DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Pembentukan Unit Layanan Pengadaan, Staf Ahli, Kepegawaian, dan perubahan perangkat daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah KabuPaten Buol. o. T. t . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pela.ksanaan urusan pemerintahal yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Buol. , Sekretariat Daerah adatah Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.
5.sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan perwakila_n Ralryat Daerai KabupatenBuol.
6.Inspelrtorat adalah Inspektorat Kabupaten Buol.
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah.Kabupaten Buol.
8.Badan Daerah adalah Badan Daeral Kabupaten Buol.
9.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPID adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunj an g tertenru.
11.Unit Pelaksana Teknis Badanyang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang me'laksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspelrtorat;
d.Dinas Daerah; o e.. Badan Daera,h; dan
f.Kecamatal.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimaran dimalsud daram pasal 2 huruf d meliputi : a' Dinas Pendidikan dal Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan ;

b.DinasKesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c.DinasPekerjaan Umum dan penataal Ruang menyelenggarala' urusarl pemerintahan bidalg pekerjaan Umum dan penataan Ruang;
d.Dinas Perhubungan menyelenggarakan r:msan pemerintahan bidang perhubungan
e.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakar urusan pemerintahan bidang pemmahan ralcyat, kawasan permukiman dan bidang pertalahan;
f.Safuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Umum, serta perlindr:ngan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertibal umum dart sub urusa-n pemadam kebakaran;
g.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang soaial ;
h.Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi menyelenggarakal urrsarr pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
i.Dinas Pemberdayaal Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
j.Dinas Ketahanan Pangan menyelenggaraka:l urusan pemerinta,han bidang pangan ; 4 Dinas Perta'ian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusar pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependuduJ<an dan pencatatan sipil ; Dinas Pemberdayaal Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa ; Dinas Pengendian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB ; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakar urusan pemerintahan bidang koperasi, dan UKM ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu menyelenggarakan uru san pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP; Dinas Pemuda dan Olahragamenyelenggarakan umsan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan ; Dinas Perikanan menyelenggarakan urLlsan pemerintahal bidang kelautan dan perikanan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urus€ll pemerinta,han bidang perdagangan dan perindustrian; Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahal bidang Pariwisata; dan Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika' statistjk dan DersandiaJr. Fasal 4 Bada' Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e meliputi : a' badan Perencanaa' pembangunan Daerah melaksanarcan fungsi penuajang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dsn pengembangan;
b.badan Kepegawai4n dan pengembangan sumber Daya Manusia Daerah melalcsanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c.badan Pengelolaan Pendapat€n Daerarr melaksana-kan fungsi penunjang di bidang pendapatan daerah;
d.badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksaaakan fungsi penunjang di bidang keuangan dan asset daerah; dan
e.badan Penarrgg'-langan Benca-na Daerah meraksa'akan funesi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 5

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimane dimaksud dalam pasal 2, Kecamatan ditetapkal sebagaj Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hunrf f meliorrti .
1. a.kecamatan Biau;
2. b.kecamatan Lakea:
3. c.kecamatal Karamat:
4. d.kecamatan Momunu:
5. e.kecamatan Tiloan:
6. f.kecermatan Bokatl
7. g.kecamatan Bukal;
8. h.kecamatan Bunobogu; 6 k. kecamatan Gadung; kecamatan Paleleh; dan kecamatan Paleleh Barat.

Pasal 6

Besaran dal susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibenruk dengan tioe A. Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C. Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibennrk dengan tipe A. Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut: dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A; dinas Kesehatan tipe B; dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A; dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan Permukiman tipe B; satua.n Polisi Pamong PrajatiPe A; dinas Perhubungan tipe B;

g.dinas Sosiai tiPe A;
h.dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B;
i.dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B;
j.dinas Ketahanan PangantiPe B;
k.dinas Lingkungal HiduP tiPe A;
l.dinas Kependudukan darr Pencatatan Sipil tipe A;

