DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Buol, dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan beberapa ketentuan terkait perubahan nomenklatur, struktur, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, dan tunjangan pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol' ,
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Da':ratt unsur penyelenggara pernerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangal daeratr,t r -'. -+1.' ! tl: ! Republik Indonesia Tahun 2008 Llomo.r ....::);,, u, I ' Dengan Persetujuan Bergama' l:i DF | '.t ',1is'* ,,.*s:':l t'?EI -l: it I' 'I 1l Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya dise rut Bupati' " Sekretaris Daerah adalah sekretarit o""t.rt Kabupaten Iluol: pemerintahan Daerah adalah penyeleng+'arean urusatr pemerintatr daerah otonom oieh Pemerintah Daerah dan DPRD rlenurut *",,,'- otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan hinsip NegTt F::"1t**1, Republik lndonesia sebagaimana diaksud dalam unafp-U; Dasar 1945; Lernbaga lain adalah lemba ga yang melaksanatal hrgr s ,*" 'S sebagaimana sebagai pelaksana perattrran penrndalg:u ndTtgan tugas pemerintahan umum lainnVa terdiri dari Sekref1.iat Ba Narkotika Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri s':bagai bagian. dari perangkat daerah. , Sekretariat Dewan Pengurus Korpri yang selanjurnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalsh sekretariat-;i r, : ,, i$.obeKrcLal liLL L-rcwd-rr t vrrSqr qe rlsvs , ;. F p :. i.s:f i Dewan pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Buol ,,,i f *- i.{ffi Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingka frB'uK id{{.ffi; JtJAlvLarrqL vv --_o-_-_- ,, it.rf Dewan pengurus Kabupaten KORPRI Kabupaten Buol l,i:j.L Badan Narkotika KabuPaten Buol gKa'#;EN"l i i, ru€* Badan Narkotika Nasional yaJrg sela-njutnya disingkat IFN.N lembaga Non-struktural yang berkedudukan i ditiawbh bertanggungjawab langsung kepada Presiden' :a Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaral gelap ' ;r:.. narkotika selanjutnya disingkat P4GN; Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yarg sefanj *y,1,; disingkat KALAKHAR BNK . i '- --i-#,: Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBq:,i. adalah sekretariat Badan Penanggulangan Benc *"i Oae$ KabupatenBuol i;! ,r ,i:,Ix'; Badan pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, da r: t<Lhutanan'i- yang selanjutnya disingkat BAPELIJH adalah Badan Pelaksalra Penl.uluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupat:n Buol' Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Satuan lOlisi Pamong . Praja Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disin$<at Sat' Pol': ' PP. adalah bagian perangkat daerah dalam pene$Akrrn Perahlran d.aerah, penyelenggaraan ketentraman dan keteftiban Uri;m; " *i.r .1 ] s.'i .B ':4..' 3. 4. 5. :: | " t--: i j, ii $ ftr [.' : i! 1 l,-1:- F 6. 7 8. 9. 10. 1i. 12. 13. 14. 17. 18. ketentramana masyarakat .:tit * - ilF:,F f S
15.Badan Pelayana^ Pe/rzinan Terpadu yang selanjutnya d:singkat, adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol'? '1; penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan ] ang. proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonarr san,pai' ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam sahr pinhr dT ,'' I1" satu temPat. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari usur-Tl,:lt kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewer'an-gart rfts.,.f i:. memberikan pelayanan perizinan. : ;:ilQil , Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagtan perangk$t berbentuk Badan Pelayanan Perwinal Terpadu, merupl an dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan' dibidang PelaYanan Perizinan'
19.Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural' ?. l' ; gi,t l, , lii* $ ! : , ) -.; : l -. t ji|;.f * ,-:..r3 a .-i i ;d*** ,ffi*I :tIiS*lSl iil'#,+E{ rtit'i!*l.f i:,$d.*t :.: "tt: i l I i" Ketentuan huruf e Pasal 2 diubah sehingga berbrrnyi seb4gai

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk :

a.Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kabupaten Buol; 2.
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol;
c.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol;
d.Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
1. 3.BAB VIII diubah sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai t''eriku' Pasal 29 ' : .' :' (t) BP2T merupakan bagian d,ari perangkat daerah yang l'erk€dud i 6^l-, dibawah dan bertan[gung jawab kepada Bupati mela ui Selcre KabuPaten Buol;
e.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol; f . pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Buol; Daerah' (2\ BP2T sebagaimana dimaksud Pada yang dipimpin oleh seorang Kepala'

(3)Kepala Sekretariat sebagaimana jabatannya adalah sebagai KePala alrat (1) didukung ol':h Sekretariat dimaksud pada ayt t (21 karena BP2T.

