Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Buol, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang urusan pemerintahan, urusan pemerintahan konkuren, dan penyelenggaraan.
Memuat teks peraturan…
BAB III
ini mulai berlaku pada tanggat Aglar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya delarn 146!rs1s11 Daerah Kabupaten Buol. K. KAWULUSAI{ I,EMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2016 NOMOR... Ditetapkan di Buol t: I I t. ( a Pitr\J!,1,ASAA[ ATAS Pt;xa'r'u xnrv UA.F,t<Att Kllgul,Al cjt\ IJUUL NOMOR TAHUN2Ol3 .IltlvlAl\Li URUSAN PEMERII{TAHAN DAERAH KABUPATEN BUOL il
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasa-t 4 Cukup jelas. fbsal 5 Cukup jelas. Pasal b uur<trp
a Uui<ulpleias.
' Uuihrp jeias. i
uur<up. Jeras ..-.1--..-,'t-, i'AifflAi{AN LitniiiAi<A.fii uAlti(A.Fi i(AlJUilAi uN iiuUL TAHUN 2016 NOMOR,.. - iu- T.A,![PIRAX IPERATURAN DAERAH TEMANG URUSAN PEMERII\TTAHAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR : TANGGAL : lfo IIRUSA}I ---EFuSArr KEMENATCNT KABI'PATEI{ INDIKAT{)R lfEAr I 2 3 4 .5 6 I PE$DIDIIIAI{ Manqiemen Pendidikan pendidikan dasar Juml€h sahran pcodidikan anak usig di"ri dan pendidikan daear yan! disclenggarakan oleh oaoyarakat Jumlah analr usia peadidikan dini dan pendidikan dasaf, Juelah kurilnrlum muataa lokal pendldikan anak usia dini dan pendidikan 452 40,873 9 Pengelolaan non formal Kurikulum Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan peodidikan non formal Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemindahan pendidik dan tenaga kependirlikan dalam Daerah Kabupaten. Perizinan Pendidikan c Penerbitan lzin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat Penerbitan izin pendidikian anak usia dini dan pendidikaa nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Sastra Pembinaan bahasa dan sastra yang penutumya dalam daerah Kabupaten 2 KESEHATAI{ Upaya Kesehatan Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten dan rujukan.tingkat Daerah Kabupaten Kota Jumlah Penduduk Jumlah Kepadatan Penduduk L52,296 38Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten dan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten I dan fasilitasi pelayanan kesehatan Sunber daya Manusia (SDM) Kesebatan unhrkUKM dan UlPdaerah Pcnerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan oPtikal Kesehatan dan Makanan Minuman kelas I (eatu) tertentu dan PRKT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga pada industri rumah tangga Pengawasan Post-matket Produk minuman industri rumah Pemberdayaan masyarakat bidang melalui tokoh Kabupaten, masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tinglrat KabuPaten Bidang Kesehatan ' a ffis:.;=J'i PEll{ATii.L;l 5,h-pal'aE(sPe) | ffi-geloffiSD.ldanbangunan I pcogaman pantai pada wilayah sungai I dalao I (sahr) Dactah KabuPaten ] peogcnUangar dan pengelolaan eistem irigasi primcr dan gekunder pada daeralr irigaci yang luasoya kurang dari 1000 ha rlalenr t (sant) Dacrah Kabupate! iffiGgunan gedungYang ada di wilayan Kabupaten Panjang sungai dalam sahr Kabupaten (I(m) t' lJurtan hpaeitas tamPungan air (wafuk' lembuag, situ, darr tarnpungan air lainnya) lxans dikclola kabupaten (n3) I lfan3ang garis pantai pada wilayah sungar lkewenangan Kabupaten yang berisiko labrasa terhadap sarana dan prasarana lpublik (I{m) "-l "tl @sPru di Daerab lGbuPaten Persampahan trengembangan sistem darr pengelolaan persampahan dalam Daera.h Kabupaten g -__=1- 5 6 1 -T EnEi6Gan aan pengembangah sistem air lihbah domestik dalaru Daerah Kabupaten @syangluas masing-maslng Daerah irigasinya kurang dari 10oO hektar (Satuan:Ha) Jumlah desa/kelurahan yang rawan air l.lunlafr fasilitas pengelolaan air limbah a Pengelolaan dan pengembangatr sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten nenyetenggsraan infr astruktur pada permukiman di Daerah KabuPaten Gedung Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk oemberian ian mendirikan bangunan tMs) a"tt sertiSkat layak fungsi bangunan gedung Petlatam Bangunan dan Lingkungannya Rnyeleoggaraan penataat bangunan dan lingkungannya di Daerah Ibbupaten Fdarlgffiasc yeng ferbubung dengan sungai yang mcnjadi kewenangan I{abupaten (Km) Jumlah kawaean PcrmuHnan Pa4jang jalan yang menjadi kcwenangan Ihbupatea bordasarkan koputu.an Bupa$/Walikota tcntang firogei dan statug jalan (Krn) Jumlab rata-rata idn ueaha jasa konstruksi pcrtatrua dalerna lfuna tahul tcraHrir lRata-rata p€Dgduan IMB pcrtahun ddan llima tahua tcrd<hir Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RI/RW yang harus disediakan oleh kawasan strategis dan kawasan perkotaan dafam RT/ RW KabuPaten Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah