DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi: Asas dan Tujuan; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T); Hak dan Kewajiban; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama dan Kemitraan; Penyelesaian Perselisihan; Pembiayaan; Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Insentif dan Disinsentif; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang belum memenuhi standar teknis, berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkanderajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan, dan profesional, , guna terkendalinya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;

2.Undang-Undang..........2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO Dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN BUNGO BAB I..........3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
7.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
8.Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
9.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
10.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
11.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
12.Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
13.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat
14.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahandan pembuangan Air Limbah Domestik setempat.
15.Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
16.Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
17.Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.
18.Unit..........4
18.Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
19.Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
20.Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
21.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
22.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan
23.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepaskan ke air permukaan.
24.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
25.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
26.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
27.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
28.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
29.Orang adalah seorang dan atau badan hukum
30.Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
31.Aerob adalah degradasi bahanorganik oleh mikro organism dengan adanya oksigen sebagai elektron penerima.
32.Anaerob adalah degradasi bahan organik oleh mikro organisme tanpa adanya oksigen sebagai electron penerima.
33.Kombinasi aerob dan anaerob adalah proses degradasi bahan organik oleh mikro organisme yang didahului oleh proses anaerob kemudian dilanjutkan dengan proses aerob.
34.Effluen adalah air hasil olahan yang keluar dari outlet IPAL, dimana kualitas air olahan tersebut akan dibandingkan dengan baku mutu.
35.Dewatering adalah penyisihan kandungan air dari lumpur dengan tujuan untuk mengurangi volume lumpur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas :

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat ;
h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
i.pencemar membayar

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limbah domestik meliputi :

a.mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan permukiman ;
b.mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat ;dan
c.mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, terutama sumberdaya tanah dan sumber daya air.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah, meliputi :

a.menyusun rencana SPAL secara menyeluruh;
b.membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPAL;
c.melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
d.memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL;
e.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPAL-T; dan
f.menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 5

(1)Wewenang Pemerintah Daerah, meliputi :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi SPAL;
2. b.melaksanakan SPAL skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu..........6 tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.memberikan rekomendasidan/atauizin;
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
5. e.melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Instansi pemerintah yang menyelenggarkan urusan pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
(3)Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling berkoordinasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan urusan teknis pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berbentuk :
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
3. c.Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
4. d.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);dan/atau
5. e.Kelompok Swadaya Masyarakat;

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara tepat guna sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara sistem fisik dan sistem non fisik ;
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 7

(1)Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
1. a.Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat; dan
2. b.Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat;
(2)SPAL menerima air limbah yang berasal dari rumah tinggal, fasilitasitas perniagaan, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya
(3)Pemilihan........7
(3)Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.permeabilitas tanah;
6. f.kemiringan tanah; dan
7. g.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Pasal 8

(1)Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a. meliputi:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah layanan untuk lingkup kawasan perkotaan.
(3)Cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan untuk skala permukiman.
(4)Cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman layanan untuk lingkup kawasan tertentu dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyambungan pelayanan SPAL- T sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
(2)Permukiman baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perumahan dan/atau rumah swadaya masyarakat, baik rumah tunggal ataupun rumah deret.

Pasal 10

SPAL-T memiliki komponen yang terdiri dari:

a.unit pelayanan;
b.unit pengumpulan;dan
c.unit pengolahan;

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…