DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bungo

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undamg Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, T Lembaran Negar
3.Undang dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaim dengan Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, bahwa dengan ditetapkan Keputusan Nomor 188.34-6040 Tahun 2016 tentang eberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2010 tentang R Hewan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyes terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Pasal 18 ayat (6) Undamg-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, T Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaim dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA putusan Menteri Dalam Negeri 6040 Tahun 2016 tentang Pembatalan aerah Kabupaten Bungo Retribusi Rumah Potong , maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Potong Hewan; undang Dasar Negara Republik undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan a Republik Indonesia Nomor 2755); Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
1. 4.Undang-Undang.....2
2. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. 8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
7. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah Pelayanan pemeriksaan kesehatan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang meliputi:
1. a.pemeriksaan..........3
2. a.pemeriksaan kesehatan hewan, meliputi: 1) ante mortem; 2) post mortem; dan 3) kelengkapan administrasi (surat jual beli dan surat jalan)
3. b.juru sembelih halal (juleha);
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2.Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak;
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif harga yang berlaku di wilayah Daerah;
(3)Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
1. a.pemeriksaan kesehatan hewan;
2. b.Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(4)Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
2. b.biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
3. c.biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, penyusutan aset;
4. d.biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
(5)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
(6)Struktur..........4
(6)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut: JENIS TERNAK JENIS PELAYANAN TARIF (Rp) Sapi/Kerbau Pemeriksaan: - Ante Mortem - Post Mortem - Juleha 40.000,- Babi Pemeriksaan: - Ante Mortem - Post Mortem - Juleha 10.000,- Kambing/Domba Pemeriksaan: - Ante Mortem - Post Mortem - Juleha 10.000,-

3.Ketentuan Pasal 28 dicabut.
4.Ketentuan dalam Pasal 29 kata “dapat” dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 28 - 12 2018 BUPATI BUNGO, ttd H. MASHURI Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 28 - 12 - 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO ttd H. RIDWAN IS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 11 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR 11/11/2018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO Ttd ALEK PURWENDI, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19730726 200003 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN I. UMUM Penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, memerlukan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat. Disamping semakin dibutuhkannya aparat pemerintah daerah yang berkualitas guna peningkatan pelayanan umum di sektor peternakan dalam hal ini pelayanan Rumah Potong Hewan untuk melindungi masyarakat veteriner dalam mendapatkan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Pangan asal hewan yang ASUH merupakan kebutuhan dasar utama masyarakat yang pemenuhannya merupakan bagaian dari hak azazi setiap masyarakat dalam Kabupaten Bungo. Pangan asal hewan harus tersedia secara Cukup, Aman, Bermutu, Bergizi dan Beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan kaidah agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Salah satu konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah adalah kemandirian daerah dalam penyelenggaraan dan pembiayaan, baik dalam rangka pembangunan di daerah maupun dalam penyelenggaraan pemerintah, dan hal ini tentu saja daerah membutuhkan sumber dana yang terwujud dalam pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah diperlukan usaha daerah untuk menggali potensi sumber daya yang ada dengan kreasi dan disertai mekanisme pelaksanaan yang sederhana dan tidak membebani biaya produksi serta sistem kerja aparat pemerintah yang profesional, berdedikasi, bertanggung jawab dan ditunjang oleh kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu usaha daerah yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas pemeriksaan hewan ternak dan daging di rumah potong hewan. Dalam rangka mendukung usaha pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan khususnya pelayanan penyediaan fasilitas di rumah potong hewan dan atas jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak Ante Mortem dan Post Mortem maka perlu dilaksanakan perunahan dan penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. II. PASAL DEMI PASAL III. Pada tanggal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah Pelayanan pemeriksaan kesehatan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang meliputi: a) Pemeriksaan kesehatan Hewan - Ante Mortem - Post Mortem - Dan kelengkapan Administrasi (surat jual beli dan surat jalan) b) JULEHA (Juru Sembelih Halal) - Pelayanan yang dilakukan oleh Juru Sembelih Halal
(2)Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan Daging dari Daerah lain dan Daging Impor dan Pelayanan Rumah Potong yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak Swasta.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…