DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Produk Unggulan Daerah, meliputi: Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kewenangan; Perencanaan; Penggunaan Produk Unggulan Daerah; Pemasaran Produk Unggulan Daerah; Kemitraan; Pengembangan Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah; Pendanaan; Pengendalian dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentan Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA potensi produk unggulan daerah perlu dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah untuk memiliki daya saing sehingga berdampak pada peningkatan ahwa untuk menjamin tercapainya sasaran unggulan daerah perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dijadikan pedoman dalam upaya pengembangan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Undang Dasar Negara Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3.Undang-......2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanan daerah
5.Badan......3
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bungo
6.Perusahaan Swasta adalah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Bungo.
7.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
8.Pendampingan usaha adalah proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah daerah dan swasya dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapnangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan massalah ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
9.Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Swasta, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, suber daya manusia, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonmi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuu dan mampu memasuki pasar global.
10.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
11.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih dari Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
12.Usaha......4
12.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badang usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima PuluhMiliar)
13.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badang hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
14.Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daeah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui Bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Sarana produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi Produk Unggulan Daerah.
17.Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbungan dan pengembangan produksi Produk Unggulan Daerah.
18.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
19.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20.Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Produk Unggulan Daerah berdasarkan asas:

a.Kedaulatan…..5
a.Kedaulatan;
b.Kemandirian;
c.Kebermanfaatan;
d.Keterpaduan;
e.Kebersamaan;
f.Keterbukaan;
g.Keberlanjutan;
h.Efisiensi berkeadilan;
i.Kelestarian fungsi lingkungan;
j.Kearifan lokal; dan
k.Daya saing.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

a.Memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan PUD bagi pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
b.Memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memasarkan produk unggulan daerah;
c.Mendorong pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk unggulan daerah; dan
d.Memberikan dasar hukum terhadap pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.Mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
b.Mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
c.Memotivasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk unggulan yang berkualitas dan berdaya saing; dan
d.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

a.Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
b.Kewenangan;
c.Perencanaan……6
c.Perencanaan;
d.Penggunaan Produk Unggulan Daerah;
e.Pemasaran Produk Unggulan Daerah;
f.Kemitraan;
g.Pengembangan Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah;
h.Pendanaan;
i.Pengendalian dan Evaluasi;
j.Pembinaan dan Pengawasan; dan
k.Sanksi Administrasi

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD.
(2)Penetapan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD
(2)Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan daerah menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah
(3)Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.PUD jangka panjang daerah; dan
2. b.PUD jangka menengah daerah.

Pasal 8

(1)Kriteria PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
1. a.Penyerapan tenaga kerja;
2. b.Sumbangan terhadap perekonomian;
3. c.Sektor basis ekonomi daerah;
4. d.Dapat diperbaharui;
5. e.Sosial budaya;
6. f.Ketersediaan pasar;
7. g.Bahan baku;
8. h.Modal;
9. i.Sarana dan prasarana produksi;
10. j.Teknologi;
11. k.Manajemen usaha; dan
12. l.Harga.
(2)Kriteria……7
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus terpenuhi dalam penetapan PUD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bungo
(2)Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 10

(1)Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
1. a.Inkubator;
2. b.Klaster;
3. c.One Village one product; dan/atau
4. d.Kompetensi inti.
(2)Model pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
1. a.Peningkatan kualitas daya tarik PUD;
2. b.Peningkatan kualitas infrastruktur;
3. c.Peningkatan promosi dan investasi PUD;
4. d.Peningkatan kerjasama;
5. e.Peningkatan peran serta masyarakat; dan
6. f.Peningkatan perlindungan terhadap PUD.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentangperencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 11

Penggunaan produk unggulan daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)Setiap Aparatur Sipil Negara dan karyawan di instansi yang dipimpinnya untuk menggunakan pakaian kerja khusus berbahan dasar yang ditetapkan sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Bungo pada hari Kamis.
(2)Setiap……8
(2)Setiap Perangkat Daerah, BUMN, BUMD di Kabupaten Bungo dalam melaksanakan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dan pertemuan lainnya memanfaatkan PUD;
(3)Setiap Perangkat Daerah, BUMN, BUMD di Kabupaten Bungo dalam memberikan cenderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Kabupaten Bungo memanfaatkan PUD sebagai cenderamata dengan ciri khas daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…