DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 301

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian Badan Usaha Milik (BUM) Dusun/ BUM Dusun Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun Bersama, Rencana Program Kerja, Kepimilikan, Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha BUM Dusun/ BUM Dusun Bersama, Klasifikasi Jenis Usaha BUM Dusun, Pengadaan Barang dan/Jasa, Kerja Sama, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Dusun/ BUM Dusun Bersama, Pertanggungjawaban, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Dusun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun, maka Dusun dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya potensi Dusun yang dimiliki;
b.bahwa Dusun dapat mendirikan Badan Usaha Milik Dusun untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi guna memanfaatkan potensi Dusun dalam rangka meningkatkan pendapatan Dusun dan kesejahteraan masyarakat Dusun dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa dibutuhkan pedoman yang dapat memberikan arah dan petunjuk dalam penguatan Badan Usaha Milik Dusun yang lebih komprehensif dan mengandung nilai-nilai muatan lokal daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Dusun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 2755); 3.Undang…..2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 10.Peraturan…..3 10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 11.Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224); 12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2); 13.Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DUSUN.

BAB I

PROFIL BUM DUSUN A. Visi dan Misi Visi …………..............………………………………………………………………………… ........…………………………………………………………………………………......… ……………………………………………………………………………………..............

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Bupati adalah Bupati Bungo.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bungo oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.Pemerintah…..4
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
8.Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut BUM Dusun/BUM Dusun bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun dan/atau bersama Dusun-Dusun guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
9.Usaha BUM Dusun adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun.
10.Unit Usaha BUM Dusun adalah badan usaha milik BUM Dusun yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun.
11.Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Dusun untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Musyawarah Antar Dusun adalah musyawarah bersama antara Dusun dengan Dusun lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Rio dalam rangka kerja sama antar Dusun.
13.Kesepakatan Musyawarah Dusun adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Dusun dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Dusun yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan Dusun dan Rio.
14.Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Dusun.
15.Peraturan Bersama Rio adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rio dari 2 (dua) Dusun atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Dusun dalam rangka kerja sama antar Dusun. 16.Sistem…..5
16.Sistem Informasi Dusun adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Dusun yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
17.Organisasi BUM Dusun/BUM Dusun Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang terdiri atas Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang selanjutnya disebut APB Dusun adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Dusun.
19.Aset Dusun adalah barang milik Dusun yang berasal dari kekayaan asli Dusun, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun atau perolehan hak lainnya yang sah.
20.Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Dusun/BUM Dusun bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud atau tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
21.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
22.Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
23.Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.

Pasal 2

BUM Dusun terdiri atas:

a.Bum Dusun; dan
b.Bum Dusun Bersama.

Pasal 3

BUM Dusun/BUM Dusun bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Dusun dan/atau kerja sama antar-Dusun. Pasal 4…..6

Pasal 4

BUM Dusun/BUM Dusun bersama bertujuan:

a.melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Dusun;
b.melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Dusun, dan mengelola lumbung pangan Dusun;
c.memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Dusun serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Dusun;
d.permanfaatan Aset Dusun guna menciptakan nilai tambah atas Aset Dusun; dan
e.mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Dusun.

Pasal 5

BUM Dusun/BUM Dusun bersama dikelola berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

a.profesional;
b.terbuka dan bertanggung jawab;
c.partisipatif;
d.prioritas sumber daya lokal; dan
e.berkelanjutan.

BAB II

EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA A. Kondisi Internal

Pasal 6

(1)Pendirian BUM Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didirikan oleh 1 (satu) Dusun yang disepakati melalui Musyawarah Dusun.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendirian BUM Dusun sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Dusun;
3. c.modal usaha BUM Dusun; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman bagi Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun untuk menetapkan Peraturan Dusun tentang Pendirian BUM Dusun.
(4)Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.Penetapan pendirian BUM Dusun;
2. b.Anggaran Dasar BUM Dusun; dan c.penetapan…..7
3. c.Penetapan besarnya penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun dalam rangka pendirian BUM Dusun.

Pasal 7

(1)BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b didirikan oleh 2 (dua) Dusun atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Dusun yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Dusun.
(2)Badan kerja sama antar-Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemerintah Dusun;
2. b.Anggota Badan Permusyawaratan Dusun;
3. c.Lembaga kemasyarakatan Dusun;
4. d.Lembaga Dusun lainnya; dan
5. e.Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendirian BUM Dusun bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.Organisasi pengelola BUM Dusun bersama;
3. c.Modal usaha BUM Dusun bersama; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun bersama.

Pasal 8

(1)BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
(2)Pendirian BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
(3)Pendirian BUM Dusun bersama dilakukan Dusun dengan Dusun lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Dusun di Dusun masing-masing.

Pasal 9

(1)Pendirian BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bersama Rio.
(2)Peraturan Bersama Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Penetapan pendirian BUM Dusun bersama;
2. b.Anggaran Dasar BUM Dusun bersama;
3. c.Penetapan besarnya penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun dalam rangka pendirian BUM Dusun bersama.

Pasal 10

Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama didasarkan pada pertimbangan:

a.Kebutuhan masyarakat;
b.Pemecahan masalah bersama;
c.Kelayakan usaha;
d.Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e.Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Isi peraturan

Teks301PDFHirarki

Memuat teks peraturan…