DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL; KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL; MINUMAN OPLOSAN; PERIZINAN; LARANGAN; FERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PEMBIAYAAN; PENYIDIKAN; PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, keteitraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dan efek konsumsi yang berlebihan; C. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lbih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap peredaran minuman beralkohol sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, clan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol; Mengingat.....2 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ SALINAN Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang.....3 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ mm
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER! 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533); Dengan.....4 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUN GO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERAKOHOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah clan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Minuman.....5 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
10.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
11.Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
12.Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
13.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseroan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, balk yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14.Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia clan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, balk yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
15.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
16.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
17.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecen dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impon dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
19.Pengusaha.....6 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ S
19.Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya di TBB.
20.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
22.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dan produksi dalam negeri, asal impor.
23.Produksi adalah proses pembuatan minuman beralkohol tradisional.
24.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
25.Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
26.Pengendalian adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui, menilai dan mengarahkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor serta produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.
27.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol.
28.Pengawasan adalah kegiatan untuk memantau, mendata dan melaporkan setiap peredaran dan penjualan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor serta produksi, peredaran dan penjualan untuk Minuman Beralkohol Tradisional.
29.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/penistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
30.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katening. 31.Usaha ..... 7 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
31.Usaha Bar/Rumah Minum yang selanjutnya disebut bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32.Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
34.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor.
35.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
36.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
37.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
38.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat 1U1 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
39.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran dibidang cukai.
40.Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
41.Kemasan.....8 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
41.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung. FORMOM JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Jenis minuman beralkohol terdiri dan:
1. a.produksi dalam negeri;
2. b.impor; dan
3. c.tradisional.
(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan minuman beralkohol yang berasal dalam negeri.
(3)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan minuman beralkohol yang berasal dari luar negeri.

Pasal 3

Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dikiasifikasi dalam golongan yang terdiri atas:

a.minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) dengan kadar lebih dan 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan C. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) dengan kadar lebih dan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
1. a.mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung;
2. b.memproses dan menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung;
3. c.mengatur syarat dan larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung;
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung;
5. e.melakukan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung; dan
6. f.melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan untuk IT-MB, distibutor dan sub distributor di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan
7. g.Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta dengan perubahannya.
(2)Dalam hal produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufc, Pemerintah Daerah berwenang untuk:
1. a.mengatur produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional;
2. b.memproses dan menerbitkan SIUP-MBT;
3. c.mengatur syarat dan larangan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional;
4. d.melakukan pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional; dan
5. e.melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan usaha minuman beralkohol tradisional.
(3)Pemerintah.....10 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(3)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pelarangan terhadap produksi, peredaran, penjualan dan konsumsi Minuman Oplosan.

Pasal 5

(1)Pengendalian Minuman Berakohol dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis Minum Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3)Bupati dalam melaksanakan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menugaskan:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarkan urusan bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
1. a.Pengendalian kegiatan usaha;
2. b.pencegahan; dan C. penanggulangan.

Pasal 6

(1)Pengendalian kegiatan usaha Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor; dan
2. b.Minuman Beralkohol Tradisional.
(2)Pengendalian.....11 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(2)Pengendalian kegiatan usaha Minuman Beralkohol Produksi dalam Negeri dan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
1. a.Peredaran Minum Beralkohol Produksi dalam Negeri dan Impor; dan
2. b.Penjualan Minum Beralkohol Produksi dalam Negeri dan Impor.
(3)Pengendalian kegiatan usaha Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan:
1. a.Produksi Minuman Beralkohol Tradisional;
2. b.Peredaran Minuman Berailkohol Tradisional; dan
3. c.Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.
4. d.Pendataan clan Pelaporan Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 7

(1)Pengendalian peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemantauan kepatuhan:
1. a.Produsen atau pemilik IT-MB;
2. b.distributor;
3. c.subdistributor; dan
4. d.pengecer dan/atau penjual. dalam mengedarkan minuman beralkohol kepada pelaku usaha dan/atau pihak lain yang telah ditunjuk dan memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda administratif;
3. c.penghentian sementara;
4. d.pencabutan izin;
5. e.penutupan.....12 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
6. e.penutupan usaha; dan/atau
7. f.sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Bupati dalam melakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kewenangannya.
(5)Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diluar kewenangan, Bupati menyampaikan temuan pelanggaran atas ketentuan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan/atau menteri untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengendalian penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menjual Minum Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor
(2)Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kepatuhan:
1. a.Pelaku usaha dalam menjual minuman Minum Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor untuk diminum di tempat hanya di hotel, restoran, bar, dan tempat lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati;
2. b.Kepatuhan pelaku usaha dalam menjual minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor secara eceran hanya dijual oleh pengecer kepada TBB dan tempat lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. c.Kepatuhan pelaku usaha dalam menjual Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor hanya kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu tanda penduduk kepada petugas/ pramuniaga;
4. d.Kepatuhan pelaku usaha dalam menempatkan dan menjual Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor secara terpisah dan barang lainnya; dan
5. e.Pelaku usaha dalam menjual minuman Minum Beralkohol sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaku.....13 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(3)Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda administratif;
3. c.penghentian sementara;
4. d.pencabutan izin;
5. e.penutupan usaha; dan/atau
6. f.sanksi lain sesuai ketentuan.
(5)Bupati dalam melakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kewenangannya.
(6)Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diluar kewenangan, Bupati menyampaikan temuan pelanggaran atas ketentuan peredaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan/atau menteri untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Produksi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemantauan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan produksi minuman beralkohol tradisional.
(2)Ketentuan produksi minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.produksi minuman beralkohol tradisional dilakukan melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
2. b.hasil produksi minuman beralkohol tradisional dikemas secara sederhana, tidak diberi label dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; dan
3. c.hasil produksi minuman beralkohol tradisional dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.
(3)Produksi.....14 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/ mm
(3)Produksi Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan ketentuan teknis mengenai bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah mi.
(4)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara; C. denda administratif;
3. d.pencabutan izin; dan/atau
4. e.penutupan usaha.

Pasal 10

(1)Produksi Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi standar mutu produk.
(2)Pengujian standar mutu produk sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang obat dan makanan.
(3)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara;
3. c.denda administratif;
4. d.pencabutan izin; dan/atau
5. e.penutupan usaha. Pasaill
(1)Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui kegiatan pemantauan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peredanan minuman beralkohol tradisional.
(2)Ketentuan.....15 https://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(2)Ketentuan peredaran dan penjulan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelaku Usaha mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional setelah memiliki izin edar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang obat dan makanan;
2. b.Pelaku Usaha mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional hanya untuk kepentingan adat istiadat dan/atau upacara keagamaan;
3. c.Pelaku Usaha mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional hanya dalam Daerah;
4. d.Pelaku Usaha mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, dan merupakan penduduk dalam Daerah dengan menyerahkan fotokopi dan menunjukan kartu tanda penduduk yang ash;
5. e.Pelaku Usaha menjual Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan terpisah dan barang-barangjualan lainnya; dan
6. f.Ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
1. a.peringatan tertuhis;
2. b.penghentian sementara;
3. c.denda administratif;
4. d.pencabutan izin; dan/atau
5. e.penutupan usaha.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2004