DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang …, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis pengawasan kualitas air, pelaksanaan pengawasan, hak dan kewajiban, pelaksanaan/pembinaan/pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Pasal 5

(1)Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh nnit penyelenggara pengelolaan air dan penyediaan air min'.rm.
(2)Dasar penetapan acianya indikasi pencemaran sebagaimana dimaksur-1 pada ayat (1) dapat berasal dari laporan nrasyatalir.rt. l,rl:,:t'an pengelola air, hasil inslleksi sanitasi, irtr\Li lilpoi'ir11 lriliak lain ya.ng be:'kotnpeten. BAts III PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pengelola ai:. .1;rn/atau penye l.enggara air ntinum untuk tujuran l<om,:rsietl '.,rrarji b meiakuk ln pengawasan internal.
(2)Peme.:'intirh Da.erah melal<sanrrkan pengawasan el<sternal terhadap pengelola air dan penyrdenggara air minum.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi :
1. a.inspeksi saniiasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian l<u,aitas lisik air dan faktor resikonya; b, pengarnbil;tn sampel air dj Lakukan berdasarkan hasil irrspe ks i :.'i.rt ir.asi;
2. c.penguj iar r ltualir_as air ciilakukan di Iaboratorium p(:ngawilsiul l<r-ralitas arr Dr nas atau laboratorium iain yaltg tclair terakreciitasi;
3. d.analisis hasil pengujian labora.torium;
4. e.rekomendasi untuk pelaksanaan dndak lanjut; dan
5. f.pemantauan pelaksanaan linciak lanjut.
(2)Pengelola air dan/atau penye lenggara air minum dalam melaksan,ukir n pe.ngawasarl in ternal wajib meiaksanakan analisis rr.siko lcr:se hatan. Pasal ti
(1)Pt:laksanlrrrr irrslteksi sarritasi dilakukan melalui : it. pcne li.rDiur [rkrrsi titik dan freL:uensi inspeksi sanitasi;
1. b.pengamatan dan penilaian terhadap sarana pengelolaan air dengan menggunakan fomrulir inspeksi sanitasi sarana pengelolaall air; dan
2. c.penetapan tingkat resiko perrcemaran berdasarkan hasil pcnilaian.
(2)Ketentuan iebih lanjut mengcnai tata cara pelaksanaan inspeksi szrtritasi diatur dengan l)eraturan Bupati Pasai !r
(1)l)cngi,rrrrbilar r slLrnpel air hal us rnemenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.penetapan lokasi titik peng,ambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
2. b.titik sampel mcnyebar dan mewakili kualitas air dari tempat pr-r-rgeiolaan penyediatrn air;
3. c.sampel cir'-rmbil, disimpan, drrn dikirim dalam wadah yang steril clan beb:rs dari kontamirtasi; i.l. pclrgirrrnr'rrt sartnlrel dilallukan dengan segera; dan
4. c.sarnpel yarrg cliarnbil dilengkrtpi dengan data rinci sampel dan labcl.
(2)Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) huruf d, membutuhkall waktu yang lama sehingga sampel harus diawetkan teriebih dahulu guna mencegah te-rj adinya pr:.rrrbahan komposisi sampel.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pengujian sampel air diiakukan di laboratorium pengaw'tsar l i<ual.iras air Dina:; da.n/atall latoratorium lain \'$ng [t,r.rrirr.t'clitasi, atau dll:,kukan pengujian lapangan ctcr:girrr rr)i,ituqLlr)irkan pera.latrLn pcngujian lapangan yang terkalibr';^.,; .
(2)Metode perrgujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasjonal Indonesia a tau. metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi. Nasional, atau metode lainnya berdasarka.n refercnsi yang dapat dipertanggungiawabkan keakuratar: hasil perrgujiannya.
(3)Laboratorii.rm yang ditunjuk ur rtuk pemeriksaan kualitas air <litctapl<irrr olr,:h lJ urpat.i. Pasal t1 Analisis hasil ;.,i:rneriksaan laboratr,rium dilakukan meiahd :
1. a.membandingkan hasil pengujian l.aboratorium dengan parameter kuaiitas air sesuai dengan keientuan peraturan perundang-undangan;
2. b.identifikasi dugaan surnber korrtaminasi;
3. c.identilikasi langkah perbaikan.