(1)
(2)
(3)
(4)b. rl f. dinas Pemberdayaan Masyara-kat dan Desa tipe B; dinas Pengendalian Penduduk dan KB tipe B; <{inas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B; dinas Penanaman Modal darr Pelayanan Terpadu Satu pinfu tipe A; dinas Pemuda dan Olahraga tipe A; dinas Perpusta,kaan dan Kearsipan tipe A; dinas Perikan^t tip. g, dinas Pertanian tipe B; dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A; dinas Pariwisata tipe C; darr
1. w.dinas Komunikasi dan Informatika tipe A. Selain Badan Penanggr,rlangan Bencana Daerah, besarsr dan susunanorganisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibenfuk dengan tipe sebagai berikut :
2. a.badan Perencanaan Pembangunal Daerah tipe A;
3. b.badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
4. c.badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A; dan
5. d.badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe c. Besaran Susunan Organisasi Kecamatan unhrk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
6. a.kecamatan Biau tipe A;
7. b.kecamatan l,akea tiPe A;
8. c.kecamatan Karamat tiPe A;
9. d.kecamatal Momunu tiPe A;
10. e.kecamatan Tiloan tiPe A;
11. f.kecamatan Bokat tiPe A; C. kecamatan Bukal tiPe A;
12. h.kecamatan Bunobogu tiPe A; v, Y' f t k. kecamatan Gadung tipe A; kecamatan Pa_leleh tipe A; dan kecamatan Paleleh Barat tipe A.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susr:nan organisasr perangkat daerah sebagaimana dimal<sud dalarn pasal 6 ayat ( l ) sampai dengan ayat (6) diatur tengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenaj tugas, fungsi dan tata kerja perangkat Daerah sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat

(6)diatu denga:r Peraturan Bupati. (11 (21
(3)

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELq.KSANA TEKNIS

Pasal 9

Pada Dinas Daerah dapat dibenhrk UPTD. Pada Badan Daerah dapa.t dibenn:k UPTts. UPTD dart UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk mela.ksanakan sebagian kegiatan tel<ris op€rasional dal / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perarrgkat Daerah indulcnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembenrukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peratr.ran Bupati' Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunal organisasi upTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peratutan Bupati.

(4)(s)
(6)Ketenn:an lebih lanjut mengenai tugas, fi':ngsi darr tata kerja UPTD sebagaiman4 dimaksud pada ayat (a) dianrr dengan Peraf'ran Bupati' tn Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTB sebagaimana dirnaksud pada ayat (5| diatur dengan Perafuran Bupati' 9

Pasal 10

[1) selain UPTD sebagaimana dima]<sud dalam pasal 9, terdapat uprD di Bidang Pendidikal bempa satuan pendidikan daerah.

(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (t) berbentuk satuan pendidika_n formal dan non formal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formardan non formal sebagaima'a dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. '4) Ketentuar lebih lanjut mengenai tugas, f'ngsi dan tata keda satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengaa peraturan Bupati.

Pasal 11

1) selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal ro, terdapat uprD di Bida'g Kesehatan' berupa Rumah Sakit Daerahdan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan r:nit layanan yang bekerja secara profesional. 2) Rumah sa,kit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersiJat otonom dalam penyelenggaraar tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis. 3) Ketentuan lebih larrjut mengenai pembennrkan dan susunal organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimala dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan rata ke{a unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 10

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 12

Pada Sekretariat Daerah dibentuk Unit Layanan pengadaan. Besaran Unit Layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perafuran perundang-undangan. Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam meialsanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati meialui Sekretaris Daerah.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembenfukan dan susunan orgarisasr Unit l,ayanan Pengadaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan mengena-i fugas, fungsi dan tata kerja Unit Laya'an Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diarur dengan Peraturan Bupati. lf-tt_rt v STAF AHLI Pasa-l 13 Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf AhIi. Staf Ahfi Bupati berada di bawai darr bertanggung jawab kepa.da Bupati dal secara administratif dikoordinasikan oleh Selcetaris Daerah. StaI'Ahli sebagaimana dimaksud'pada ayat(l) berjumlah 3 (tiea) StaJ Ahli. Staf Ahli Bupati diangkat dari pepwai negeri sipil yang memenuhi oersvar:atan,

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Sta-f Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati'

(1)(21
(3)
(4)tl

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…