DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meliputi: Tujuan; Kedudukan, Tugas dan Wewenang ; Tata Kerja; Sekretariat PPNS; Hak dan Kewajiban; Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah; Mutasi dan Pemberhentian; Tanda Pengenal; Pakaian dan Atribut; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaksanaan Operasional PPNS; Penegakan Kode Etik PPNS; Pengaduan; Pembiayaan; Sanksi dan Ketentuan Disiplin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, maka keberadaan, tugas dan kewenangan serta tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 257 ayat

(1)dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang..........2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk- Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
9.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan..........3 Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bungo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bungo.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
10.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana
13.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah yang berfungsi menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
14.Sekretariat..........4
14.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15.Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas PPNS Kabupaten Bungo.
16.Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KAPOLRI adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
17.Mutasi adalah pemindahan PPNS ke bagian/bidang/instansi lainnya yang disebabkan perubahan struktur organisasi, perubahan wilayah kerja, perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan PPNS dan pertimbangan kepegawaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18.Operasi Penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertujuan:

a.Menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas PPNS secara profesional.
b.Mengoptimalkan peran PPNS dalam menjalankan tugas dan wewenang yang meliputi proses penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan membuat laporan hasil penyidikan; dan
c.Meningkatkan daya dukung penegakan Peraturan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Kedudukan PPNS di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Tugas PPNS :

a.PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
b.PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat perintah tugas dari Bupati; dan
c.Dalam melaksanakan tugas PPNS dapat berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
(3)Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
(4)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dilakukan dalam bentuk Operasi penegakan Perda yang terdiri atas:
1. a.operasi yustisi; atau
2. b.non yustisi.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.mendapat Surat Perintah dari pejabat yang berwenang; dan
2. b.berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dan instansi terkait.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Operasi Penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.Persiapan;
2. b.pelaksanaan..........6
3. b.Pelaksanaan Kegiatan Operasi; dan
4. c.Penindakan (Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian)
(2)Ketentuan mengenai tahapan Operasi Penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 8

(1)Dalam rangka memudahkan fungsi koordinasi PPNS guna pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibentuk Sekretariat PPNS
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio berada pada satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Pembentukan Sekretariat PPNS, Struktur Organisasi, tugas, fungsi serta kewenangannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan tugasnya berhak memperoleh:
1. a.perlindungan hukum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu; dan
2. b.uang insentif dan/atau tambahan penghasilan diluar hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Besaran uang insentif dan tata cara pemberian uang insentif dan/atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
1. a.Melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
3. c.Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. 1.pemeriksaan tersangka;
  2. 2.pemasukan rumah;
  3. 3.penyitaan benda;
  4. 4.penyitaan surat;
  5. 5.pemeriksaan.........7
  6. 5.pemeriksaan saksi; dan
  7. 6.pemeriksaan ditempat kejadian.
4. d.Mematuhi kode Etik PPNS
5. e.Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui masing- masing Kepala SKPD yang bersangkutan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Penegakan Kode Etik PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…