DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bungo

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU BUNGO

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penguatan lembaga adat melayu dibutuhkan untuk memperkuat nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan adat, sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bungo;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki Peraturan Daerah secara khusus dan lengkap untuk mengatur Lembaga Adat Melayu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Bungo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.....2 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
3.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
6.Lembaga Adat Melayu Bungo yang selanjutnya disingkat LAM Bungo adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat melayu.
7.Adat Melayu Bungo yang selanjutnya disebut Adat Bungo adalah sistem pandangan hidup masyarakat adat yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko; Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato, adat memakai.
8.Masyarakat Adat Melayu Bungo adalah masyarakat yang berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bungo yang berpegang teguh pada nilai-nilai Adat Melayu Bungo.
9.Desa…..4 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
9.Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Lembaga Kemasyarakatan.
11.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Lembaga Kemasyarakatan.
12.Aset Adat adalah hak ulayat adat, hutan adat, lebak-lebung, lubuk larangan, badan usaha milik adat, dan lain-lain.
13.Harta Kekayaan Adat adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik adat.

Pasal 2

LAM Bungo berasaskan pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan nilai-nilai adat dan agama yaitu Adat bersendi syara’, Syara’ bersendi kitabullah.

Pasal 3

LAM Bungo bertujuan:

a.Menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu Bungo sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri Masyarakat Adat Melayu Bungo; dan
b.Melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu Bungo dan nilai sosial budaya Melayu Bungo untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah Masyarakat Adat Melayu Bungo.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU

Pasal 4

(1)Dalam rangka fasilitas, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan LAM Bungo untuk tingkat kabupaten dan LAM Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan/atau yang disebut dengan nama lain.
(2)LAM Bungo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang.
(3)LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap tingkatan memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
2. b.memiliki nama, lambang dan tanda logo;
3. c.mempunyai kantor tetap; dan
4. d.syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Kekuasaan tertinggi dalam LAM Bungo berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah.
(5)Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART LAM Bungo.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi, kedudukan dan wilayah LAM Bungo terdiri dari:
1. a.LAM Bungo tingkat Kabupaten berkedudukan di Ibukota kabupaten dan merupakan LAM tertinggi di tingkat Kabupaten;
2. b.LAM Bungo tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota kecamatan; dan
3. c.LAM Bungo tingkat kelurahan/desa berkedudukan di kelurahan/desa yang bersangkutan.
(2)LAM Bungo…..6 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(2)LAM Bungo sebagaimana ayat (1) bersifat otonom.
(3)Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD dan ART LAM Bungo.
(4)Struktur LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan hierarki struktural yang bersifat fungsional.

Pasal 6

(1)Pengurus LAM Bungo dipilih dan disahkan dalam musyawarah sesuai dengan AD dan ART LAM Bungo.
(2)Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Bungo diatur dan ditetapkan dalam AD dan ART LAM Bungo.

Pasal 7

(1)Masa jabatan pengurus LAM Bungo sesuai dengan tingkatannya 5 (lima) tahun.
(2)Pengurus LAM Bungo dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)Dalam hal Pengurus LAM Bungo telah menjadi pengurus selama 2 (dua) periode, dapat menjadi penasehat dalam struktur LAM Bungo.
(4)Pengurus LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui musyawarah LAM Bungo.

Pasal 8

(1)Seluruh masyarakat dapat menjadi pengurus dan anggota komunitas LAM Bungo;
(2)Pengurus LAM Bungo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menguasai, memahami, menghayati, dan mengamalkan adat Melayu Bungo;
2. b.bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Melayu Bungo;
3. c.bertanggungjawab…..7 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
4. c.bertanggungjawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LAM Bungo;
5. d.memiliki pandangan yang luas mengenai adat-istiadat Melayu Bungo, dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat-istiadat lainnya, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk mengetahui, memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang dianggap baik;
6. e.tidak menjabat pengurus partai politik bagi pengurus LAM Bungo.
(3)Setiap masyarakat Kabupaten dapat menjadi anggota komunitas LAM Bungo.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)LAM Bungo memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai AD dan ART LAM Bungo dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)LAM Bungo menyusun program kerja dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab.
(4)LAM Bungo menyusun program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam musyawarah daerah.
(5)Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam AD dan ART LAM Bungo.

Pasal 10

(1)LAM Bungo tingkat Dusun/Kelurahan memiliki wewenang:
1. a.menetapkan…..8 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
2. a.menetapkan ketentuan adat Bungo;
3. b.memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Bungo;
4. c.menjaga eksistensi nilai-nilai adat Bungo dalam lingkupnya;
5. d.menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. e.menegakkan hukum adat;
7. f.menyelenggarakan upacara adat; dan
8. g.memberikan rekomendasi memahami Adat Bungo kepada bakal calon Rio yang akan mengikuti pemilihan Rio.
(2)LAM Bungo tingkat Kecamatan memiliki wewenang:
1. a.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat tingkat dusun/kelurahan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
3. c.melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penguatan lembaga LAM Bungo Tingkat Dusun/kelurahan.
(3)LAM Bungo tingkat Kabupaten memiliki wewenang:
1. a.mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
2. b.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. c.memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. d.memberikan…..9 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
5. d.memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi, sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan Adat;
6. e.membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
7. f.menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
8. g.melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktivitas adat, seni, dan nilai sosial budaya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penguatan lembaga adat melayu dibutuhkan untuk memperkuat nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan adat, sebagai wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bungo;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki Peraturan Daerah secara khusus dan lengkap untuk mengatur Lembaga Adat Melayu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Bungo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang.....2 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
3.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
6.Lembaga Adat Melayu Bungo yang selanjutnya disingkat LAM Bungo adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat melayu.
7.Adat Melayu Bungo yang selanjutnya disebut Adat Bungo adalah sistem pandangan hidup masyarakat adat yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko; Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato, adat memakai.
8.Masyarakat Adat Melayu Bungo adalah masyarakat yang berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bungo yang berpegang teguh pada nilai-nilai Adat Melayu Bungo.
9.Desa…..4 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
9.Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Lembaga Kemasyarakatan.
11.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Lembaga Kemasyarakatan.
12.Aset Adat adalah hak ulayat adat, hutan adat, lebak-lebung, lubuk larangan, badan usaha milik adat, dan lain-lain.
13.Harta Kekayaan Adat adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik adat.