5.Ketentuan Pasal Pasal 30 diubah sehingga berbunyi BP2T mempunai tugas pelayanan administrasi terpadu dengan PrinsiP keamanan dan kePastian. sebogai : i : diubah
6.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf e berbunyi sebagai berikut : hurufdPasal3t dan huruf f sehir

BAB VIII

BADAN PELAYANAN PERIZ.INAN TERPADU

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud BP2T menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan pen)'Llsunan program BP2T; ;. ;;;l;;ge*""""pelayanan alministrasi perizinan da:r nt:n perizinmi ;i;,. ! ,-^ J^- -^- -^-:;-rii.r:j:' ;. i.iJu"""::; k;;.:tril"i fro.es pelayanan perizinan dan nrn perizinan;.: i
v.vvlq^Lv!^t'
d.peiaksanaan administraii pelalanan oe1':u;i7an-1T-lil.1x 1i$1: e.pemantauandanevaluasiprosespemberianpelayanltr non perizinan; dan ''i{.:,. f.pelaksanaantugaslainyangdiberikanoleh.Bupatiseg}Fj han fungsinYa' , ,iJr1 dai; ii:.
1. 7.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berilru:;:" f '1 Pasd 32 : ,:* Kepala BP2T mempunyai kewenangan menandatangani iz n i: Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang.
2. 8.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (sahr) Pr^sal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Ketentuanlebihlanjutmengenaipendelegasiarr.t. penandatanganan perijinan dan ttot perijinan sebagaimoqd' dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati' ,,

g.Ketentuan Pasal 33 rr.iubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Susunan Organisasi BP2T Kabupaten Buol terdiri atas :

a.KePala Badan; :
b.Bagian Tata Usaha, membawahi: ' '
1. 1.Sub Bagian Umum; i I
2. 2.Sub Bagian Program; dan "akni aYat (2),
3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Aset' Bidang Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; Bidang Penerbitan dan PenetaPan; Bidang Monitoring dan Evaiuasi; Tim Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional' lo.DiantaraPasal33danPasal34disisipkanl(sahr)Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut : ' c. d. e. f. o b' ii' tri. 'ts ea : ?t, a: qa j.i r: .1 Pasal i ",,, ,i; , lj ..,i ': .,: 1.. '| ya kni r: ., i.i::;' .f::* +,.{lrt

Pasal 33A

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok, fungsi darr'tata BP2T diatur d"";;; F"tttuln BuPati i

11.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai b"lP :1 ' i -:l :, ial i . ,,i; ! .i . i: I ,',: dan ayat (5) Pasal 35 dirtbah sehingga'

Pasal 34

,i; ::i 'ilri riili *i ,. r.t :f -s : ;i;t *-: '. i. f i1: :. a':r ' q'rii. :.1:. dari pejabat kompetensi kewenangsn :

Pasal 35

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf c' hurtrf d Pasal33mempunyaitugasmelakukankoordinasipet pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya' 121 -nidang sebagarmana dimaksud pada ayat (1) mengkoor< Teknis yan; terdiri dari unsur perangkat daeratr yan; kewenangan dibidang pelayanan perijinan'
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdir Satuan Ker.1a Perangkat Daerah t'erkait yang mempunyid dan kemampuan sesuai dengan bidangnya' Tim Teknis sebagaimana diriaksud pada ayat-(3)' memilili untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu
(4);;'J;;"" kepada ftepala fatuln Kerja o:tl*:'"?:"ft i#ffitf."i.- a""gJ" t"i. pelayanan perijinan lerpada,,' Kepala BP2T Yang bersangkutan'
(5)TimTeknis".u"gu.i**''u'di*ul.sudpadaayat(3)berta kepada Kepala eFzr melalui Kepala Bidang yang bersesue

