DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 173

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bungo

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Dusun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3.Undang-Undang …..2 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan…..3 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/ Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
5.Badan Permusyawaratan Desa yang di Kabupaten Bungo penyebutannya Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis.
6.Kepala desa yang selanjutnya disebut Rio adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Wilayah Pemilihan yang selanjutnya disebut Wapil adalah kampung atau gabungan kampung atau rukun tetangga atau gabungan rukun tetangga yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi jumlah anggota BPD dari keterwakilan anggota BPD.
8.Orientasi.....4 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
8.Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota BPD bagi anggota BPD.
9.Lembaga Kemasyarakatan Dusun yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Dusun, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dusun.
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
11.Hari kerja adalah hari senin sampai dengan jumat dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.
12.Kampung adalah bagian wilayah kerja pemerintah Dusun dan ditetapkan dengan Peraturan Dusun.
13.Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun.
15.Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua BPD.
16.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTPE adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Kartu…..5 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
17.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

(1)(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 3

(1)(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan dusun. Pasal 4…..6 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Pasal 4

(1)(1) Jumlah anggota BPD di masing-masing Dusun ditentukan sebagai berikut:
1. a.a. Dusun dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa memiliki 5 (lima) orang anggota BPD;
2. b.b. Dusun dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa dapat memiliki paling banyak 7 (tujuh) orang anggota BPD;
3. c.c. Dusun dengan jumlah penduduk lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) jiwa dapat memiliki paling banyak 9 (Sembilan) orang anggota BPD.
(2)(2) Komposisi keanggotaan BPD di masing-masing Dusun ditentukan sebagai berikut:
1. a.a. BPD dengan jumlah 5 (lima) orang anggota terdiri dari 4 (empat) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan;
2. b.b. BPD dengan jumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan;
3. c.c. BPD dengan jumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan.
(3)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1(satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(4)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perempuan warga dusun yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(5)Pemilihan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan oleh perempuan warga dusun yang memiliki hak pilih.

BAB III

PEMBAGIAN WAPIL DAN PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BPD DALAM WAPIL

Pasal 5

(1)(1) Wapil dalam Dusun adalah kampung atau gabungan kampung atau rukun tetangga atau gabungan rukun tetangga.
(2)Wapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih dari 1 (satu) Wapil.

Pasal 6

(1)(1) Pembagian Wapil dalam Dusun dilakukan berdasarkan asas:
1. a.Proporsionalitas; dan
2. b.integralitas wilayah.
(2)(2) Pembagian Wapil dilaksanakan secara simultan dengan penentuan jumlah anggota BPD dari keterwakilan wilayah dalam Wapil.

Pasal 7

(1)(1) Penentuan jumlah anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah untuk setiap Wapil dilakukan sesuai dengan tata cara penentuan jumlah anggota BPD Wilayah Pemilihan.
(2)(2) Ketentuan mengenai tata cara penentuan jumlah anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian Wapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

MUSYAWARAH DUSUN

Pasal 8

Pengisian Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan:

a.Pelaksanaan Musyawarah Dusun;dan
b.Pelaksanaan mekanisme pengisian anggota BPD.

Pasal 9

1.(1) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk:

a.membahas dan menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD;
b.membahas dan menetapkan Wapil; dan
c.membentuk panitia pengisian.

(2)(2) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(3)(3) Dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4)(4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.
(5)(5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(6)Hasil…..9 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(6)(6) Hasil pembahasan musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rio.

Pasal 10

Pembahasan dan penetapan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD berupa:

a.pemilihan langsung; atau
b.musyawarah perwakilan.

Pasal 11

Pembahasan dan penetapan Wapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks173PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Dusun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3.Undang-Undang …..2 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan…..3 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/ Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
5.Badan Permusyawaratan Desa yang di Kabupaten Bungo penyebutannya Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis.
6.Kepala desa yang selanjutnya disebut Rio adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Wilayah Pemilihan yang selanjutnya disebut Wapil adalah kampung atau gabungan kampung atau rukun tetangga atau gabungan rukun tetangga yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi jumlah anggota BPD dari keterwakilan anggota BPD.
8.Orientasi.....4 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
8.Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota BPD bagi anggota BPD.
9.Lembaga Kemasyarakatan Dusun yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Dusun, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dusun.
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
11.Hari kerja adalah hari senin sampai dengan jumat dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.
12.Kampung adalah bagian wilayah kerja pemerintah Dusun dan ditetapkan dengan Peraturan Dusun.
13.Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun.
15.Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua BPD.
16.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTPE adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Kartu…..5 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
17.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

(1)(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 3

(1)(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan dusun. Pasal 4…..6 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Pasal 4

(1)(1) Jumlah anggota BPD di masing-masing Dusun ditentukan sebagai berikut:
1. a.a. Dusun dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa memiliki 5 (lima) orang anggota BPD;
2. b.b. Dusun dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa dapat memiliki paling banyak 7 (tujuh) orang anggota BPD;
3. c.c. Dusun dengan jumlah penduduk lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) jiwa dapat memiliki paling banyak 9 (Sembilan) orang anggota BPD.
(2)(2) Komposisi keanggotaan BPD di masing-masing Dusun ditentukan sebagai berikut:
1. a.a. BPD dengan jumlah 5 (lima) orang anggota terdiri dari 4 (empat) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan;
2. b.b. BPD dengan jumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan;
3. c.c. BPD dengan jumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan.
(3)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1(satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(4)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perempuan warga dusun yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(5)Pemilihan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan oleh perempuan warga dusun yang memiliki hak pilih.

BAB III

PEMBAGIAN WAPIL DAN PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BPD DALAM WAPIL

Pasal 5

(1)(1) Wapil dalam Dusun adalah kampung atau gabungan kampung atau rukun tetangga atau gabungan rukun tetangga.
(2)Wapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih dari 1 (satu) Wapil.

Pasal 6

(1)(1) Pembagian Wapil dalam Dusun dilakukan berdasarkan asas:
1. a.Proporsionalitas; dan
2. b.integralitas wilayah.
(2)(2) Pembagian Wapil dilaksanakan secara simultan dengan penentuan jumlah anggota BPD dari keterwakilan wilayah dalam Wapil.

Pasal 7

(1)(1) Penentuan jumlah anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah untuk setiap Wapil dilakukan sesuai dengan tata cara penentuan jumlah anggota BPD Wilayah Pemilihan.
(2)(2) Ketentuan mengenai tata cara penentuan jumlah anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian Wapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

MUSYAWARAH DUSUN

Pasal 8

Pengisian Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan:

a.Pelaksanaan Musyawarah Dusun;dan
b.Pelaksanaan mekanisme pengisian anggota BPD.

Pasal 9

1.(1) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk:

a.membahas dan menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD;
b.membahas dan menetapkan Wapil; dan
c.membentuk panitia pengisian.

(2)(2) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(3)(3) Dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4)(4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.
(5)(5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(6)Hasil…..9 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(6)(6) Hasil pembahasan musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rio.

Pasal 10

Pembahasan dan penetapan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD berupa:

a.pemilihan langsung; atau
b.musyawarah perwakilan.

Pasal 11

Pembahasan dan penetapan Wapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.