DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bungo

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 / PRT/ M / 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Parizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memberikan percepatan, kemudahan, dan peningkatan pelayanan atas perizinan Izin Mendirikan bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ..... 2 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemben- tukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan..... https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5.Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati clan DPRD sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
7.Dinas Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung yang bertugas memberi rekomndasi pertimbangan teknis terhadap gambar rencana teknis dan Pemohon 1MB yang telah diverifikasi oleh DPMPTSP.
8.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung
9.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berlungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10.Bangunan.....4 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ A
10.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
11.Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
12.Keterangan rencana kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.
13.Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
14.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunari gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
15.Tim Ahli Bangunan Gedung adalah Tim yang terdiri dan para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut
16.Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung balk dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
17.Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha balk yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi pada gedung.
18.Pengubahsuaian (retrofitting) adalah upaya penyesuaian kinerja bangunan gedung yang telah dimanfaatkan agar memenuhi persyaratan bangunan gedung. 19.Sistem ..... 5 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
19.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan 1MB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung.
20.Perizinan Berusaha adalah pendaltaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
21.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBO adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan 1MB, penerbitan SLF, clan sistem pendataan bangunan gedung, baik untuk kepentingan berusaha maupun nonberusaha.
22.Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik yang terintegrasi yang diakses oleh pelaku usaha dalam rangka memohon perizinan berusaha.
23.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Perizinan bangunan meliputi:

a.1MB bangunan gedung; dan
b.1MB bangunan bukan gedung.

Pasal 3

(1)Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib 1MB gedung.
(2)1MB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan 1MB gedung.
(3)Pemerintah Daerah wajib memberikan surat KRK untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan 1MB gedung.
(4)Surat KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan Yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
1. a.fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangku tan;
2. b.ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
3. c.jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
4. d.garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
5. e.KDB ..... 6 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ S
6. e.KDB maksimum yang diizinkan;
7. f.KLB maksimum yang diizinkan;
8. g.KDH minimum yang diwajibkan;
9. h.KTB maksimum yang diizinkan; dan
10. i.jaringan utilitas kota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai KRK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila:
1. a.tidak memiliki 1MB;
2. b.Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan / atau syarat-syarat dalam 1MB;
3. c.menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam 1MB;
4. d.mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah;
5. e.membahayakan keselamatan dan mengganggu kepentingan umum serta membahayakan lingkungan;
6. f.mendirikan bangunan di atas tanah yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang sebagai sempadan dan kawasan lindung; dan
7. g.mendirikan bangunan di atas tanah yang telah ditetapkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
(2)Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peningatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
3. c.pencabutan izin.

Pasal 5

(1)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.Bangunan gedung dengan fungsi hunian;
2. b.Bangunan gedung dengan fungsi keagamaan;
3. c.Bangunan gedung dengan fungsi usaha;
4. d.Bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya; dan
5. e.Bangunan gedung dengan fungsi khusus.
(2)Bangunan Bukan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya;
2. b.pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
3. c.pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
4. d.bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
5. e.sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
6. f.teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
7. g.dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya; h.jembatan.....7 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
8. h.jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan,dan lain- lain sejenisnya;
9. i.penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
10. j.pipa atau kabel yang dibangun di atas tanah atau di bawah tanah;
11. k.kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
  1. 1.gapura, patung, bangunan rekiame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 6

(1)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan 1MB kepada DPMPTSP.
(2)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.Efisiensi dan efektifitas; clan
2. b.Mendekatkan pelayanan pemberian 1MB kepada masyarakat.
(3)DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana diamksud pada ayat (1) kepada Bupati yang ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi bangunan gedung.
(4)Dinas teknis memberi pertimbangan teknis terhadap gambar rencana teknis dari Pemohon yang telah diverifikasi oleh DPMPTSP.
(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelimpahan kewenangan dan penentuan dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(4)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERMOHONAN 1MB

Pasal 7

Terdapat dua pemohon yang melakukan permohonan 1MB:

a.Permohonan perizinan merupakan pelaku usaha adalah permohonan yang dilakukan pemohon yang merupakan pelaku usaha mengajukan permohonan 1MB untuk bangunan gedung fungsi usaha melalui aplikasi OSS dan dilanjutkan dengan aplikasi SIMBG.
b.Permohonan perizinan bukan merupakan pelaku usaha adalah permohonan yang dilakukan pemohon yang bukan merupakan pelaku usaha adalah pemohon mengajukan permohonan 1MB untuk bangunan gedung non fungsi usaha langsung menggunakan aplikasi SIMBG.

Pasal 8

Jenis permohonan 1MB berdasarkan bangunan gedung dan bukan gedung:

a.Rumah tinggal bangunan gedung bukan kepentingan umum;
b.Bangunan gedung kepentingan umum;
c.Rumah tinggal Eksisting bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum;
d.Bangunan.....8 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
d.Bangunan gedung eksisting untuk kepentingan umum (belum memiliki 1MB);
e.Merubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung (renovasi, refrofiting, revitalisasi);
f.Kolektif pembangunan perumahan; dan
g.Prasarana.

Pasal 9

(1)Dokumen persyaratan permohonan 1MB meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan.
(2)Jangka waktu penerbitan 1MB berdasarkan jenis permohonan 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diterbitkan 3 (tiga) sampai dengan 30 (tiga puluh) han;
(3)Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan jangka waktu penerbitan 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi.

BAB IV

PERMOHONAN SLF

Pasal 10

(1)Pelaku usaha yang mengajukan 1MB melalui OSS wajib mengajukan permohonan SLF melalui SIMBG.
(2)Persyaratan permohonan penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gambar teknis bangunan gedung terbangun (as built drawings);
2. b.pernyataan dari pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dan Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada (exsisting) bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan 1MB dan laik fungsi; dan
3. c.lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…