanan Kesehatan
(2)Upaya Kesehatan
(3)Tenaga Kesehatan
(4)Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(5)Tata Cara Pelayanan Kesehatan
(6)Administrasi dan Pencatatan
(7)Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
(8)Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan
1. c.Koordinasi Penyelenggeraan Pelayanan Kesehatan
2. d.Hak dan Kewajiban Masyarakat
3. e.Peran Serta Masyarakat BAB III..........7

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan urusan wajib pemerintah daerah.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah daerah berkewajiban:
1. a.menjamin ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
2. b.menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
3. c.menjamin ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
4. d.melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
5. e.memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
6. f.melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
7. g.memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.
8. h.Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
9. i.memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1)Pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diselenggarakan oleh:
1. a.Pemerintah daerah;
2. b.Perorangan; atau
3. c.Swasta.
(2)Penyelengggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.memiliki Izin;
2. b.memiliki surat tanda daftar;
3. c.memiliki sertifikasi dan/ataurekomendasi.
4. d.melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
6. f.menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
7. g.memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
8. h.melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala SKPD;
9. i.menyimpan rahasia kedokteran bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien;
10. j.melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
11. k.melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
12. l.melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala
13. m.Menjamin mutu pelayanan dengan cara:
  1. 1.melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
  2. 2.melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
(3)Izin, surat tanda daftar atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikeluarkan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikeluarkan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Kepala PD yang membidangi kesehatan.
(5)Ketentuan..........9
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara memperoleh izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)Pelayanan Kesehatan diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan paripurna melalui sistem rujukan.
(2)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
(3)Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan primer, merupakan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat, yang diarahkan pada kegiatan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif yang dikembangkan melalui upaya kesehatan keluarga:
2. b.pelayanan kesehatan sekunder, merupakan pelaynan kesehatan rujukan dasar dan spesialistik, terdiri dari pelayanan kesehatan rujukan perorangan, masyarakat dan upaya kesehatan penunjang:
3. c.pelayanan kesehatan tersier, merupakan kesehatan rujukan sub- spesialistik yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier, masyarakat dan pelayanan kesehatan penunjang.

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup kesehatan fisik, mental, termasuk intelegensia dan sosial serta dilaksanakan dalam tingkatan penyelenggaraan upaya sesuai dengan kebutuhan medik dan kesehatan.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.upaya kesehatan perseorangan: dan
2. b.upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 9

(1)Upaya kesehatan perseorangan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan.
(2)UKP..........10
(2)UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan efisien serta didukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
(3)UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.UKP tingkat pertama; dan
2. b.UKP tingkat kedua.

Pasal 10

(1)UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan upaya kesehatan berupa kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
(2)UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan termasuk pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan.
(3)Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat menyelenggarakan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan masukan dari organisasi profesi dan/atau masyarakat.
(4)UKP tingkat pertama diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai ketentuan berlaku.
(5)UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)UKP dilaksanakan dengan dukungan pelayanan kesehatan perseorangan tingkat kedua dalam sistem rujuk balik.
(7)Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar UKP tingkat pertama.
(8)Standar UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…