DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 252

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pemerintah Dusun, Asas dan Tujuan, Penataan Dusun, Fungsi dan Kewenangan Dusun, Penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, Hak dan Kewajiban Dusun dan Masyarakat Dusun, Peraturan di Dusun, Keuangan Dusun dan Kekayaan Milik Dusun, Pembangunan Dusun, Badan Usaha Milik Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Dusun dan Lembaga Adat Dusun, Ketentuan Khusus Dusun Adat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang mengatur tentang Dusun yang berlaku saat ini masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat serta perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dusun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang......2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah.......3
1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Bumgo.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5.Bupati adalah Bupati Bungo.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo,
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bungo,
8.Camat adalah camat dalam Kabupaten Bungo,
9.Dusun adalah Dusun dan Dusun adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
12.Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Badan Usaha Milik Dusun, yang selanjutnya disebut BUM Dusun, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
16.Badan Usaha Milik Dusun Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Dusun Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Dusun atau lebih dalam rangka kerja sama antara Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
17.Peraturan.......4
17.Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18.Pembangunan Dusun adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
19.Kawasan PerDusunan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman PerDusunan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20.Keuangan Dusun adalah semua hak dan kewajiban Dusun yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Dusun.
21.Pemberdayaan masyarakat Dusun adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Dusun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun, selanjutnya disingkat RPJM Dusun, adalah rencana kegiatan pembangunan Dusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23.Rencana Kerja Pemerintah Dusun, selanjutnya disebut RKP Dusun, adalah penjabaran dari RPJM Dusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24.Dana Dusun adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Dusun yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25.Alokasi Dana Dusun, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, selanjutnya disebut APB Dusun, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun.
27.Pedoman Penyusunan APB Dusun adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Dusun dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Dusun.
28.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Dusun yang membantu Rio untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Dusun.
29.Aset Dusun adalah barang milik Dusun yang berasal dari kekayaan asli Dusun, dibeli atau diperoleh atas beban APB Dusun atau perolehan hak lainnya yang sah.
30.Barang MilikDusun adalah kekayaan milik Dusun berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
31.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DUSUN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Dusun meliputi pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan Dusun berdasarkan asas:

a.rekognisi;
b.subsidiaritas;
c.keberagaman;
d.kebersamaan;
e.kegotongroyongan;
f.kekeluargaan;
g.musyawarah;
h.demokrasi;
i.kemandirian;
j.partisipasi;
k.kesetaraan;
l.pemberdayaan; dan
m.keberlanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Dusun yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Dusun dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat;
c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Dusun;
d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Dusun untuk pengembangan potensi dan Aset Dusun guna kesejahteraan bersama;
e.membentuk Pemerintahan Dusun yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Dusun guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Dusun guna mewujudkan masyarakat Dusun yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h.memajukan perekonomian masyarakat Dusun serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i.memperkuat masyarakat Dusun sebagai subjek pembangunan.

BAB III

PENATAAN DUSUN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Dusun.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Dusun; dan
5. e.meningkatkan daya saing Dusun.
(4)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan Dusun.

Pasal 6

(1)Pembentukan Dusun merupakan tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.
(2)Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Dusun, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Dusun, serta kemampuan dan potensi Dusun.

Pasal 7

Pembentukan Dusun oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih; atau
b.penggabungan bagian Dusun dari Dusun yang bersanding menjadi 1 (satu) Dusun atau penggabungan beberapa Dusun menjadi 1 (satu) Dusun baru.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Dusun melalui pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Dusun kepada Pemerintah Dusun induk dan masyarakat Dusun yang bersangkutan.
(2)Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Dusun induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Dusun;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta Dusun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Dusun dan pelayanan publik; dan
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam wilayah Dusun dibentuk kampung yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Dusun.
(4)Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dusun persiapan.
(5)Dusun persiapan merupakan bagian dari wilayah Dusun induk.
(6)Dusun persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Dusun dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
(7)Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

(1)Rencana pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dibahas dalam Musyawarah Dusun untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan yang ditandatangani oleh Rio dan BPD.
(3)Hasil.......8
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Rio kepada Bupati melalui Camat.
(4)Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Dusun.

Pasal 10

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membentuk tim pembentukan Dusun persiapan.
(2)Tim pembentukan Dusun persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.Camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim pembentukan Dusun persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Dusun persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil tim pembentukan Dusun persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak- tidaknya dibentuk Dusun persiapan.
(5)Dalam hal rekomendasi Dusun persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Dusun persiapan.

Isi peraturan

Teks252PDFHirarki

Memuat teks peraturan…