DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tata cara pemilihan kepala desa, PNS yang menjadi kepala desa, pemilihan kepala desa antara waktu, tugas/wewenang/kewajiban/larangan/hak kepala desa, pemberhentian kepala desa, dan sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d.memfasilitasi pencetakan s u r a t suara dan pernbuatan kotais suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dar
h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengt.:i keputusan Bupati.

(1)Pemilihan k e p a l a d e s a sebagaimana dimaksud d a l a m p a s a l 2 a y a t (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan; • c . pemungutan suara; dan - d. penetapan. Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri ata:: kegiatjn: • -_ a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada lzepala I )esa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulaii sebeElm..berakhir masa jabatan;
3. b.laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada. Bupati disampaikan dalam jangka waktu 3 0 (tiga puluh) H a n setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. c.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati .melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
5. d.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati' d l a m jangka waLdu 3 0 (tiga puluh) Han sejak diajukan oleh panitia.
(3)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terc iri a tas icegiatan:
1. a.pengumuman d a n pendaftaran b a k a l c a l o r i d a l a m jaugh w a k t u 9 (sembilan) Han;
2. b.penelitian k e l e n g k a p a n p e r s y a r a t a n a d m i n i s t r a s i , k l a r i f z k.asi, s e r t a penetapan d a n pengumuman nama calon dalam jangka waxtu 2 0 .(dua puluh) Han;
3. c.penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf .b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
4. d.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan ktpala Desa;
5. e.pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam_jangka waktu ( t i g a ) Hari; dan • f . masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari. , (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
6. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
7. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; • c . dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari l (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan sua t.a yang lebih • luas; dan
8. d.dalam hal penetapan perolehan suara berdaSarkan wilayah perolehan suara sebagaimana d i m a k s u d p a d a h u r u f c , j u m l a h k o t a k suara ditetapkan berdasarkan jumlah dusun.
(5)Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f d terdiri atas • kegiatan:
1. a.laporan p a n i t i a p e m i l i h a n m e n g e n a i c a l o n t e r p i l i h k e p a d a B a d a n Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuhj Hari setelah pemungutan suara; b laporan B a d a n Permusyawaratan Desa mengenai calon ter Flilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima lapon.n
2. c.Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahai& dan i;engangkatan. kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak cliterimt. laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
3. d.Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai denga.n peraturan perundang-undangan. -. (6) P e j a b a t lain yang d i t u n j u k sebagaimana dimaksud pada aya▶ (5) h u r u f d adalah Wakil Bupati atau Camat atau sebutan lain.
(7)D a l a m h a l terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) !-Iari..

Pasal 4

(1)Dalarn h a l terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam per, yelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada a y a t (1) oerasal d a r i Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ruol.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemilihar kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan beraKhiinya masa. jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3)Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pernberitahuan akhir Masa . j a b a tan, Kepala Desa menyampaikan laporan a k h i r masa jabata.n kepada B u p a t i
(4)BPD m e m b e n t u k p a n i t i a p e m i l i h a n y a n g t e r d i r i d a r i u n s u r be) angkat deSa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(5)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ay ( 2 ) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(6)Panitia P e m i l i h a n K e p a l a D e s a b e r a k h i r d e n g a n sen'dirinya s c t e l a h K e p a l a Desa d i l a n t i k .

Pasal 6

(1)S u s u n a n Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang.
(2)S u s u n a n Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terairi ctas
1. a.ketua,
2. b.wakil ketua,
3. c.sekretaris,
4. d.bendahara dan
5. e.anggota.
(3)Pen en tuan k e d u d u k a n d a l a m p a n i t i a p e m i l i h a n d i t e i ap :an d e n g a n m u s v a w a r a h a t a u m e l a l u i m e k a n i s m e p e m i l i h a n y a n g d i f a s i l i t tsi o l e h B P D dan s u s u n a n keanggotaan p a n i t i a ditetapkan dengan S u r a t K e p u t u s a n B P D . y a n g d i s a m p a i k a n kepada Bupati melalui Camat. .. (4) Panitia p e m i l i h a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 3 ) , t i d a k d a p a t mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugaS dan tanggung ja Arab:
1. a.m e n e t a p k a n tata tertib pemilihan dan kampanye;
2. b.menetapkan rencana biaya pemilihan;
3. c.m e n g a j u k a n rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah panitia pemilihan.dit.ctaPkan;
4. d.melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
5. e.m e l a k u k a n penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala iDesa;
6. f.m e n e r i m a pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
7. g.m e l a k u k a n pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
8. h.m e l a k u k a n pendaftaran p e m i l i h d a n pengesahan D a f t a s e m e n t a r a . maupun D a f t a r Pemilih Tetap yang disahkan d a n riitandf, tangani oleh ketua panitia;
9. i.m e l a k s a n a k a n seleksi Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai . Calon Kepala Desa; mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa; menetapkan j a d w a l pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, .erdasarkan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupater . J' k.
10. m.rnenyelenggarakan pemilihan Kepala Desa; n menetapkan calon kepala desa terpilih; o m e l a k s a n a k a n h a l - h a l y a n g berkaitan. dengan Pemilihan Kepala Desa ' sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam hal rencana biaya pemilihan sebagairnana dimaksud pada h u r u f c ayat
(1), Bupati memberikan persetujuannya dalam: jangka waktu 3u .(tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

(1)Setiap penduduk desa setempat berhak u n t u k memilih dal; dipilih sebagai Kepala Desa;
(2)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayati (1) termasuk Pt.,?,awai Negeri •

Pasal 9

(1)PenclUduk d e s a y a n g p e r n a h menjadi K e p a l a Desa d a p a t d i p i l i h d a n mencalonkan d i n m e n j a d i Kepala Desa paling banyak 3 k tig t k a l i masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturu --1 uru
(2)Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis raas:i jabatannya • tidak dapat mencalonkan din kembali sebagai calon Kepala Desk dalam masa . jabatan yang sama. Bagi p i m p i n a n d a n anggota BPD apabila mencalonkar d i r i rA!njadi calon Kepala D e s a h a r u s m e m b u a t s u r a t pernyataan m e n gundurl.,,,n • diri d a r i jabatan secara tertulis sejak pemasukan berkas dan tidak her l a g i atas . jabatan tersebut, jika tidak terpilih.
(4)Perangkat Desa yang mencalonkan d i r i dalam pemilihan kepai:i desa wajib.' diberi c u t i oleh Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang .orsangkutan terdaftar s e b a g i b a k a l c a l o n k e p a l a desa. sarnpai d e n g a : s e l e s a i n y a pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(5)Togas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di,-ang,Icap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan d e s a . .
(6)Bagi p e n d u d u k y a n g m e n j a d i pengurus lembaga kemasyarikatan a t a u • organisasi lainnya harus membuat surat pernyataan mergundU. kan diri dari keanggotaannya s e c a r a t e r t u l i s s e j a k pemasukan b(rka;3 p a n i t i a pemiihan Kepala Desa.

Pasal 10

'1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai per. 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi syarat:

a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 1 7 (tujuh belas) t a h u n atau sudah/pernah menika.-1 ditetapkan • sebagai pemilih.
b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c.tidak sedang dicabut h a k pilihnya berdasarkan putuEan pen adilan yang telah memperoleh k A u a t a n hukum tetap; dan d berdomisili d i d e s a sekurang-kurangnya' 6 (enant) b u l a n sebelum disahkannya daftar pemilih sementara y a n g dibuktikan dengan K a r t u Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. .(3) Pemilih y a n g t e l a h t e r d a f t a r d a l a m d a f t a r ' pernilih ternyata t i d a k l a g i memenuhi s y a r a t sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t ( 2 ) , i d a k d a p a t • m e n g g u n a k a n hak memilih.

Pasal 11

(1)D a f t a r p e m i l i h y a n g s u d a h ditetapkan secara s a h o l e h p u n i t i a h a r u s mendapatkan pengakuan dan ditanda tangani oleh para calon kepala Desa yang berhak dipilih serta diketahui oleh Carnat.
(2)D a f t a r pemilih yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

Pasal 12

(1)Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mempunyai persy-tratan :
1. a.w a r g a Negara Republik Indonesia;
2. b.b e r t a k w a kepada ruhan Yang maha Esa
3. c.m e m e g a n g t e g u h d a n mengamalkan Pancasila sebagai S a r Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iiidc e s i a Tahun • 1 9 4 5 , serta mempertahankan dan memelihara keutuhitn Negl.ra Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal I k a yang dibukt.ican dengan surat pernyataan bermaterai cukup; •_ d . berpendidikan paling rendah t a m a t Sekolah Lanj UL2/1 Tine Ji at • Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah a t : a u surat t a m a t belajar dari lembaga yang berwenang dan telah dilegali:;ir;
4. e.b e r u s i a paling rendah 25 ( dua puluh lima ) tahun saat melidaftar yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lah)r dari I.-mbaga yang berwenang;
5. f.b e r s e d i a dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan c(-ngan surat pernyataan bermaterai cukup;
6. g.t e r d a f t a r sebagai penduduk dan bertempat tiriggal di desE.i. set 'Alp& paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
7. h.t i d a k sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. i.t i d a k pernah d i j a t u h i pidana penjara berdasarkan putusa] pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena . t i n d a k pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah SeleSai Imenjalani pit.:ana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka • kepada publik bahwa yang bersangkutan p e r n a h dipidana serta b u k a n sebagai pelak k e j a h a t a n berulang-ulang y a n g d i b u k t i k a n dengan s u r a t pernyataw b e r m a t e r a i cukup;
9. j.T i d a k p e r n a h menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tig.t) k a l i masa jabatan secara b e r t u r u t - t u r u t a t a u t i d a k secara berturu.: -turut yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
10. k.S e h a t jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterarigan dokter dari Rumah Sakit Umum Buol; -(2) Bagl p e n d u d u k desa setempat yang melaksanakan t u g ti st;btigai Penjabat • - • Kepala Desa karena jabatan Kepala Desa telah berakliir atau s.epala Desa telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati, tidal( dapat ; .encalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
(3)Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon e p a l a Desa dilakukan dalam.jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 13

(1)Panitia p e m i l i h a n sebagaimana d i m a k s u d k a n d a l a m h u i - u i i P a s a l 6 melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala De ..-tselarna 15 (lima belas) hari.
(2)Bersamaan dengan 'pelaksanaan pendaftaran sebagaimana d i n alcsud pada ayat r 1), Panitia pemilihan juga melakukan penjaringan bakal. .alon Kepala Desa
(3)Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). setela,) dilengkapi dengan persyaratan administratif, kemudian dilakukan penyaring. ta.

Pasal 14

Seluruh tahapan proses pemilihan Kepala Desa mulai dan penelitian. elengkapan administrasi persyaratan, ldarifikasi, serta penetapan dan pengurr Liman nama !anion Kepala Desa selama jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…