Pasal 2

LAM Bungo berasaskan pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan nilai-nilai adat dan agama yaitu Adat bersendi syara’, Syara’ bersendi kitabullah.

Pasal 3

LAM Bungo bertujuan:

a.Menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu Bungo sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri Masyarakat Adat Melayu Bungo; dan
b.Melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu Bungo dan nilai sosial budaya Melayu Bungo untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah Masyarakat Adat Melayu Bungo.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU

Pasal 4

(1)Dalam rangka fasilitas, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan LAM Bungo untuk tingkat kabupaten dan LAM Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan/atau yang disebut dengan nama lain.
(2)LAM Bungo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang.
(3)LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap tingkatan memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
2. b.memiliki nama, lambang dan tanda logo;
3. c.mempunyai kantor tetap; dan
4. d.syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Kekuasaan tertinggi dalam LAM Bungo berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah.
(5)Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART LAM Bungo.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi, kedudukan dan wilayah LAM Bungo terdiri dari:
1. a.LAM Bungo tingkat Kabupaten berkedudukan di Ibukota kabupaten dan merupakan LAM tertinggi di tingkat Kabupaten;
2. b.LAM Bungo tingkat Kecamatan berkedudukan di Ibukota kecamatan; dan
3. c.LAM Bungo tingkat kelurahan/desa berkedudukan di kelurahan/desa yang bersangkutan.
(2)LAM Bungo…..6 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
(2)LAM Bungo sebagaimana ayat (1) bersifat otonom.
(3)Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD dan ART LAM Bungo.
(4)Struktur LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan hierarki struktural yang bersifat fungsional.

Pasal 6

(1)Pengurus LAM Bungo dipilih dan disahkan dalam musyawarah sesuai dengan AD dan ART LAM Bungo.
(2)Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Bungo diatur dan ditetapkan dalam AD dan ART LAM Bungo.

Pasal 7

(1)Masa jabatan pengurus LAM Bungo sesuai dengan tingkatannya 5 (lima) tahun.
(2)Pengurus LAM Bungo dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)Dalam hal Pengurus LAM Bungo telah menjadi pengurus selama 2 (dua) periode, dapat menjadi penasehat dalam struktur LAM Bungo.
(4)Pengurus LAM Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui musyawarah LAM Bungo.

Pasal 8

(1)Seluruh masyarakat dapat menjadi pengurus dan anggota komunitas LAM Bungo;
(2)Pengurus LAM Bungo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menguasai, memahami, menghayati, dan mengamalkan adat Melayu Bungo;
2. b.bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Melayu Bungo;
3. c.bertanggungjawab…..7 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
4. c.bertanggungjawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LAM Bungo;
5. d.memiliki pandangan yang luas mengenai adat-istiadat Melayu Bungo, dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat-istiadat lainnya, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk mengetahui, memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang dianggap baik;
6. e.tidak menjabat pengurus partai politik bagi pengurus LAM Bungo.
(3)Setiap masyarakat Kabupaten dapat menjadi anggota komunitas LAM Bungo.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)LAM Bungo memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.
(2)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai AD dan ART LAM Bungo dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)LAM Bungo menyusun program kerja dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab.
(4)LAM Bungo menyusun program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam musyawarah daerah.
(5)Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam AD dan ART LAM Bungo.

Pasal 10

(1)LAM Bungo tingkat Dusun/Kelurahan memiliki wewenang:
1. a.menetapkan…..8 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
2. a.menetapkan ketentuan adat Bungo;
3. b.memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Bungo;
4. c.menjaga eksistensi nilai-nilai adat Bungo dalam lingkupnya;
5. d.menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. e.menegakkan hukum adat;
7. f.menyelenggarakan upacara adat; dan
8. g.memberikan rekomendasi memahami Adat Bungo kepada bakal calon Rio yang akan mengikuti pemilihan Rio.
(2)LAM Bungo tingkat Kecamatan memiliki wewenang:
1. a.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat tingkat dusun/kelurahan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
3. c.melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penguatan lembaga LAM Bungo Tingkat Dusun/kelurahan.
(3)LAM Bungo tingkat Kabupaten memiliki wewenang:
1. a.mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
2. b.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. c.memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. d.memberikan…..9 http://jdih.dprd-bungokab.go.id/
5. d.memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi, sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan Adat;
6. e.membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
7. f.menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; dan
8. g.melaksanakan kegiatan pelestarian serta pengembangan aktivitas adat, seni, dan nilai sosial budaya.