lbbupaten (Ha) 85,832 30Prosentase kesesuaian perlggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan penggunaan tanah (Persen) Jalan Penyelenggqg4q jglan Kab_qpqtetr Jasa Konstruksi Fenyelcnggaraan p€latihan tcnaga temopil koa8truksi Pcnyeleaggaraaa oisteo idormasi Jasa konstnrksi cakupaa Daerah.Ihbupaten Penerbitan izin usaha jasa konstnrksi aaelonal (nonkecil dan keoil) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi Penataan Ruang c Penyelenggaraan penataan ruang daeral kabupaten 1 2 3 4 5 6 LuasffiEanbudidaya&Kabupaten(Ha) 537,5se 4 EERUITIAIIAII DA$ IIAWASAN FERIII,IUIIAI{ Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten @irin pempangunan dan pengernbangan perumahan pertahun dalan lima tahun terakhir o i yang terkena felokasi penaintah daerah Kabupaten memiliki SKBG total lcawasan permukinan kumuh luas masing-masing kawasan 10 Ha (Sahran:Ha) totd luas perumaban (HE) rata-rata sertifikasi dan registrasi begi perencana perumahan dan dengan kemarnpuan kecil daletr satu tahun eelama lima resiko bencqna Kabupatefi rumah yang terkena relokasi peoerintah daerah Kabupaten kawasan dcngan tingkat kepadatan jenie potensi bencana Kabupaten 15r,006 izin pembangunan kawasan pcrmuldman permukiman kumuh dengan dibawalr 10 (sepuluh) Ha Pencegahan perumahan dan kanasan pernukiman kumuh pada daerah PSU perumahanPrasarana, sarana, dan umum (PSU) dan regietrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, dan umum PSU tingkat kemampuan perumahan dan permukiman ketertiban umum dalam I (satu) daerah Kabupaten yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku I@TERTIBANI'MTru SERTA LIilMAS dan registrasi I 4 o 6 Penegakan Pcrda Kabupaten dan peraturan Bupati/Walikota Peobinaan PPNS l(abupaton Judhh scluruh pcraturan Bupad/Walikota ]ran! rnaeih berlakU Juolah wilayah sarana patroli Pol PP bcrdssarkan jadwal patro[ rutitr Pol PP IGbupater Junlatr aset stads pemeriatah lGbupatcn yang menjadi easaran p€ngasana! Juolah rata-rata partahud kedabn kcpda dacrsh dan waldlkcpala dacrah bereeme tamu tamu pcnting kedinasan lain ddas kategori VIP/VUP dalan lina tahun teraklnir Jumlah wilayah manajemen kebakaran Jumlah petugas pehadam kebakaran, bcrdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 115000 Jumlatr anggota Linmas dalam wilayah Kabupaten 186 115 49 325 2 100 Bencana Penanggulangan bcncana Kabupaten Kebakaran Pcncegdran, peruelrdalia$, pcnadaman, p€rryclamat, dan pcnanganan bahan bcrbahaya dan berasun kobakafan ddae dacrah Kabupaten lnspeksi peralatan proteksi kebakaran Investigasi kej adian kebakaran Pembcrdayaan masyarakat dalarr pencegahan kebakaran 6 SOSIAL femteraayaan Sosiat G Pemberdayaan Sosial I(AT Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukun yang menerima layanan rehabilitaei sosial diluar panti Jumlah Fakir Miskin dalarn Kabupaten Jumlah Jiwa dalam Komunitas Adat Terpencil Jumlah Potensi sumber kesejahteraan sosial KAbupaten 66,573 60,675 t2 Penerbitan lzin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten Pengembangan Potensi Sumber Kesej ahteraan sosial Daerah Kabupaten Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah keglatannya di Daerah Ihbupatea nlan $ar$a negafa mrgral tliaal tctc"asaa dari titik dcbarkasi dt Daerah Kabupatar unhrk dioulanglal ke Desa/ Keluraban asal lrtigraa fortan tindat rk bokae kqban PcnYalahgunaaa dan orang dengan Huoan DeicicncY SYndromc Yeng rehabilitasi pada Panti' dan anak yang berhadaPan FEffi;aan anak-anak terlantqr Sosial miskin cakuPan Daerah Kabupat€n Gtututran dassr dan pemulihan trauma bagi korban bencana Bencana. Penyelenggaraan Pemberoayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Fffialaan taman makam 13,920 keatas dalam KabuPaten [iwa) Jumlah perrrsahaan mikro/ kecil Produktivitas Tenaga Kerja Fffi666lembaga Pelatihan ke{ a no$*uran Produ!*ivitas ttnglat- Da6ahtbbUpatcn Peneapatan Tenaga Kcrja Pclayanan antar kc{a di Daeraf, Kabuoaten Pcncrbitan izin LPIKS dalae I (sahr) dadah l(abupatcn Pcngelolaan lnformasi pasar kcrje aafam Da6ab Ikbuoatcn PerlindunganTl0 di luar ncgoti {pr;dan pufna pcnc@patab) di Daorab Kabuoaien I 2 3 ! 6 Pcoabitan pcrpa{angan IMTA yang lokari kerja dalam I (satuf Daerah Kabupaten Hubungan Industrial Pengesahan peraturan perusahaan dan pcndaftaran perjaqiian kerja bersama untuk perusahaan yang hanyd ber operssi dalam I (satul Daerah Kabupaten Pencegahan dan penyelesaian pcrsclisihan hubungan ildustrial, mogok kerja dan pcnutupan perusahaarr di Daerah Kabupaten PEUBERDAYAAN PEREUPUAII DAN PERLIITDIIIICAN AIINT Kuatrtas hidup perempuan Peleobagaan PUG pada lembaga - pemerintahan tingkat Daerah Kabupaten Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonotni pada organisaoi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten Penguatan dan pengembangan lembaga penyedla layana.h pemberdayaan perehpuan tingkat daerah Kabupaten Indeks pemban gunanGenEer FaTi!ffi - Jurnlah organisasi perempuan dana anak di tingkat daerah Kabupaten Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdafaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah Kabupaten 58 11 l4 8 Pancegahan kekerasan terhadap p€rebpuan Itang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten Rasio per,empuan korban kckerasan per 10.000 pendrduk perempuarr ueia 18 tahul keatas di tingket Daerah lbbupaten Rasio anak yang mcmerlulan perliadungan khusus per 1.000 anak usia O-18 tahun di tingkat Dacrah Ibbtrpatcn I6 9Pchyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten Pcnguatan dan pcngembangr- lenbog" penycdira layanan p€rlindungan pereopuan tingkat Daerdr Kabupaten I 2 g 4 5 6 Kualitas Keluarga e Peningkatart Kualitas keluarga dal""' mcwujudkan keeetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah. Kabupaten Pcnguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalan mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah lred anya dalqm daereh Kabupatcn penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG den hak anak yang wilayah ke{anya dalam daerah Kabupaten Sistem Data Oender dan Anak Pengumpulan, pengolaharr, analieis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Kabupaten Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada lenbaga pcmerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten a Pcogratan dan pcagembangan lcobaga pcnyedia l,ayanar p€ningkatan kualitas bidrp anak tingkat dacrabKabupaten Perlindungan l0rueus Anak Peocegahan kckcrasan terhadap anak yeng melibatkan prra pihak linglnrp darrah lGbupatco Pcofdiaan laltanan bagi anak yang r"c'nod'' kar' pcdindungal LhueUr yang ncocdukaa koordlnasi tin gkat Daerah IGbupatcn Peoguatan ann pengembangan lanbaga pcnyedia layanan bagr anak yang mcmerluka:t pcrlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten i1 2 3 4 o 6 9 PAI{GAN Perryelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandAian pangan pada berbagai sektor sesuai kqwenangan Daerah Kabupaten Jumlah Desa/ Kelumhan Persentase penduduk rawan pangan Kabupaten Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten x 0,62 kg/kapita/tahun (ton) rr5 20 o) Fenyelcnggaraan Ketahanan Pangan Penyediaan dan penyaluran pangan ' pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten linglungan dan/atau kcgiatan yang idn lingkungan dan izio PPLH diterbitkan oleh pemeriatah Daerah Kabupaten (llHAl, kearifan lokal drr MHA yang tcrkait dan hrL Kearifan lokal atau tradirional dan hat MHA dengan PFLII yang bcrada di IGbupatcn atau pengetahuan tradisional dan kearifan lokal atau pengetahuan dan hak MHA terkait dengan yang berada di Daerah Kabupaten Pelatihan, darr Penyuluhan Lingkungan unhrk Masyarakat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup lembaga kenrasyarakatan tingkat Da€rah lbbupaten Lingkungan untuk Masyarakat tingkat Daerah Kabupaten Penyelesaian pengaduan rnasyarakat di PPLH terhadap: usaha darr/atau yarg izin lingkungan dan/ atau PPLH diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau kcgiatan yang dan/atau 6arnpaknya di daerah izin peadaur-ulangan oempah/peagelolaAn sampah, aampah yang diselCnggarakan oleh IEPEI|DI'DUKA.II DAIf NETC,ATATIIT $PTL Kecamatan atau nama lain Kelurahan/Desa atau nama lain rata-rata mobilitas penduduk per tahun dalanr tiga tahun teralchir 11 115 33 Kependudukan Pengumpulan data kependudukan lGbupaten antar Desa dalam 1 .Iumlah Badan Us$a milik Desa (BUMDES) Pemerintaharr Pembinaan dan pengawasan kelompok pemanfaat teknologi Adminisha$i Pemedntahaan Desa tepat guna yang dimanfaatkan oleh pedesaan 22 10 ;rabaga Adal dan iasvarakat Hukum Adat 6-- kmbaga kcaasyarakatan l yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daeralt lkbupaten dan PeoberdaYaan masyarakat huktl4 adat Yang masyamkat pelskunya hukum adat yang sarna dalam Dacrah KabuPaten @sadalamsatu Kabupaten Jumlah Lcnbaga Kemasyarakatatr dart tembaga Adat tingkat Kabupatnr yang Itorkatt lu*' dengan poobcrdayaen naeYarakat 8 1,606 i@ tcin6*a kcmasyarakatan dan lembaga adat ttnglat Dosa -T_- 4 6 1 2 nrrrlil'pasangan uilasubur Jumlsh PKB dan PLKB minimal . bcrdasarkan jumlah De sa/ Kelurahan (1 lprg/plrs: 2 Desa dan/atau I PKB/PL(B: It rehrahan) lUumtafr organisasi Kemasyarakatan yang pedanjian kerjasana dengan pemerintah Kabupaten dalam peogelolaan ' pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- Kelompok PKB, BKR, BKL dan 26,712 115 31 37r Fffia--enauaut pemaduan?an sinkronisasi kebijakan pemerintah dacrah Provinsi tlengan pemerintah dacrah Kabupaten dalam rangka pen gendalian kuantitas pcnduduk fimetaan pcrkiraan Pengendalian lpenduduk cakuparr Darerah Kabupaten I 1 DAN AELUARGA ffiatg" B"r""cana (KB) Eiaks"tt'aatr aduokasi, komunikasi, in{otmasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaYa lokal nendayagunaan tenaga PenYuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 33,970 mahaBisnta organlsasi kemasyarakatan tingkat IGbupaten yang nemilik pcrjanjian dcngan pemeriatah KabuPaten ketahanan dan kesejahtcraan alat dab obat kontrasepsi pelaksanaan pelayanan KB di Pcmberdayaan cl.an pentngBatm Peran scrta organisasi keaasyarakatan tingkat Kabupatcn dalam pelaksanaan dan pcabinaa$ kcscrtaan panbinaan ketahanan dan dan peningkatan peran scrta organisasi kemasyarakgtan tingkat Dacrah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketaha$an dan kesej ahteraan keluarga. Danpak Lalu Lintas unhrk Jalan Kabupaten dalam lima tahun terakhir r€ncana ian (Llrq"t) I 7 2,O37 lokasi perparkiran baik Yang dikblola pemda maupun pihak swasta (Unit) kendaraan bermotor di KabuPaten Pengelolaan terminal penumpang tipe C Penerbitan izin penyelenggaraan d6n fasilitas parkir J..-;..r haga Kemasyarakatan, Le;nbaga Adat, dan L{asyarakat Hukua Adat Pcnberdayaan lcnbaga kcuasyarakatan yang bcgcrak di bidang pembcrdayaan Desa dan lenbaSa adat tingkat Daerah IGbupaten dan p€oberdayaan ma"dyarakat hukue adat yang masyarakat pelakunya hukua adat yang sbna dalam Daerah Kabupaten ffiabker3-asane mtar Desa dalam satu IGbupaten Jumlah L€mbagg t<coasyarakatan dan Lcrobaga Adat tingkat KabuPatcn yaog torkait dengan pcdberdayaan masyarakat dcaa r,606Pemberdayaan lcmbaga kcnasyarakatan daa liembaga adat ttngkat Desa 1 2 3 4 5 6 L4 PENGEIIDALIAI| PEIIDUDT'I( DAN IIELUARGA BERTNCANA Pengendalian penduduk Pemaduan dan sintronisaei kebijakan pemerintah dacrah Provinsi dengan penorintah dactah Kabupaten dalam rangka pengendalian kua:rrtitas penduduk Jumlah pasangan usia subur Juctlah PKB dan PLKB minimaf berdaearkan jumlah Desa/ Kelurahan (1 PKB/PLKB: 2 Desa dan/atau 1 PKB/PLKB: 1 Kelurahan) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pedanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten delam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB Jumlah Kelompok PKB, BKR, BKL dan UPPKS 26,712 371 Pemetaan pcrkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten Keluarga Berencana (KB) Pelaltsanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal Pendayagiunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) Pengcndalian dan pendisttibustan Lcbutuhan alat dan obat kontrasepsi scrta pelaksanaan pelayanan KB di Dacrah Kabupetcn Jumlab pusat informasi den konseling remqja/mahasiswa Jumlah cganisasi kemasyarakat{rr tinskat Kabupaten yang mernilik pcrjanjian ke{drama dongan pemerintah Kabupaten dalao ketatranan dan kesqiahtdqan kelutga Jumlah Keluarga 36 31 33,970 Pemberdayaan dan peningfatan peran scrta organisasi keoasyarakatan tingkat Dacrah Kabupatcn dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kcscrtaan bef. KB Keluarga SeJahtcra Fclaksanaan pcmban gunan keluarga nelalui pembiaa,si ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pelatsanaaa dan peningfuatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dale:n pembafrgunan keluarga molalui pembinaan ketEhanan dan kesej ahteraan keluarga. 15 EEREUEI'ITGAN Lalu Lintas dan Angkutan Jal*n (Lt J) Penetapan rencana induk jaringan LI"A"I Kabupaten Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil AnaliEis Darupek Lalu Lintas untuk Jalan Kabulaten dalam lima tahun terakhir 1 2 3 4 5 6 PenyCdiaan perlengkapan jalan di-JIan Kabupaten _ Paqjang Jalan Kabupaten (lnn) Jum1ah terminal C Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikdlola pemda maupun pihak swasta (Unit) Jumlah kendaraan bermotor di lhbupaten yang w4jib qji berkala r,508 1 2,O37 Pengelolhan terminal penumpang tipe C Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitao parkir Pengujian berkala kendaraan bermotor a lintas untuk jaringan jalan Jumlah trayck angkutan umun dalam sahr daerah l(abupatcNr areada angkatan laut, pelayaraa angkutan peiryeberangan, dan angtutan sungBi den danau yang ::|"-i"ilt dalan lbbuparco yang pada pelabuhan ltntac -dalam usaha Jasa terkait dengan an dan perbaikan kapal badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, arrgkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten trayck angkutan laut, angkutan penye berangan, angkutan sungai dan angKutan danau pada lintas pelayaran ,.r1,: L'ah pelabuhan pengumpan kjkal dan pelabuhan sungai dan danau yang rtimittki Kabupaten atau pihak swasta l*tT* alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu analisis danpakE orang dan/atau barang dalam pelayanan angkutan perkotaan dalem l(sah.r) Daerah Kabupaten trayek perkotaan dalam I (satu) Daerah Tyek p:desagn yang menghubungkan f (satu) Daerah Kabupaten orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah anghutan orang dale"rr trayek pedesaan dan perkotaan dalsm 1 (sahr) Daerah trotoar jalan dalarn Kabupaten (m) angkut& kawq,san teftcntu yang operadnya berada ddan IGbupaton oiang yeng melayani hayek kota dalan Dacrah Kabupaten serta anglutan perkotaan dan pcdesaan wilayal pclayanannya dalam izin usaha angkutan hut badan usaha yang berdomislli dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah usaha anllutan lau- ralryet bagi oraflg perofangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan Penerbitan izin usaha peny-ten-gsaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan dboisili orang perseorangan negara Indonesia atau badan 2,215 9,722 ftoetapan terit kelas ekodomi untuk Pelayaran a sungai dan danau unhrk yang eelaYaBi trayek dalet'r Kabupatcn yang bersangkutan usaha penyclcnggaraan pcnYebcfangan sosual dengan badan usaha pengoperasian kapal dalam Ihbupatcn yang taletak pada jalan lhbupaten dan/atau jalur kcreta api Kabupaten Penetapan llntas penyeberangbn dan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang tcrletak pada jalan Ikbupaten dan/atau jalur kcreta api Kabupaten pengoperasian untuk kapal melayani pcnyeberangan dalam Penerbitan izin usaha.iasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal Penetapan tarif angkutan penyeberangen penumpa.ng kela6 dan kendaraan beserta pada lintas penyeberurgsn dalam Dacrah lhbupaten a lPcnctapan rcocana inffi iian- IDt l(R/DIl(P pehbuhan pcrrgumpan llokel r€oetalran rcncana iDduk dan DIIR/DLKP untu& pelabuhan cungai dan danau remDiangunan, pcocrtiban izin pcobangunm dan peogoperaeian pclabuhan pcogurnpan lokal FemDangunan can penerbitan idn pcobangunan dan pcngopcraaian pelabuhan $ungan dan danau FcncrDrtan izn usaba badan ugaha . pclabuhan di pelabuhan pengumpul lokal 1 2 3 --?- 5 6 o lrsucr pltarl rur P{,IlgemDangan lpclabuhan untuk pelabuhan lpcngumpan lokal lrenerDttan unn pengoperasian lpelabuhan g6tans !r+ jn'n untuk lpclabuhan pcnguapan-Iolel rencrbltan rm pekerjaan pengerukan di wilalah perairan pelabuhan pengumpan lokal perahan pelabuhan pengumpan lokal rcnerbrtan lan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalaa DLKR/ DLKP pelabuhan pengurnpan lokal Penerbangan Penerbitan iain menffi b6ffi tempat pendaratan dan lepae landas helikopter . Pcneapal rencana induk ocrkcretaapian Kabupatcd Pcncrbitan izin usaha, izin pcmbaagunan dan izin opcrasi prasarana perkcretaapian umuo yang jaringan jalumya dalam I (satu) Daerah lkbupateo Peoetapan jaringan jalur Letcta aPi yang jadngann)"a dalam 1 (eatu) Dacrqh I(abuDatca ,Farctapan kolas stasiun unhrk ctasiutr lnada jarinsen jalur kereta aPi llGbupateo lPenerbitan izin oPerasi satana lpcrkeretaapian umum yang jaringan fialurnya melintasi batas ddam I (satu] lOaerah KabuPaten 4 5 6 1 -__T a mctapan ialagan pelayanan perkeretaapian pada pada jaringan jalur pcrkeretaapian Kabupaten Penerbitan izin pcngadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus jaringannya dala:n Daerah lKabupaten * 16 KEM,NIXASIDAIT INITORJ'trATIIIA iffi rtn.asi aan Kornunikasi Publik eengelotaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah Perangkat Daerah' uFf' dan Kelurahan/ Desa Jumlah apaJatur negara di Lingkungan Pemdrintah Kabupaten +dz 4,487 eptkasi Informatika Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan olch Pcmerintah RrBat dan sub domain di lingkuP Pemerintah Daerah lbbupaten Perkcretaapian a Pcogelol,aan e-gorcriraent di lingkup Pencrintah Daetah Kabupatea Jurnlah saluran lfunuaikasi/Medi:a (Koran, Mqjaleh, Tabloid, Tclevisi, Radio, Wcbsitc' Medie Sosi"t) Juateh saluran komunikasi/Media (Koran, Mqjalah, Tabloid, Televisi, Radiof non pcnerintah yang bcrcdar dt lbbupaten Jumlah laf'anan pubtk dan kcp€bcriataban di tinikat Pencrlotab I(abupatco ]rang dtrclcoggarekan dcngan sieten Elcctronic Gorrcrnmcat 32 22 53 BOPERASI, USAAA IIECIL DAIT UEITENCAE lzin Usaha Simpan Pinjam Penerbiten izin usaha simpan pinjan - untuk koperaei dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Juml$ kantor cabang, -Cabang pembantu dan kantor kas unhrk koperasi simpan pinjan dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten Jumlah pelaku usaha mikro 37 1,956 3,501 Penerbitan izin peabukaan kantor cabang, cabang penbantu dan kantor kas koperast simpan pinjorn q111ul kopcrasi deagan wilayah_keanggotaan dalau Daerah Kabupaten Peng-awasan dan pemeriksaan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabur:aten 1 2 3 4 5 6 Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dala.o Daerah Kabupaten Jumlfiusaha simp anlinj am untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpar pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten 154 - ffim.@yangwit*'an keanggotaannya dalam satu lkbupatcn ffiffiEscnatan KSP/USP lbPerasi ffiEsc&ten koperasi aimpan piqi@/uait simpan pinjam kopcrasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah l(abupatcn Fffifa"Latihan Perkoperasian Fffi;n dan laflhan PerkoPaaeian bagi koperari yang wilayah keanggotaan itdam Pacrah lkbuPaten F5.ilffi-an Perllndungan lbPctasi Pcotcr-aayaandanperlindungan kopcmei ya4 kearigSotaannya drlam DacrahltabuPqten,,________ @us*ra Menengah, Usaha Kecil' dan Usaha Mikro (UMICt{} Pcm&:raayaan usaha mikro Yaag dilahrkan nclalut pendataan kctitraan' kemudalran pcriiinan' perrguatan kelembagaan dan koordinaai dengan para pemanglu kePentingan F6ineGbangatt uIvtKM F""gffisa" ueaha mikro dengan orientasi peningtcatan skala usaha mcnjadi usaha k"g[ - @ penberian fasilitas/insentif di bidang penanaman mlodal Yang mcnjadi kewenangan Daerah Kabupateo Pembuatan Peta Potensi investasi lKabupaten @menrpakan potensi investasi dala:n daerah Kabupaton unhrk diprooosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terultur) Jumlah dokumen Perizinan dan oon pcrizinan pertahun yang perizinannya meqjadi kewenangan Kabupaten Jumlah perusahaan penarradran modal yang dilakukan pemantauan, pembinaarr, pengawasan dan fagilitasi penanaman modal yang pcrizinannya dikeluarkan oleh pemerintah KabuPaten 6,100 18 )engembangan Iklim rslranaman Modal a ffi ggaraan Ptomosi Penanaman lmodal yang menjadi kewenangan Daerah lKabuPaten E 6 1 -_z--|3 -L- t-prat 1 (satu) piatu.di.bidang rman modal Yang EenJaru yang mcr{adi kesenangan Pen gendalian Petat p"nenaman Modal den nonP€rizindn Yang gi pada ttngkat Dacrab J.tt p'".,ia. ma"" tinglat lah organisasi kepemudaan' olah raga' keoraiukaan tingkat KabuPaten Kejuaraan/ komPetisi olalr raga Jumalah kejuaraan olah raga pelajar darr olah raga tetaP tingkat KabuPaten tcrhadap Penuda PeloPor wirausaha muda Pemula' dan pemuda kader KabuPaten 6-aan pengenbangan kepemudaan tingkat Daerah Gnilpen-gequ"tganolahraga pada jerrjang PTdidi+* -.qiuii t*'*angan Daemh @olahraga tingkat Da€rah KabuPatert Feffitnffi Fan Pengemban gan orgaoisaei olahraga prestasi Tingkat FeoggmUangan olahraga Fan perrgembangan kcpraoukaan tingkat Daerah N EDAT]$TT:: Si::,tistik Sektoral Penyelenggaraan statistik scLtoral di liaghp Daerah lhbupaten Jumlah $rrrrcy bidang sosial, ekonomi, polidt hukum, dan HAM yang mcn.lapatkan rekooestdasi BPf ! 16 I o 3 4 5 6 Jumlah kompilaei produk admini*rasi bidang sosial, ekonooi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rckonendasi BPCI J 2t DERSAITDNTT' Peraandiaa unhrk Pcngamanarr Informasi ,c Pcoltlenggaraan persandiaa unhil pcogamanaa inforoasl Pepcrtntah Dacrah l(abupaten rtumlah jcnia infor&ad di ttngkst IGbupatcn yang w4ib dianankan deogan pcrsandian rcBuei perahran pcnrndaag uadangan Junleh konten informasl dari eettap jenia infornasi yan! wajib diarnankan dengan persandian Jumlah aset/fasilitas/instalasi laitis/vital/penting di tingkat Kabupaten yang hanrs diamankan . Junlah rata-rata kcgiatan penting yang membutuhkan dukungan pcngaman inforaasi per bulan di tingkat Kabupaten ,Jumlah Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang mcnggunakan persandian untuk mengamarikan setiap jenis informasi yang wajib diamankan 8 16 50 J 44 Fcnctapan pola hubungan koaunikasi sandi antar.Perangkat Daerah Kabupaten 22 RTBUDAYAAfi Kebudayaan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten Jumlah kesenian yqng terdapat dalam satu Kabupaten Jumlah museum ysng dikelola oleh pemerintah Kabupaten dan masyarakat Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kabupaten l1 3 Pelestarian tradisi yang masyaratat penganutnya dala& Daerah Kabupaten Robinaan tembaga adat yang penganutnya dda,m Daerah Kabupaten a dalam Daerah Kabupaten luar Daerah Kabupaten ddom 1 152,OOokoleksi (judul) yang dimiliki oleh milik Kabupaten (tcrmasuk sattran pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten) perpustakaan yang seharusnya (Perpustakan SD/MI dan SMP/MTS, Maeyarakat, Perpuotakaart Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan dan Perpu stakaan khusus) Jumlah Proraosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh Kabupaten Daerah Kabupaten gemar membaca tingkat dan Naskah Kuno Pengembangan koleksi budaya etnis nussntara yang ditemukan oleh t Iqeienian Ttadisiond Jumtah auku batr$a