DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bungo

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat Kabupaten Bungo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
6.Undang-Undang…..2 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. DEWAN..... 3 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Bupati adalah Bupati Bungo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bungo.
5.Dusun (Desa)/Kelurahan adalah Dusun (Desa)/Kelurahan di Kabupaten Bungo.
6.Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo.
7.Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Lain.
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
9.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
10.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
12.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
13.Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
14.Naskah .....4 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
14.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atautidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negerimaupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
18.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
19.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
20.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
21.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Bungo, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a.Menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
c.melaksanakan .....5 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
c.Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

a.perencanaan;
b.kelembagaan perpustakaan;
c.pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
d.sarana dan prasarana perpustakaan;
e.pelayanan perpustakaan;
f.tenaga perpustakaan;
g.akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
h.pembudayaan kegemaran membaca.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan nperpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelktual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimiliknya dan mendaftarkaannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau;
f.Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 8

(1)Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak karya rekam wajib menyerahkan karyanya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul untuk karya cetak dan 1(satu) salinan rekaman dari setiap judul karya Rekam untuk karya rekam kepada Perpustakaan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyerahan karya cetak karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kabupaten, terdiri atas :
1. 1.penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan nasional;
2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
3. 3.pengembangan sumberdaya manusia;
4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
5. 5.pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
1. 1.pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
2. 2.pengembangan sumberdaya manusia;
3. 3.pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
5. 5.pengembangan minat baca;
6. 6.literasi untuk kesejahteraan.
c.koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
d.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan;
e.penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat Kabupaten Bungo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
6.Undang-Undang…..2 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. DEWAN..... 3 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Bupati adalah Bupati Bungo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bungo.
5.Dusun (Desa)/Kelurahan adalah Dusun (Desa)/Kelurahan di Kabupaten Bungo.
6.Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo.
7.Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Lain.
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
9.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
10.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
12.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
13.Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
14.Naskah .....4 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
14.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atautidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negerimaupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
18.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
19.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
20.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
21.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Bungo, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a.Menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.Mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
c.melaksanakan .....5 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
c.Melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

a.perencanaan;
b.kelembagaan perpustakaan;
c.pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
d.sarana dan prasarana perpustakaan;
e.pelayanan perpustakaan;
f.tenaga perpustakaan;
g.akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
h.pembudayaan kegemaran membaca.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan nperpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelktual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimiliknya dan mendaftarkaannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau;
f.Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 8

(1)Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak karya rekam wajib menyerahkan karyanya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul untuk karya cetak dan 1(satu) salinan rekaman dari setiap judul karya Rekam untuk karya rekam kepada Perpustakaan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyerahan karya cetak karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kabupaten, terdiri atas :
1. 1.penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan nasional;
2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
3. 3.pengembangan sumberdaya manusia;
4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
5. 5.pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
1. 1.pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
2. 2.pengembangan sumberdaya manusia;
3. 3.pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
5. 5.pengembangan minat baca;
6. 6.literasi untuk kesejahteraan.
c.koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
d.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan;
e.penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah.