DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penghasilan pimpinan dan anggota DPRD; tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; Uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; Belanja penunjang kegiatan DPRD; pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dan ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Flomor 51 tahun 1999 terrtang Pembettukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dan di sespurnakan deagan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2000 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 51 'Iahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buo1, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepuiauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan l,emtntan Negara Republik trndorresia Npmor 3966 i; Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 5slagaimana telah diubah dengan Undang- U*dang Nmor 9 Tahrm 2O15 tefitang Psflrbshar K€dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomo1: 18 Tahun 2Ol7 t€ntang FIak Keuangan Dan Admirrishatif Pimpinan Dan Angota Dewal J. Perwak;lan Rakyat Daerah (Ieotnran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); D€rgarr Pecetrrjuen Bersans DEwl$C PERWAXILAf RAXYAT DAERAII KABUPATEIY BT'OL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERIS$RAtr D*ERA$' TEilfTAIfc PB"AXIiAIIAAf, EA8' HTUANGAtr DAI| ADMIITISTRATIF PIMPIITAN DAIT A]TGCIOTA DEUIAIT PIRWAKII,AJT RAI(YAT DADRAII KABT'PATEN BUOL BAB T r(BrGlttuAtt rJurru,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
2.Bupati adalah Bupati Buol 3, Derpan Perwakilsn Ra(vat Daerah, selanjutr4za disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol
4.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Fimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memeg€rng jabatan Ketua dan Wal<il Ketua DPRD Kabupaten Buol sesuai peraturan perundang-undangal
5.Anggota Detxran Perwakilan Ralyat Rasrah, selaqiutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yzrng memegang jabatarr anggota DPRD Kabupaten BuoI sesuai peraturan perundang-undangan.
6.Sekretarjat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.
7.Sekretaris Dewan Perwakilm Ral<yat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD ad*Iafr Sekretaris Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah Katrupa.tea BuoL
8.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Aaggsta DPRD dalam anengbadiri dan mengikuti rapat-rapat ditea's-
10.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD kaiena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dar Anggota DPRD.
11.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya s"nagai Ketua, Wnkfl Ketua, Sekert*ris, Anggota Badaa Musyawarah- Krrmisi" Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukal dan dibentuk oleh rapat pa.riPwna.
12.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepana Pimpinan dal Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13.Tunjangan Xomunikasi Intensif, selanjutnya disebut TXi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dart Anggota DPRD. i4. Tunjangan reses adalah tunjangan yang di berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses. 15, Tunjangan kesejahteraan adala.h tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan rlan 63g662 DPRD trerupa jaminan kesehatan, iamirral kecd!*<aan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraal dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belania rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meningal dunia atau mengakhiri masa tugasnla setelatr yalg bersangkutan diberhentikal dengan hormat.
17.Dana operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana operasional adalah dana yang disediakan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanar, dan k;buauhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRI) sehari-harl
18.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah en-ggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Kabupaten Buol'

BAB II

PEIIGHASIT"AII P[uPtrAE DrI5 TI5G{PT* DPRD

Pasal 2

Peaglrasilan Pimpiran darr Arrgpta DPRD terdiri atas:

a.uutng representasr;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang Paket;
e.tunjargan j aba.tarr;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.iu"iu"g* alat kelengkapan lai-n; . 'n. tu"i*s- komunikasi intensif ; dan
i.tunjangan reses' CNsal 3 (11 Paiak Penghasilan untuk penghasltal s1!1Sa;mana ' ' huruf a, huruf U, nut"f - " ''f't uiuf d' truruf e' huruf kePada APBD' dimaksud dalam Pasal 2
f.dan huruf g dibebaru(an {2t

(3)Paiak penghasilEn sebagairnarra dimaksud dalam Pasal 2 huruf h den huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan. Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. noclsn lledua Uang Reptesentasl

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat tl) diberikan setiap bulan- Pasd 5 Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 807o (delapan puluh persen) dari uang reptres€ntasi Ketua DPRD Ualrg representasi Anggota DPRD sebesar 75ol" (tujuh puluh lima persen| dari uang representasi Ketua DPRD

(2)i;nj;ga. jabatan u"u.j.ittta.a dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan' (U 121 t1) (21
(3)Badan Ketiga Tu{aagen l(eluaga dan T\rjangan Beras

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan hurufc' t2) Tu;jan?an keluarga dan tu.,jangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiaP bulan. B) Besar:an tunjal}gan keluarga dan tunjargan beras eetraganmana dirnakeud pada ayat (f) sania de.tgan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagl pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan'
(1)
(2)
(3){3} Tuajangan jabatan scbagaimana rlimalrsud pada ayat {1} sebesar 1457u {seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. Baglan Keenam TunJangan Alat KelengkaPan Pesal 9
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, ' ' Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badart Kehormatan berhal memperoieh tunjangan alat kelengkapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
(2)Trmjangan alert kelengkattan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditterikan dengan ketentuan : , ,. u.ttut jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
1. b.untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. c.untuk jabatal sekrearib, sebesar 4a/o (erngat persen! dari tunjongan jabatan Ketua DPRD: dan
3. d.untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. Bagtan KetuJuh TuaF*gen *let llcleagbaPan Lain

Pasal 10

(1)Fimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapal- lain- berhak '^' -"rip"rof"h tunjilgan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f. p) il;; t"rjaagan alat kelengkapan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat -' tZj *.*. iutii" niltrlndis Uirlaiu untuf, besaran tunjangan alat kelengkapan tSl fi;jangurr alat kelengkapan laln sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat '-' DJ dlu.iltun selama aiat ketengLapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. B.€ir- FedelaPas TuoJan$tl Komunikasl Intenslf Pasal 1 1 Untuk meningkatkan kinerja' Pimpinan^.dan Anggota DPRD diberikan TKI *^irtgalt*t* ai"t"t*ud dalarn Pasd 2 huruf h' Pesaf 12 {l} TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan "' ;;*;;;;attgtatt kemampuan feualcan daerah' {2) Kemampuan r.""""Jrifr-.-J*""tai;ana dimaksud pada avat (1) ditentukan berdasarAan h"=s ?X;;;;-?t .- **"." p"od"gtao um*m daerah Iit"tuttsi a"ttgurr belanja pegawai aparatur sipil negara'

Pasal 13

(1)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (i) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. a.ti.ggr;
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(2)Pengelompokan kemampual keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Pasal 14

Pemberian TKi sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 1l dilakukan dengan ketentuan :

a.untuk kelompok kemampuan daerah tingrei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling balya-k 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
b.untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1'| huruf b, paling banyak 5 fiimal kali dari uarig representasi Ketua DPRD; dan
c.untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, paiing banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 15

(11 Data yang digunakan s€bagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/ berkenal

(2)Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oieh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjalgan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 buruf i dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasai 14 berlaku s€cara rmrtafrs rmfiandis terhadap pemberian tuajangan reses. B*B trI TI]UJAITGAIT XISE.IAIITERAAIT PIUPIITAIII DAX AITG(K}TA DPRI) Baglan Kesatu IImuo

Pasal 18

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : (:2)
(3)
1. a.jarninan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminar kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut. Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DpRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
5. a.rumah negara dan perlengkapannya;
6. b.kendaraan dinas jabatan; dan
7. c.belanja rumah tangga; Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa : 6- prmah negara dan perlengkapannya; dan
8. b.tunjangan transportasi. Baglan Kedua Jamlnan Kesehatan

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…