DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penataan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang keddukan dan penataan desa, pembentukan desa, penghapusan dan penggabungan desa, penetapan desa, perubahan status desa, kewenangan desa, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Daerah Tentang penataal Desa; lasal- -1_8 ayat (6) Undang-Unclang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451 Undang-Undang Nomor 5l Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabuparen Mororvali dan Kabupaten Banggai KepuLuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39OO), sebagai-.rra=t l"l, dlrrlrf, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOO leltang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun lggt tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Mororvali dan Kabupaten Banggai KepuLuan (Lembaran Negara Republik indoneJia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubfif Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor ZC4, farr^iaha:r. Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 55g71 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang pemerintahal Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Incionesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 Tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Ta}.un 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiurana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20ls tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tcntang Dcsa (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia 4. '.1 Tahun 2O15 Nomor 157, Tambahan Iernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PENATAAN DESA

Pasal 2

Desa berkedudukan di wilayah Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penataan sebagaimsss dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahqn Desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.rneningkatkan kualitas tata kelola pemerjntaharr Desa: dan
e.meningkatkan daya saing Desa. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.pembentukan;
b.penghapusan;
c.penggabungan;
d.perubahan status; dan
e.penetapan Desa,

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat

(4)huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pemerintah Daerah dapat berdasarkan atas hasil Pemeriniahan Desa.
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)memprakarsai Pembentukan Desa evaluasi tingkaf perkembanga.n Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat_ istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
1. a.batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (iima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paJing sedikit 2.000 {Dua ribu) jiwa atau 4O0 (Empat ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi anta.r wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai d.engan adat-istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi surnber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sar€rna dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dal pelayanan publik; dan
(4)(s)
(6)(71
(8)(e)
1. h.tersedianya dana operasional, penghasilan letap' dari.. -- t..r:"ttg* lainnya bagi perangkat -Pemerintah Desa sesuar dengan t etentuan peraturan perundang-undangan'
2. i..at ipan wilayah Desa terdiri atas Dusun dan sebutan lain b"f"t"-.^ir"v"ft 6esa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan "J*""f, "d"t-i"ti"d"t, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dilakukan melalui Desa Persrapan. n""" F"t"i"p^n merupakan bagian dari wilayah Desa Induk' Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapal ditingkatkarr statusnya menjadi Desa daiam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Feningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi'

Pasal 5

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daeratr dapat berupa :

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau iebih; atau
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 i*"t -,) O."i atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
c.Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa Baru

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa Induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

(1)(21
(3)
(1)

Pasal 7

Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa Induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dengan dilengkapi dengan Notulen Musawarah Desa Hasil kesepakatan musyawaralr Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men3adi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati da1am melakukan pemekaran Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

Bupati seteiah menerima hasil kesepakatan musyawalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim Pembentukan Desa PersiaPan. Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas : .. r',rr".r. Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;

b.Camat; dan
c.unsur akademisi di bidang pemerintahan' perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

(2)"i
(3)Tim pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas mel,akukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekornendasi yang menyatakan layak atau tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
(5)Dalam ha1 rekomendasi Desa Persiapan dinyatalan layak' Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 9

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 10

(1)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Paseil 8 ayat (5) kepada Gubernur. (2J Berdasarkan Peraturan Bupati sebageimana dimaksud ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat register Desa Persiapan. Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan bagian dari kode Desa induknya. Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan. Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperp anjang paling banyak 2 (dua] kali dala rn masa jabatan yang sama. Penjabat Kepaia Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
1. a.Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.Pengelolaan arrggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa Induk;
3. c.Pembentukan sbuktur organisasi;
4. d.Pengangkatal perangkat Desa;
5. e.Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.Pembangunan sarana dal prasarana Pemerintah Desa; C. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonorni, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, perrdidikan, dan kesehatan; dan
7. h.Pembukaan akses perhubungan antar Desa, Da-lam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakarr partisipasi masyarakat Desa. pada kode
(3)
(4)(s)
(6){71 {B) r\, 1
(1)

Pasal 11

Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkal perkembangal pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayatlT\ kepada:

a.Kepala Desa Induk; dan
b.Bupati melalui Camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati. Laporan sebagaimala dimaksud pada ayat (3) disarnpaikan oleh tsupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(6)dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaiuasi.

Pasal 12

Dalam hal Gubemur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling larna 20 (dua puluh) hari. Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangzLn Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat d.iajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur. : Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikat penolakan terhadap rancanga-n Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangar Peraturan Daerah tersebut serta SekrEtaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran Daerah' Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Dairah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan beriaku dengan sendirinya.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…