DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, meliputi: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM); Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat; Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB); Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv; Sumber Daya Manusia; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap fasilitas kesehatan berakibat semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih tertib dan baik dibidang pelayanan kesehatan;
c.bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan sistem penyelenggaraan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran)..........2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang mer:pakan unrsan wajib daeratr yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8.Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9.Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
10.Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
11.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR.
12.Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP (Dokter Layanan primer) dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat).
13.Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali yang dilakukan oleh Puskesmas.
14.Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB (Tuberkulosis) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di Puskesmas/FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan di FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) baik pemerintah maupun swasta.
15.Pelayanan……4
15.Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

(1)Kabupaten menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
(2)SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
2. b.setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
3. c.setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar;
4. d.setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
5. e.setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
6. f.setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
7. g.setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
8. h.setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
9. i.setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
10. j.setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
11. k.setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
12. l.setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

Pasal 3

(1)Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
(2)Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di daerah dalam kurun waktu kehamilan.

Pasal 4

Langkah-langkah pelayanan kesehatan ibu hamil, meliputi:

a.pendataan ibu hamil;
b.pemeriksaan kehamilan ;
c.pemberian buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); dan
d.pencatatan dan pelaporan.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN

Pasal 5

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

Pasal 6

Langkah-langkah Kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin, meliputi:

a.pendataan ibu bersalin;
b.pelayanan persalinan;
c.pengisian dan pemanfaatan buku KIA;
d.pencatatan dan pelaporan; dan
e.rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 7

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pasal 8

Langkah-langkah pelayanan kesehatan bayi baru lahir, meliputi:

a.pendataan bayi baru lahir;
b.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
c.pengisian dan pemanfaatan buku KIA;
d.pencatatan dan pelaporan; dan
e.rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BALITA

Pasal 9

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pasal 10

Langkah-langkah kegiatan pelayanan kesehatan balita, meliputi:

a.pendataan Balita 0-59 bulan;
b.pemberian Pelayanan Kesehatan balita; dan
c.Pencatatan dan Pelaporan

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…