yang terdapat dalatn sahr l(ab'upaten L2 Pembinean scjarah lokal lkbupaten Cagar Budaya bnetapan cagar budaya pcringkrt iabupaten Fongplolaan cagar budaya pcringkat IGbttpatar 1 2 3 4 6 ermus€uman mgelolaan muleum Kabupaten 23 Pembinaan Perpustakaan lah 1,001 277 t Pelestarian naskah kun.nilik Daerah Kabrrpaten a (ternasuk kccamatan) dan BUMD Kabupaten yang dibing dalam pcogelolaan dinamig dalam ringla akuntabilitas r Desa/keluratran yang dibina dalan rlaan arsiP dinamis dalao rangka Ibbupaten dan BITMD Pcmerintah Deeralr KabuPatea' Kabupatctr, pcruaabaan swaota k8ntor usahanya dalem 1 (satu) Kabupatcn, organisasi organirasi politik tingkat Da€rah Kabupaten' pemerintahan desa bkoh nasyarakat tingkat Daerah laan simpul jaringan daram SI JIKN pada tingkat KabuPaten Pemerintah Daerah Kabupaten Yang memiliki retensi dibawah l0 (sepuluh) dan penyelam.atan arslP akibat 6encena Yang berskala jumlah Perangkat Daeralt BUMD Kabupatcn' dan Dcsa/ kelurahss d6lam lsrgla dan pelestarian memori bangsa (dalan satuan boks Per Perlindungan dan Penyelamatan ArsiP \ L yang digabung dan/atau dan Dcu/Kelurahaa hasil alih me4ia 5rang dikelola oleh kearsipan Kabupatco mer{adi kewenangan Kabupaten yang dinyatakan dslao hcntuk daftar pencarian penggunadn arsip yang terhrtup yang disimpan di kearsipan Daerah Kabupaten tempat pelelangan ikan SIUP dibidang pembudidayaan ikan usahanya dalqrn satu Daeratr Pengelolaan dan penyelenggaraan t ikan yang usahanya dalam I (satu) Daerah Kabupaterr rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pcmbudidaya) memiliki Tanda Daftar Usaha (TDUP) l. Pengelolaan kawaean strategis pariwisata Iiabupaten lab zona beatif scbagai ruang hspresi, berpomod dan berhteraksi lnsan trcatif di Daerah Kabupaten i oudah dttetapkan oleh pcrhcrintah rih masing-maeing t7 Pcngelolaan doetinasi pariwisata Jumlah lokasi daya tCiif, kawasanFtcgia dan dietinast padwisata ]'ang dttctapkao olch Dcntcri yeng ndnbidangi prtwisata eobaSei kevanangarr l(abupatcn atau ditetqpkan olch lGpala Dacrah sebagei destinasi, daya tarik, atau kawasan parfirisata Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten Pemasaran Pariwisata Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeti daya tarik, destinasi dan kawasarr strategis pariwisata lkbupaten Pengembangan Ekonomi Ifteatif melalui Pemanfaatan dan Perlinduncan Hah rekala^an-intctektual Penyediaan prasarana (zona kreafrf/nrang krcatif/kota krcati$ sebagai nrang bcrekspresi, berpronosi dan berintetaksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaao peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar 27 PERTANIAI{ SaranaTertanian Pengawasan penggunaan sarana pertanian Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit) 2l I 2 3 4 E 6 Pengelolaan SDG hewan dala'q Daerah Kabupaten a Irrrnl e-fr-i.i i9 rumpun/ galur ternak rdonesia dalam satu Kabupaten ilur) asli/lokal Ir (rumpun/g Pcoggrrasan mufu dan Pctedarao bcnih/bibit tcrnak dan tmaman pakan ternak ecrta Patan ddam Dacrah IbbuPalq Icnis scdiaAn obat henran yang bcredar | 21 lalas sahr lkbupatcn flenis scdiaan) I ffigBwasat6batf cwan di tingkat Luas laban pcngcmbangen pcftsuan yang dialirl irigaei yang merliadi keweoangan Ikbupatci (tanaman pangan' bortihlhrra' prerkobr,rnan dan petcmakrn) di lGbupatco (H4 Populad hcnnn (tcnak' aneka tcnrak, hcwan kcsaYanganl (ekor) Jumlah.rata-rata pcr bulal kcterangan kesehatan hewan dan Produk hewan' rrekomendasl pemasukan, pengeluaran lhewan dan produk hewan dari Daerah lKabuPaten l.nrAuft j""i. pelayanan jasa laboratorium laan pctayanan jasa medik veteriner dalam lOaerah Kabupaten ficnie laYanan) I l.n Utft i""ia uaaha produk hewan (unit lusaha) dalan KabuPaten I lJumfah izin usaha tanaman pangan' lhortifultura dan perkebunan deilam lirna Itahurr teratrhir di KabuPaten l;,r-nft izin usaha bidang petemakan dan lkesehatan hewan dala-t 5 (lima) 165stt [terat<hir di Kabupat€n J 207,226 83 24 t7t 6 'za FerryctrropcaFdtaandanperedaran Ucoin/titit tcrnat, dan b$auan pakan tcrnak dalam Dacrah l(abuPaten ffirffiEffi/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi lain ffianaPertanian I Pengembangan Frasarana Pertanian Pengrioiaarlmayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur tcrnak dalam Daerah Kabupaten _ FA;embanganEan Pen ggembalaan umutn FfiffiAtesetratan hewan, penutupan dan penbukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Du"t^h $lo!49._ esehatan MasYarakat eteriner a Pengan'asan pcnaeukan hewan dan produk hc*an kc da€rah Kabupeten s€rts pengelueran hewan dan prduk hcwtn dari Dacrah Kabupaten peternak 7,6@ I o 3 4 5 6 Pongelolaan pclayanan jaoa laboratoriun dan jaaa medik veterincr ddam Daerah llabnrpatco JualqF