DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

RATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bungo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang.....2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang.....3
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan.....4 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peratu ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO clan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.
7.Penyertaan.....5
7.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Bungo pada Bank Jambi dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Bank Jambi, yang memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.
9.Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
10.Laporan Tahunan adalah laporan yang komprehensif dari sebuah aktifitas perusahaan.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Bank Jambi adalah upaya untuk pemenuhan penyertaan modal yang disetor Pemerintah Daerah dan meningkatkan kapasitas usaha serta memperkuat struktur permodalan ke dalam modal Bank Jambi.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Bank Jambi adalah untuk meningkatkan perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Modal Bank Jambi untuk selanjutnya dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah dalam APBD atau perubahan APBD.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

JUMLAH, BENTUK DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Daerah yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dengan nilai sebesar Rp49.887.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.setoran tunai; dan/atau b.deviden yang disetorkan menjadi penyertaan modal.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat tahun 2024.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari APBD atau perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal !A3 DflV- 2021 BUPATI BUNGO, H. MASHURI Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 30 Vffl1V- 2021 KABUPATEN BUNGO, MURSIDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR i- NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menghadapi dinamika perekonomian serta teknologi informasi domestik dan global memerlukan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan. Guna penguatan struktur tersebut, diperlukan penguatan permodalan bank dan konsolidasi perbankan, salah satunya pemenuhan Modal Inti Minimum kepada bank milik Pemerintah Daerah paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai salah satu pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam rangka memenuhi Modal Intl Minimum tersebut akan melakukan penyertaan modal sebesar Rp49.887.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) paling lambat tahun 2024. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bungo pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

JUMLAH, BENTUK DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

JUMLAH, BENTUK DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017