DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum, kriteria, bentuk insentif dan kemudahan, jenis usaha atau kegiatan, tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dengan Undang- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5.Peraturan…..2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo. 2.Bupati…..3
2.Bupati adalah Bupati Bungo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan suatu Perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengn tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 13.Modal…..4
13.Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.
14.Pemberina Insentif adalah dukungan kebijakan fiscal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
15.Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
16.Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
17.Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha disektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
18.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
19.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
20.Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.
21.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti regristrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
22.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintergrasi.
24.Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tat ruang. Pasal 2…..5

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan dengan tujuan:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan daya saing Daerah;
e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h.menarik minat Investor untuk berinvestasi.

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 4

(1)Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal baru dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan insfrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir; j.melaksanakan…6
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakuan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk :
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi; dan/atau
6. f.fasilitasi bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
9. i.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
11. k.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
12. l.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan bentuk kemudahan investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB III

[ JENIS USAHA ATAU KEGIATAN

Pasal 6

Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan/atau kemampuan daerah.

Pasal 7

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas :

a.usaha mikro dan/atau koperasi;
b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f.usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan daerah;
g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah usaha yang berlokasi di Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1)Penanam modal mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal secara tertulis kepada bupati c.q. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.profil perusahaan;
2. b.NIB;
3. c.rencana usaha; dan
4. d.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bagi usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal. Pasal 10…..8

Pasal 10

(1)Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diverifikasi oleh tim verifikasi dan penilaian ketika permohonan dinyatakan lengkap.
(2)Keanggotaan tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
2. b.perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah;
3. c.perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
4. d.perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan daerah;
5. e.perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan; dan
6. f.perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan peraturan daerah;
(3)Pembentukan tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:

a.melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
b.melakukan peninjauan lapangan;
c.melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh masyarakat dan/atau penanam modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
d.menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan hasil penilaian;
e.menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada bupati;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah; dan
g.melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…