Pasal 12

(1)Kepala Din:rs mengeluarkan rekomendasi sesuai denqan ltatsil ar r;.il is is p(. rlgq ian laborat,rrium. Apabila l-ra sil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, r.ekornendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clilengkapi dengan saran tindak laniut perbaikan.

Pasal 13

Pengelola air dan/ atau penlr elenggara air minum hartrs segera melakukan tindak la:rjut perbaikan kualitas air, ltpat:ila clirliLrir lrcngaw"asan it-rtt rnal ha.silnya tidak memenuhi iJcrsyilri:iti r; r k rLirlitas air. Pengelola air <lan/ atau penvelenggara air minu,m harus melaksanakar-r tindak lanjr-rt dari rekomendasi atas pengawasan ekrernat sebagaim ana dimaksud dalam pasal 12 Pasal t4 Pemantauan tindak lanjut st"'bagaimana dalam pasal 13 dilaksanakan oleh Dinas. Pelaksana.an inspeksi sani.ta ti, pengambilan sampel air mlnurn, cliirr lrcrigujian kualilzr:; air minum dilaksanakan oleh I)e tup.ii s. Apabila ira:.il pcrrrcriksaan kurrlitas air dipergunakan sebagai persaratan pcrizinan di bidang keseha.tan di Daerah, petugas sebagaimana dimaksud petda ayat (1) adatah petugas yang ditunjuk dan memiliki sura.t tlrgas dari Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam kondisi khusns dan Londisi darurat, Kepala Dinas ha:'us melakukan perrgawasan kualitas air. (2\

(1)
(2)
(1)\2\
(3)
(1)(21
(3)
(4)(t) I(ondisi klrusr_rs sebegaimanir dimaksud pada ayat (l), merupaki,rr l<ondisi pada suaru kegiatan yang melibatkan masyaral(ur rlrrlarrr jumlah l lng besar seperti kegiatan oiahraga clcr rr l<cgiatan kejuaraa.r nasional. Kondisi darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (l), merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bcnr:lrrra alam dan kead:ian iuar biasa. I{etentuan rn.jngenai tata carir pengawasan pada kondisi sebagaimana clinraksud padir ayat (1) dia.tur dengan Pcraturan L3 r-Lpa ti Pasal .t 6 l'cmerirrtaLir l)aerah hams mempublikasikan hasil pcngawers.u) kualitas air di wilrryahnya sekurang_kurangnya i (satu) kali setahun.
(2)Publikasi scbagainrana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalrii rr-',.l'-jra ce Lak dan atau etektronika.
1. n.rneltrkukiur 1;embinaetn, pengau asan, dan pemeriksaan terhadap kua.litas air
2. b.menyediakan laboratorium sesuai dengan kewenangannya;
3. c.menjamia Lerselenggranya pengawasan kualitas air; dan
4. d.dalarn rangl-;a peltgawasan kualitas air minum, pemerintah Daerah 1,-'e r |an grjung jawab :
5. l.meneta.pkan laboratorium pcnguji kualitas air;
  1. 2.menetapka n parameter tar nbahan persyaratan kualitas air dt'ngan mcngacu pada daftar pararneter tambahan sesuai <lengan kondisi daeri,h li. menyelenggarakan pengawirsan kualitas air di wilayah kerjanya
  2. 4.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksr,: n a atr pengawasan k'talitas air
  3. 5.dalarrr iiondisi khusus dai L kondisi darurat rnengambil langkal-r antisipasi/ pengami rnan terhadap kualitas air.

