DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di kabupaten Buol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; asas dan sasaran penanaman modal; pelayanan penanaman modal; kriteria dan bentuk percepatan penanaman modal; mekanisme percepatan penanaman modal; insentif dan kemudahan; tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan; dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; jenis usaha atau kegiatan yang memperoleh insentif dan kemudahan; peran pemerintah daerah; koordinasi dan pengendalian percepatan penanaman modal; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menarik penanam modal, diperlukan pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanarn modal;
c.bahwa agar pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan penanaman modal oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan perundang- undangan, maka diperlukan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan pen€rnarnan modal di daerah: d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Buol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2OO0 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol' Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O8 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 93' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); S.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratural Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tenlang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor );
7.Peiaturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OOB tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88' tamUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); Dengaa PereetuJuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAITTAT DAERAH I(ABUPATEN BUOL Dan BIIPATI BUOL MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN II{SENTIF DAITPEMBERIAN KEMUDAIIAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BUOL BAA I KETENTUAN UMTIM Paeal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i.Oaeratr adalah KabuPaten Buol'
1. 2.Pemerintah Daerah ilJ;-B;p"ti dan Perangkat daerah sebagai - rrt trt penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'
2. 3.BuPati adalah BuPatr Buol'
3. 4.Dewan Perwakiian *fry"t Daerah adalah Dewan Perwakilan RakYat Daerah KabuPaten Buol'
4. 5.Pejabat yang ditunitik "a'fJ pej-aP-at di lingkungan "jit:"j*-' bi"r"f, y.n"g u..*tttang dalam biqanF-p€nanaman moclal ctan L"tJ"pit pe-ndeltgasian wewenang dari Bupati'
5. 6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh pen€rnam modal dalam negeri maupun penErn€un modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Buol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. 7.Penanaman modal daiam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. 8.Penanaman modal asing yang seianjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. 9.Penanam moda-l adalah perseorangart atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 1O. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagairnana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. 11.Us$a Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usa-ha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro' Kecil dan Menengah.
10. 12.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik i"ngst ttg maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Us$a Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-gp6"ttg Nomor 20 Tahun 20O8 tentang Usaha Mikro' Kecil dan Menengah.
11. 13.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha p"t i"g"t, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. 14.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah' dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. f S. eemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah' Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengemlqtC* usahi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga -"*pt, tumbu^h dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. 16.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetaPan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di blrbagai aspek kehidupan ekonomi agar pena-narn modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. 17.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan masyarakat untuk Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. 18.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh pemsahaan mengenai perkembalgan pelaksanaan penanarnan modalnya dalam bentuk tata cara sesuaj dengan ketentuan yang berlaku. BAB N MAI(ST'D DAT{ TUJUAN Paeal 2 Maksud dan hrjuan pemberian insentif dan kemudahan adalah untuk menarik dan merangsang penanam modaf untuk melakukan penanarnan modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan L"ma-prt"tt ekonomi serta meningkatkan perhrmbuhan ekonomi daerah.

BAB III

ASAS DAN SASARAN PEI{ANAMAN MODAL

Pasal 3

Setiap kegiatan penanarnan modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanj utan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional'

Pasal 4

(1)PemerintahDaeralrmemberikaninsentifdan/ataukemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan L"-t-prr"tt Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-u ndan gan. 1Z) Femerintafi Daerah irenjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam mbdal yang menanamkan modal di daerah' Bagtaa Kedua Saaaran Penaaaman Modal

Pasal 5

(1)Sasaran penanaman modal meliputi:
1. a.sektor lingkungan hidup;
2. b.sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; c, sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
3. d.selrtor kesehatan;
4. e.sektor pariwisata;
5. f.sektor industri;
6. g.sektor perdagangan dan jasa penunjang;
7. h.sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam;
8. i.sektor perumahan dan pemukiman; dan
9. j.sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi.
(2)Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB TV PELAYANAI{ PEilAI{AITIAIT MODAL

Pasal 6

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu unhrk percepatan penanaman modal.
(2)Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, wakhr penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

BAB V

KRITERIA DAI{ BENTUK PERCEPATAN PENAI{AMAN MODAL

Pasal 7

(1)Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanElman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanarnan modal.
(2)Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menenga-h dan koperasi'
(3)Pelayanan periepatan penanaman modal diberikan dalambentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangcn pettattamtt modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanarnan modal. Pagal 8 Bentuk pelayanan percepatan penanarnan modal atau calon f"rrr,,"- *odal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk PMDN atau PMA.

BAB VI

MEKAITISME PERCEPATAI{ PEI{ANA'DIAIT MODAL Bagiaa Kesatu Keterbukaaa lafornael

Pasal 9

(l) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor- sektor potensial beserta dukungan sumberdaya yang ada kepada calon penanam modal.

(2)Sebelum menyepakati pelaksanaan penzrnaman modal, penanarn modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.
(1)Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal di Daerah yang dilandasi oleh itikad baik.
(2)Penanam modal diberi kesempatan melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang menanamkan modal. ditunjuk sebelum memutuskal
(1)Calon penanarn modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidakakan menimbulkan kerugian bagi daerah.
(3)Penanamanmoda-l sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (a) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pafing sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban dan sanksi yang melanggar perjanjian kontrak.
(5)Hak dan kewaj iban masing-masing pelaku kemitraan dalam penanaman modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

Pasal 12

(1)Pasca produksi, Pemerintah Daerah memperoleh 20 % (dua puluh persen) dari nilai laba bersih perusahaan.
(2)Fembagian 20 %o (dua puluh persen) nilai laba perusahaan '' menjadl pendapatan daerah dan diperhitungkan sebagai penerimaan kas daerah.
(3)ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian nilai laba perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

II{SET{TIF DAII XTMUDAIIAN

Pasal 13

(1)Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.
(2)Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.tran sparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.

Pasal 14

(1)Pemberian insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian dana stimulan; dan/atau
4. d.pemberian bantuan modal dan dukungan insentif lainnya.
(2)Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis; dan/atau
5. e.percepatan pemberian perizinan.

Pasal 15

Pernberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L3 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…