DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Keuangan desa; sumber pendapatan desa; pelaksanaan anggaran; anggaran pendapatan dan belanja desa dan pembinaan atau pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan AP-BDes setiap tahun dengan Perahrran Desa. . r Pa88l 37 Rancalgan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan. Desa paling la:nllat bulan Oktober tahun berjalan. : Ra;1casgal Peraturan Desa, te-r.ltang APBDes sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) disampaikan ,oleh1 Kgp"t" Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3,(tiga) hari sfja\ disepakati untuk dievaluasi. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkarr paling la.rnbat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. . Pessl 38

(1)Sebelum penJrusunqn rancangan APBDes ditakukan oleh Pemcrintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Bupati menginforrnasikan rencana ADD, bagran bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa, serta bantuan keuangan yang'bersumber dari Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah Kabupaten kepada Kepala Desa. . .
(2)Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimahsud pada ayat (1) kepada Kepda -Desa .datap pangka waktu 10. (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran :den prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersana Dewan Petwalcilan Ralcyat Daeratr.
(3)Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan ': penJrusunan ra.ncangan APBDes. ,l i

Pasal 39

(1)Belanja Desa yafg ditetapkgn dalam APBDes digunakan paling serlilcit 7O o/o (ttrjuh puluh perseratus)'dari jumlah anggaran belanja desa diggna[an untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintatran Desa, petahsarural pembangunart de sa, pembinaan kemasyarakatan de sa, dan pemberda54ann masyarakat desa. i
(2)Belar$a Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan paling banyak 3O % (ttga puluh perserahrs) dari jumlah anggaran belanja desa'digunakan untuk :
1. a.Penghasilan teta,p ttrnjarlgar-r Kepala Desa dar.r perangkat desa; '.
2. b.Operasional Pemer:intah P"q";
3. c.Tunjangan dan operasional BPD; d.' Insentif rukun tetangga dan rukun warga. Pssal .tO Pedoman penyusunan APBDes,, penrbahan APBDes, Perhitr"rngan APBDes dan pertanggung jawaban pelahsanaan APBDes ditetapkan ;dengan peraturan Bupati. ;
(3)'a ,.?;ii ' +f: rFs "- 'rES+4,i: ..dtsffiF' '{ffiffi*, ., 'ffi#s- '4FtfrT ' .'i: '-. + dt ( ::: l .: I :, ; i.:-:t HjrCl i ir'1i" I -q!*ir* ':' I l.l *3'l -; : :i i : 'i i ,BAFVI PtuBrt{AAr/ PENGAWASAX Paral 41 '
(1)pgmbinaan atas pengggnaarr: pelaksanaall' pengelolaan keuangan desa' dilakukal oleh Pemerintah tingkat kabupaten dan tingkirt keca'rnatan'
(2)1tm Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan' dengart KePutusanBuPati' ' : : Paral 42 Pengawasan dan penggunaanl pengelolaan keuangan desa dilal:r'rkan oleh Inspektorat Daerah : ' Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetatruinya,, memerintahkan perundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kirbupaten Buol. Ditetapkan di Buol pada tanggal 5 Januari 2015 BUPATI BUOL, *r*ffi* di Buol 2015 ABD. IIAMID I DAERAFI I(ABUPATEN BUOL TAHUN 2015 NOMOR i 't I : : 1::: :_.; l il Itl , 3 Ir il : t, tr t: '{ t t' i.r PENJELIIsAI| ATAS PTJRAIURAIT DAERAII TABI'PATEIS BUOL i ilouoR I TAEI'tt 2015 l TIIYTAI{G PENGEIOI"AAT{ TEUANGAIT DESA t.' I i uuuu i Batrwa dengan Diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa, maka penyelcngga.raan uruaan pemerintahan desa y€ng menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, APBN, APBD provinsi dan APBD l(abupaten. Guna penyelenggaraan urusannya desa hams..memiliki Keuangan Desa sebagai kelalcaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik untuk pembangunas uraupun untuk hal - hal yahg lainnya. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan desa agar '.sesuai dengag rencana, baik unhlk pelaksanaan pembangUnan jangka panjang, jangka menengalr maupun jangka Pa;Ijang perlu adarrya pengelolaan keuangan de$a, maka salah ; satu ;hal yang hanrs dilaksananakan oleh daeralr adalatr menetapkan .peraturan daeratt kabupaten buol tentang keuangan desa. U. PASAL DEilI PAAAL Pasa] I Cukup Jelas

BAB VII

I(BTENTUAN PENUTUP I I lParal 43 pada saat Peraturan Daeratl ini mulai berlaku, maka Peraturan Daeratt Kabupaten Buol Nomor 17:1sh'uri2o01 tentang Kedudukan Keuarigaq Kepala Desa dan Perangkat Desa (lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2OO1 Nomor l7Seri D Nomor 11) dicabut aan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Cukup Jelas .

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) CukuP JeIAS Ayat (21 i Cukup Jelas Ayat (3) i Cukup Jelas , .i. I i t fr Pasal 6 , j Ayat (1) t' I J i t | :{i :. r _:'f CukuP Jelas AYat (2) CukuP Jelas AYat (3) CukuP Jelas AYat (a) CukuP Jelas

Pasal 7

AYat (1) CukuP Jelas AYat (2) CulmP J"F" AYat (3) CuImP Jelas

Pasal 8

CukuP Jelas

Pasal 9

CulnrP Jelas

Pasal 10

AYat (1) CukuP Jelas Ayat (2) Cukr:P Jelas Ayat (3) CukuP JCI,as

Pasal 11

Ayat (1) CukuP Jelas Ayat (2) CukuP Jelas

Pasal 12

Ayat (1) CukuP Jelas Ayat (2) CukuP Jelas Ayat (3) CukuP Jelas AYat (a) CukuP Jelas Ayat (5) CukuP Jelas Ayat (6) CukuP Jelas

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…