Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2024
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
10. 11. 12. 13. 14. 15. -9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. _3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12): Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2); Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10); 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 16. Daerah adalah Kabupaten Bungo. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Bungo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. .Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. .Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. . Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. . Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. . Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan. .Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang: Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rpl.327.743.734.343,00. bertambah sebesar Rp249.715.430.837,24. sehingga menjadi Rpl1.577.459.165.180,24. dengan rincian sebagai berikut:
1) Semula Rp153.665.944.057,00. 2) Berkurang Rp28.504.440.463,00. 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp125.161.503.594,00.
1) Semula Rp9.048.000.000,00. 2) Berkurang Rp9.048.000.000,00. 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari: a. (1 @ ) Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp150.156.650.923,00. 2) Bertambah Rp89.390.502.716,24. 3) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp239.547.153.639,24. Pendapatan transfer 1) Semula Rp1.007.362.605.463,00. 2) Bertambah Rp194.258.282.784,00. 3) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.201.620.888.247,00. . Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp25.606.533.900,00. 2) Berkurang Rp4.476.914.200,00. 3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp11.129.619.700,00.
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1) Semula Rp 57.253.004.209,00. 2) Bertambah Rp 800.000.000,00. 3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp58.053.004.209,00.
1) Semula Rp 7.822.580.714,00. 2) Bertambah Rp18.001.521.708,00. 3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp25.824.102.422,00,
1) Semula Rp9.048.387.000,00. 2) Bertambah Rp1.891.275.141,79. 3) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp10.939.662.141,79.
1) Semula Rp76.032.679.000,00. 2) Bertambah Rp68.697.705.866,45. 3) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp144.730.384.866,45. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1) Semula Rp 914.781.274.000,00. 2) Bertambah Rp170.816.629.666,00. 3) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.085.597.903.666,00.
1) Semula Rp92.581.331.463. 2) Bertambah Rp23.441.653.118,00. 3) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp116.022.984.581,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari: a.Pendapatan hibah 1) Semula Rp9.330.000.000,00. 2) Bertambah Rp180.000.000.00. 3) Jumlah hibah setelah perubahan Rp9.510.000.000,00. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) Semula Rp16.276.533.900,00. 2) Berkurang Rp14.656.914.200,00. 3) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rpl.619.619.700,00.
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1) Semula Rp1.009.749.524.627,00. 2) Bertambah Rp154.901.095.993,24. 3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.164.650.620.620,24.
1) Semula Rp85.906.868.333,00. 2) Bertambah Rp100.326.789.146,00. 3) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp186.233.657.479,00.
1) Semula Rp16.567.455.781,00. 2) Berkurang Rp15.789.951.273. 3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp777.504.508,00.
1) Semula Rp215.519.885.602,00. 2) Bertambah Rp10.277.496.971,00. 3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp225.797.382.573,00.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1) Semula Rp569.133.940.188,00. 2) Berkurang Rp38.176.062.085,13. 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp530.957.878.102,87.
1) Semula Rp382.454.807.063,00- 2) Bertambah Rp180.817.004.523,37. 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp563.271.811.586,37.
1) Semula Rp1.407.500.000,00. 2) Bertambah Rp590.000.000,00. 3) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.997.500.000,00.
1) Semula Rp56.753.277.376,00- 2) Bertambah Rp11.665.153.555,00. 3) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp68.418.430.931,00.
1) Semula Rp0,00. 2) Bertambah Rp5.000.000,00. 3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp5.000.000,00. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1) Semula Rp18.397.622.533,00. 2) Bertambah Rp30.735.165.271,00. 3) Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp49.132.787.804,00.
1) Semula Rp7.996.550.700,00. 2) Bertambah Rp14.363.604.000,00. 3) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp22.360.154.700,00.
1) Semula Rp54.715.652.400,00. 2) Bertambah Rp54.786.094.440,00. 3) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp109.501.746.840,00.
1) Semula R 4.797.042.700,00. 2) Bertambah Rp441.925.435,00. 3) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp5.238.968.135,00. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1) Semula Rp5.246.462.502,00. 2) Bertambah Rp1.259.711.971,00. 3) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp6.506.174.473,00.
1) Semula Rp210.273.423.100,00. 2) Bertambah Rp9.017.785.000,00. 3) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp219.291.208.100,00.
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1) Semula Rp153.665.944.057,00. 2) Berkurang Rp28.504.440.463,00. 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp125.161.503.594,00 Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula Rp9.048.000.000,00. 2) Berkurang Rp9.048.000.000,00. 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp153.665.944.057,00. 2) Berkurang Rp28.504.440.463,00. 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp125.161.503.594,00
Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp9.048.000.000,00. berkurang Rp9.048.000.000,00. pada Bank Jambi; 2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan sebesar Rp0,00.
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Membuka PDF…