BAB IV

rJAK DAN KEV/AJIBAN Pasal I7 Pemerintah l)acrah w..tj.ib :

Pasal 18

Pengelola air Carr penyelenggara ai: minum wz^j ib :

a.rnerrerikstrkar-r kua.litas air yar..g dikclolanya secara periodik di laboral<,rriurn
b.menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang mernbahayakan kesehatan sampai ada rekomendasi ciari Dinas
c.memperba.iki dan menjaga k Lralitas air yang dikeloianya sesuai <lcngan petunjuk Dinas, berdasarkan hasil pemeriksaa t't
d.memasartg scrLifrkaL lulus/srrrat tidak lulus uji hasil pemeriksi.ta n rcrbaru. di loka,;i usaha pada tempat yang rnu<i'ah clittitt:it utnum dan
c.lnclarport(i-lI) lt_rsil perneriksaarr kepacia Kepala Dinas bagi pengelola air atau penyelengga:.a air minuln yang memeriksa air di luar Laboratorium pemeri.l<saan Air Dinas.

Pasal 19

Pengelola air minum dan penyelenggara air rninum berhak :

a.mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya;
b.rnemperolclr surat keterangan lrasil i,rir yarrg diliclolanya; dan u-ii pemeriksaan kualitas (:. memperoleh bimbingan dan perrrbirraan dari pemerintah l.)ilc rah rnci r gc i rai upa.ya-upaya menj aga kualitas.

BAB V

PELAKSA NAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PI.)NGENDALIAN Bagian Ke satu Pelaksan;ran Pasal ?0 Pelaksanaal l)()r'irti,tr.{n L)aerah rrri dilakukan oleh Dinas dan bekcrja :;unlt <ir:i;1r,rrrr inslansi terktrit.

Pasal 21

(1)Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Da.erah.
(2)I)alam n:ci',<sanakan pernbinaan, pengawasan dan 1:errgend eri i; rrt scbargaimana dirnaksud pa.cla avat (1) Dinas clilpat dzrpal nrcljblttkan puskes,nas serta instansi terkait.

Pasal 22

t I ) /\pa\bilrr pcrrgclola air dan att, u penyelenggara air minum tidak melaksanakarr tindak Ianjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratil'.

(2)Tindak administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.perinrqal.,rr lis an; h nr. r'irr r':r I rrr ferfrrli+'
2. c.pelarangirrr melakukan keg,atan usaha yang berkaitan oengarr pcnggunaan air yang dikelolanya;
3. d.pelaranpqan distribusi air milum di wilayah Daerah.
(3)Pelanggaran sebagaimana dirrraksttd ayat (2) butir c dan butir d dilakukan setelah sebclumnya diberikan peringatan terhrlis sebanyak 2 (dua) kali.
(4)Apabila pengelola air dan atr ru penyelenggara air minum tidak mau dil"rkukan pengawasan eksternal, Dinas dapat melakukan pelarangan pere,laran atau pendistribusian air nya.
(5)Pelnlartg:rn se bagaimana dit :raksud ayat (21 dilakukan setelah sebelumnya diberikan 1:eringatan tertulis sebanyak 2 (dua)kali. I

Pasal 23

(1)Masyarakai dapat berperan serta dalam rnembantu rrpaya pengawasan dan pengend;rlian terhadap kegiatan J:engelolaian ;lir dan/atau penye ienggaraan air minum,
(2)Mas)raralrat darpat melaporkrtn kepada instansi yang l;cnvcrrirr,13 r.rpabila nrcngetahui adarnya pelanggaran kegiatan pengelolaan air dan/atau per.ryenggaraan air minum di Daerah.
(3)Pemerintah Deerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jarninan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dirnakstrd pada ayat (2).
(4)Pemerintah Daerah wajib merrindaklanjuti setiap laporan irtau pen gadtr arr I rnasyarakat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…