DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang Mencakup Ketentuan Umum, Pengakuan MHA, Perlindungan MHA, Hak dan Kewajiban MHA, Pemberdayaan MHA, Tugas Dan Wewenang, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pemebinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Peralihan Serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2- 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapakalli diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11.Udang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOmor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. _3- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentanga Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); _4-
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
21.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127); 22.Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO Menetapkan dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 10. 11 12. -5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun bermukim dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan teempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilyah, sumber daya alam serta memiliki sistim nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum serta memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal-usul yang melekat pada Masyarakat hukum adat yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilalyah dan sumber daya alam. Pengakuan adalah suatu bentuk pernyataan tertulis atas keberadan Masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan Masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya sebagai perwujudan konstitutif agar Masyarakat hukum adat dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok Masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dalam proses pembangunan untuk kesejahteraannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi mansusia. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarkat Hukum Adat dalam rangka untuk mewujudkan Masyarakat hukum adat agar tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok Masyarakat yang mampu berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dalam proses pembangunan untuk kesejahteraannya serta untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. . Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui warisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat Masyarakat hukum adat. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. _6- Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yag bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban Masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah Lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan Masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa. Pemetaan wilayah adat adalah suatu proses menerjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada Sejarah asal usul dan tata Kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di dalam Masyarakat adat yang bersangkutan. Pelanggaran Hak Asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalain, memabatasi, dan atau mencabut hak asasi mausia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan mempeoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar bedasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Identifikasi Masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh panitia pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur kriteria keberadaan Masyarakat hukum adat. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat hukum adat beserta hak-haknya melalui pengamatan terhadap unsur-unsur Masyarakat hukum adat yang meliputi sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan kelembagaannya. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat hukum adatmelalui pengujian dokumen-dokumen pendukung. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah tim teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Tim Penanganan Sengketa adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara MHA dengan pihak luar/pihak lain. 7-

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA dilaksanakan berdasarkan asas: a b c. d e. f. g h . partisipasi; . keadilan; kesetaraan gender; . transparansi; kemanusiaan; kepentingan nasional; . keselarasan; dan . kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya; . memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya; . memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; . melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; . meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan pemenuhan hak MHA.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: a. . perlindungan MHA; . hak dan kewajiban MHA; . pemberdayaan MHA; mRC IR O A0 o pengakuan MHA; tugas dan wewenang; sistem informasi; . peran serta Masyarakat; . pembinaan dan pengawasan; pendanaan; penyelesaian sengketa; . ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. _8- BABII PENGAKUAN MHA

Pasal 5

(1)Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA, 2) ©) (4 (5 a. ) Bupati membentuk panitia MHA. Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat. Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup sebagai sekretaris;
3. c.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan sebagai anggota;
4. d.Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; . Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota. ™o Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur akademisi, tokoh MHA, dan dari organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalamanan dan kompetensi dalam hal MHA Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengakuan dan Perlindungan MHA dilakukan melalui tahapan: identifikasi; verifikasi;b. c. d. validasi; dan penetapan;

(1)2) 1) @) ®3) ) ()
(6)()
(1)2) ©) ) 9-

Pasal 7

Panitia MHA melakukan identifikasi untuk menentukan keberadaan MHA dengan kriteria meliputi:

a.MHA masih dalam bentuk paguyuban;
b.terdapat kelembagaan pengelolaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
c.terdapat batas wilayah hukum adat yang jelas;
d.terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
e.masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Hasil identifikasi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk melakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menguji kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi. Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi, Panitia MHA dapat meminta MHA untuk melengkapi. Panitia MHA melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak hasil identifikasi diterima. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan. Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di kantor dusun/kelurahan setempat. Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 9

Selama masa pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), masyarakat dapat mengajukan keberatan. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia MHA secara tertulis. Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia MHA melakukan verifikasi ulang. Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima. _10-

Pasal 10

Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil verifikasi maka Panitia MHA melakukan validasi.

Pasal 11

(1)Validasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi. 2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ila’ analidasi bagai dimaksud d: dilakuk: paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
(3)Hasil validasi dituangkan dalam berita acara validasi.
(4)Panitia MHA menyampaikan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan kerja kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…