DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang Mencakup Ketentuan Umum, Prinsip dan Strategi, Pemenuhan Hak Anak, Pemenuhan Indikator KLA, Tahapan KLA, Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat Ibadah Ramah Anak, Kecamatan layak Anak dan Dusun Layak Anak, Kelembagaan Anak, Tanggung Jawab Kecamatan, Pemerintah Dusun dan Kelurahan, Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa, Penghargaan, Pendanaan Serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235,) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 10. 11. 2- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Pemberdayaan Pperempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); _3- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bungo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
7.Dusun adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. _4- Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak Kesehatan dasar dan kesejahteraa, dan hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mempercepat terwujudya Indonesia layak Anak. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah Langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra- KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang slanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian Langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakanF KLA. Inidikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk mebantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Upaya perwujudan KLA. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dn perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. _5- Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bungo. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. _6- Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat. Pesantren Ramah Anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat Anak nyaman, bersih, betah, khusyuk beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA. Pelaporan adalah kegiatan Menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLA di Daerah

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA ini bertujuan untuk : a. b. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA. 7-

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. b. c. d. e. non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; penghargaan terhadap pandangan Anak; dan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Strategi implementasi KLA adalah :

a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan; peningkatan peran orang perseorangan, Keluarga, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, Dunia Usaha, dan Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 6

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

(1)dan perlindungan khusus.

Pasal 7

Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk:

a.akte kelahiran;
b.Kkartu identitas anak.
c.menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya; 2) ©) 1) _8-
d.mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
e.kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
f.penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpaseizin anak tersebut; dan/atau
g.Dberpartisipasi dalam pembangunan melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kabupaten. Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk:
a.mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
b.mengupayakan kartu identitas anak;
c.memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
d.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
e.melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, dengan :
a.menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran ;
b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
c.menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
d.menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
e.menyediakan kartu identitas anak. menyediaan ruang baca atau pojok baca diruang publik;™

Pasal 8

Setiap Anak berhak mendapatkan hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam bentuk :

a.mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
b.tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
c.mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
d.mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya; 2) ®3)

(1)9-
1. e.mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
2. f.mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
3. g.mendapatkan keharmonisan keluarga. Dalam memenuhi hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
4. a.memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
5. b.mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
6. c.memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
7. d.memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
8. e.memberikan dukungan kesejahteraan. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan lingkungan alternatif, dengan :
9. a.memberikan atau memfasilitasi pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
10. b.memberikan dukungan kesejahteraan kepada semua anak;
11. c.memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Anak yang berhadapan dengan Hukum;
12. d.melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
13. e.mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik atau membentuk lembaga konsultasi bagi keluarga;
14. f.berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan mencegah tidak terjadinya perkawinan pada usia anak; menyediakan Infrastruktur ramah anak, ruang bermain ramah anak dan Rute aman selamat sekolah. PR

Pasal 9

Setiap Anak berhak mendapatkan hak sosial dan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢, dalam bentuk :

(1)gizi yang baik sejak dalam kandungan; air susu ibu sampai usia dua Tahun; imunisasi dasar lengkap; pemeriksaan sociallOan balita secara berkala; lingkungan bebas asap rokok; kesediaan air bersih; akses jaminan social; dan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS. SoR oo Dalam memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk : memenuhi gizi yang baik sejak dalam kandungan; memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun; memenuhi imunisasi dasar lengkap; melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala; membebaskan anak dari asap rokok; memenuhi kebutuhan akan air bersih; mengupayakan jaminan sosial; dan mencegah anak dari NAPZA, HIV dan AIDS. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan :
1. a.menyediakan puskesmas ramah anak;
2. b.menyediakan ruang menyusui di Kantor Pemerintah maupun swasta;
3. b.menyelenggarakan dan memfasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap dusun/lingkungan; menyediakan air bersih; melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
4. e.menyediakan ruang sosial tanpa asap rokok; dan
5. f.menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.
6. g.memfasilitasi setiap anak tidak mampu untuk masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial; powe S o 2o

Pasal 10

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dalam bentuk:

a.berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
c.hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
d.berekreasi; dan
e.memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga. Dalam memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
a.menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
b.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
c.mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
d.memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
e.meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak- anak sesuai situasi dan kondisi orang tua. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dengan:
a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dengan menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya;
b.memberikan kesempatan dan aksebilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
c.menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
d.mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
e.menyediakan taman kabupaten/kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
f.mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan; memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu; memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
i.memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
j.mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
k.menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
1. 1.membentuk pusat kreatifitas anak. Fo

(1)2) ©)

Pasal 11

Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dalam kondisi: situasi darurat; berhadapan dengan hukum; dari kelompok minoritas dan terisolasi; dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; korban pornografi; dengan HIV/AIDS; korban penculikan, penjualan dan/perdagangan; korban kekerasan fisik dan/ atau psikis; korban kejahatan seksual; korban jaringan terorisme; penyandang disabilitas; . korban perlakuan salah dan penelantaran; dengan prilaku sosial menyimpang; dan/atau korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. opo s cpgrFrTrEE S Setiap Orang Tua atau Keluarga harus menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam hal pemenuhan hak anak secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak mengupayakan pemenuhan Hak Perlindungan Khusus dengan :

a.menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b.memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
c.menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…