rata-rata pcr bulat pcmasukan dan pcngehraran heman .tan produk hcwan di lbbuparco (ion) Luar lahan pcrtantrn dt Krhrpatco (Ha) Jumlah pakan yang beredar dalao 1 (eanr) Kabupaten (ion) Juolah jenir benih/bibit hijauan pakan tcrnak yang sumbernya dari dalam satu Kabupaten (enis) lJumlah jcnie penyalcit hewan menular di ll(abupaten ,i;l '":l Fcnerapan dan pcngawasan pereyatatan teknis keeehatalr'nas]".'ekat vctrincr Peocrapan dan pcagawasan pcrsyaratan teknis kesej ahtcraan hewan Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten' Perizinan Usaha Pertanian n Penerbitan izin usaha pertanian yang kcgiatan usahanya dalam Daerah Ihbupaten Penerbltan izin usaha produksi bcrdh/bibit temak dan pakan, farilitae pemcliharaan hewan, rumah saldt hewan/pasar hcwsn, rumah potong hewan Penefbitan izin ueaha pengecet (toko, retail, sub distributor) obat hewan Daya Hayati dan aLoo''io'.' tr"t"oal.'l oor. TAI{I IR ahrrra da Jumlah jentc tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di Kabupaten kelompok nrasyarakat yaag dibiaa dan dibcrdayakan (LMDH, Gapoktan, KIII, dl0 di deaayang berbatasan kawaean Tahura Ihbupeten yang masih berlaku bagi pedagang pasar rabat, PKL, Penguoaha toko dan pasar swaleyan, dan pusat perbelanJ aan distributor yan pengecer pupuk bersubsidi tanda daftar gudang yang diterbitkan UIIP (Ukuran, Takaran, buoi dalam Daerah Kabupatea Langsung Maata agrobisnis, pusat pcrbelanj aan dan izin toko swalayan surat keterengan penyimpanan barang Penerbitan surat tqnda (SI?W) uhtuk: l) penedma dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari dalam negeri; dan 3) penerina lanjutan dari waralaba luar minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan langsung ninum ditempat dan Perlenglapannya) ftmeriksaaa fasilitae pcnyiqianan bahan berbahala dan pcngawaso distdbusi, rlongetaigan dan pclabetan bahan berbahaya di tingkat Dacrah Ihbupaten lah komoditi ekspor badasarkan HS 2 yang produknya hanya ada di sahr rpatcn : ah sarana distibusi (pasar) uangan yang ada di lhbupaten l1 213 ReJromcndasi pcuctbitan PKAPI dan rokapihrlasi pedagangan kayu atau pglau Fcoerbit,It turat ketcrangan asal (bagi Dacrah lGbupatcn yang tclah scbagai insta*i pencrbit eurat kctcrangan asal) Jumlahpcngeccrffi Sarana Distnbusi Perdagangan Pcmbangunan dan pengelolaan sarana distrlbusi pordlgqngan Pembinaa'' tcrhadap pengelola garana distribusi pcrdagangan masyaf,akat di wilayah kerjanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Menjamin ketcrsediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabunlten 1 2 3 4 r 6 Pemantauaa harga dan stok baran!- kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat paoar lGbupaten Melakukan operaei pasar dalam ralgka stabilisasi harga pangan pokok yang danpalmya dalam Daerah Kabupaten 't n' Fengwasan pupuk dan pestisida tin@ Daffah Kabupatcn delam melaluknn pclaksaoaan pcngadaan, pcayduran daa pcnggunaea pUpuk bcrsubsidi di wilailah kcrjanya Pengembangan Ekspor Pcoyelenggan n pfomoei dagqng mclalui panorao dagang rraaiooal, pamcrar dagang lokal dan eisi dag-'rg bagi produk ckspor unggulan yang tcrdapatpada I (satu) Daerah I(abupaten Fenyelenggaraan kampanyc pcncitraan produk ekspor ekala Daerah Provinsi (liatao Daerah lbbupaten) Standardisasi dan Perlindungan Kongumen Pelaltsanaan metrologi legal herupa tera, tera ulang dan pengawasan 31 Perencanaarr Pembangunan Industri Pcnetapan rencana pembangunatt industri Kabupaten Jumlah perusahaan- indulEffi- menengah Jumlah unit produksi dari industri kecil dan oenengah 3,O07 14,415 Perizinan G Pcnerbitan IUI kccil dan IUI mencngah Pencrbitan IPLI bagi industri kecil dan mencngah Pcnerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinyi di Daerah K4upaten Sistem Informasi Indqstri Nasional Penyanpaian laporan intormaei iirdusE untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannva 1 2 3 4 5 6 - ruKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten _ t. ! rr' ;].,il{,;:,j ;1 tanah untuk kawasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi di Dacrah Kabupaten trancmigrasi yang lokasinya dala& satu (Ha) kepala kcluarga maqratatat (transoigran dan masyarakat seldtar) di.sahran permukiman (SP Barur SP hrgat, dan SP tcmpaten) pada tahapan kepala keluarga transmigran yatrg bcrasal dari dalam aatu KabuPatea RI(T (daerah asaf) PLt. BI,PATI TII'OL 13,701 2,516 arencanaai Kawasan 'L .,nsnigfasi peeebaran penduduk Yang berasl dari 1 (sahr) Daerah l(abupaten sotempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan) Luasan pencadangan kawasan dalam RKT lokasi kawasannya dalarn satu Kabupaten, tidak termasuk kawasan yang audah dibangun (RKT belum dimanfaatkan) (Ha) 32 o
Membuka PDF…