DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Olahraga, meliputi: Tujuan dan Prinsip; Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Ruang Lingkup Olahraga; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Pengelolaan Keolahragaan; Penyelenggaraan Kejuaraan; Organisasi Keolahragaan; Pelaku Olahraga ; Pelaku Olahraga ; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bungo harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai even yang diselenggarakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang..........3
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704). Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bungo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, diselenggarakan di daerah.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
9.Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10.Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
12.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
13.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
15.Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
16.Pelaku usaha atau badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
17.Pengolahraga..........4
17.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
18.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
20.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
21.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23.Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
24.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
25.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
27.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
29.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Standar keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Bungo.
31.Pekan Olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (multi events).
32.Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (single event).

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkukuh ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportifitas dan menunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:

a.kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
b.pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah; dan
c.standarisasi keolahragaan Nasional di Daerah.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
3. c.pengelolaan keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. g.pendanaan keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
9. i.peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
10. j.pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
11. k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
12. l.penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
13. m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
14. n.pemberian penghargaan;
15. o.pelaksanaan pengawasan; dan
16. p.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan kewenangan kepada Komite Olahraga untuk pelaksanaan keolahragaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
(2)Tangungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
2. b.pelaksanaan standarisasi keolahragaan Nasional di Daerah;
3. c.koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
7. g.penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

a.melakukan kegiatan olahraga;
b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
e.menjadi pelaku olahraga; dan
f.mengembangkan industri olahraga.

Pasal 8

(1)Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.
(2)Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 9

Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…