DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buol dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD; belanja pimpinan dan anggota DPRD; Belanja penunjang kegiatan DPRD; Pengelolaan keuangan DPRD.

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
(2)Acara Resmi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
2. b.Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah
3. c.Acara Resrri Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Baglan Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
c.Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a.Ketua DPRD didarnpingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanar Ketua DPRD;
c.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
e.Sekretaris DPRD dan staf sekretariat menduduki tempat dibelalang unsur Pimpinan;
f.Penir4'au, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata t€mpat dalam Acara Penggambilan Sumpal/Janji dan Pelantikal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan menga-mbil Sumpah/Jaaji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.Walol-wakll Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
c.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera-h yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
g.Sekretaris DPRD, dan staf sekretariat menduduki tempat dibelakang unsur Pimpinan;
f.peninjau, dan undangan sesuai denga kondisi ruangan Rapat;
g.Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Pelantikan duduk sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik dududk di sebelah kanan Pejabat yang mengarnbil Sumpah/Jalji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD meliputi :

a.Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tingg/ Pengadilan Negeri atau Pejabat yalg ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
b.Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang disediakan;
c.Seteliah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daera-h;
d.Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e.Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f.Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disedialan; dan
g.Pers/kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri. Pasel 7 Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Jarji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :
a.Pinpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
c.Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di selelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Mantan Pirnpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan; Baglan Ketlge Tate Upacara

Pasal 8

(1)Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. .
(2)Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara fesmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan eraturan perundang-undangan. Baglan Xcempat Tata Pe nghormatan Pasel 9
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2)Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.uang Representasi;
2. b.uang Paket;
3. c.tu4jangan Jabatan;
4. d.tunjangan Panitia Musyawarah;
5. e.tunjangan Komisi;
6. f.tunjangan Panitia Anggaran;
7. g.tunjangan Badan Kehormatan; dan ,
8. h.tujangan Alat Kelengkapan Lainnya. Pasal I 1
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
(2)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang di tetapkan Pemerintah.
(3)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 o/o ( Delapan Puluh Perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD. (a) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(5)Selain Uang Representasi yang diberikan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Thnjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengal ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

BEL,IIITJA PIMPIIIAIT DAN AITGGOTA DPRI) Baglan P€rtama Penghasllan Pasel 1O Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

Pasal 12

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. {2} Tuaiangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145olo (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing_masing Uang Representasi. $-qT.rr atau Anggota o"ao "#f;lll or"- panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
1. a.Ketua sebesar 7,S % (tujuh setengah perseratus) dari -T\rnjangan Jabatan Ketua DPRD:
2. b.wakit Ketua sebesar s % (lima perseratus) dari runjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. c.Sekretaris sebesar 4 Vo (empat perseratus) dari T\rnjangan Jabatan Ketua DPRD ;
4. d.Anggota sebesar 3 "/o (tiga perseratus) dari T\rnjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pqiak Penghasilan PPh pasal 21 pimpinan dan Anggota DpRD penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan APBD. atas pada Baglan Kedue funJangan KeaeJahteraan

Pasal 16

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikaa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
(2)Keluarga Pinpinan dan Anggota DpRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau lstri beserta b ldua; orang anak.
(3)Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada kmbaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah. Pasel 17
(1)Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
(2)Belar{a pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
(3)Dqlem hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal lE
(1)Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
(2)Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapalnya dibebankan pada APBD. C.)'^
(3)Dal"" hal Anggota DPRD diberhentikal atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dal.m keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakaa atau dipindahkan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. Pasel 2O

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumalr Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tlrnjangan Perumahan.
(2)Tuqiangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang s€wa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Paeal 21
(1)Pimpinar dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas. {2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} terdiri atas:
1. a.Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. c.Pakaian Sipil Lengkap disedia-kan I (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. d.Pakaian Dinas Harian l,engan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
(3)Standar satuan harga dan kualitas ballan pakaian dinas ditetapkan dengan Peratural Bupati. Parn.l22 Dafam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada al li waris diberikan :
1. a.uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi apabila meninggal dunia tidak dalam keadaan bertugas;
2. b.uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi apabila meninggal dunia da-lam keadaan bertugas; dan
3. c.bantuan biaya pengurusan jenasah; Eagtaa Ketlga Uang Jasa Pengabdfun

Pasal 23

(1)Pimpinar atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besarnya ualg jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ket€ntuan :
1. a.Masa bakti kurang dari I (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
2. b.Masa bakti sampai dengan I (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
3. c.Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikal uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
4. d.Masa 6.11i sempai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi
5. e.Masa balrti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
6. f.Masa bakkti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
(3)Datam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran ualg jasa pegabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…