13.Ketentuan Pasal 36 dihaPus' l4.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat
15.Lar4ffian V LamPiran V Daerah ini diubah sehingga yang meruPakan 16.Ketentuan ayat (1) dan ayat (21 Pasal ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 52

Pasal 52

(1)pegawai yang ditugaskan di lingkungan BP2T Katupaten Buol d,iutamakan yang mempunyai Kopetensi dibidang hrgasn!'a.
(2)Pegawai yang ditugaskan pada BP2T Kabupaten Buol sebagaimana, -ri-il:' dimaksud aatam ayat (1) dapat diberikan tunjangan khrrsus &tAu; insenrif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. il i f. iii.tffi
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus "t"F i?-l.",l$ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2\ diahrr lebih imj{t {9ttg1{' ,::| ::1 i li4 PeraturanBupati. ii : lll rr uun,4Lr. ,_ j . .;; , r lZ.Diantara pasal S3A dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) PasalyakniPasal 53B dan Pasal 53C sehingga berbunyi sebagai berikut: '' , . i.. ;. d '' I ;'? ,i . ..1. .: : :l X bagian ticlak terpisahkanl fffij irr ' :i 1 1r - ,! .1 - I ! ' :'

Pasal 37

, Pasd 37 i tr,,

(1)Kepal aBP2T merupakan JabatT ST"ktural e,sel?lJlq:i.,' i;i ^d;il;;;;"."pr.i..., Jabatan Strukhrral eselon IIIa. i .' '1ii :l.z, uunr v Lqr ^u 4. , i. i
(3)Kepala Bidang merupakan Jabatan Stn*tural eselon IIIb' ' i
(4)Kepala sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IVa' berbunyi sebagaimarra terc rntrrm dd"4,: pada .+aat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selunrh jabatan dart pejabat yangada dilingkungan BP2T yang diangkat berdasarl:an Perahrran Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2013 tentang o:ganfsasi dart -^a^q Drral -, i:::?#;.ffi;;" ;" ""*t"" Dari peranskat ?":'* f])"]paten B*or1,,, tetap melaksan"tln tugas dan fungsinya "t-OJ;"g-' O#S.;"?-ffi

Pasal 538

tetap melaKsanaKarl LLrEilr Ltcur rqr^6 ,,t*...ilt ,t: dengan Peraturan Daerah ini' '-'"' l+fr-'Ul: i isit;trs, Pasal 53c .i*''frasat oov r,,r 1r: .1 pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perahrrar: Bu NomorogTahun2olotentangPend'elegasianWewenarrgP ;#:;J'o^,'# rangka pelaksanaan perayanan perizinan T< rpadu (Berita Daerah Kabupaten Euol Tahun 2O1O Nomor 09) masih €tap berlaktr rr'6an1tfil+ sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang t'alalj t"t"Tj: Peraturan Daerah ini' Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada tanggal Agar SetiaP Orang m e n ge tahuinya, me nrerintahkan Pen gundalf ;a1_ Peratqral'1 't- L--- -l^r Daerah ini dengan Buoi. NOREG : 77 PERATURAN DAERAH TENGAH : (04/2014) Penempatannlr2l Dalam Lembaran Daerth Kabupatert KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI , ; iliir ; ' , ",1i,.:: Di tetapkan di Buo pada tanggal LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2OLS NOI\[ Diundangkan di Buol ETARI DAERAH :;.;,i. ...: : : ,::" . .:.:i . f i .: -X"r ii.l PTNJELILSAII ATAS : ; :i l .i, 'J .h :;i. ,. i. 'i. .. : .u;.. ,*.T f *1- ..i i' + {,:- ;;, i,' * '#:' r:.:' ir' .$ il, : t Iv e: * lri: :i! :i F :i; .: : .:'. '..+ PERATURAIT DAERAII KABI'PATTIT AUOL NOMOR TAHT'N 2015 l TENTANG .':;[ PERuBAI{AN KEDUA ATAS PERATT RAI{ DAERAH ltoMg-l-98 TAIILN TENTANG oRGANIsAsI DAN TATA KER.IA tEMBj\91-11-n,mgr','lh r PERANGI{AT DAERAH I{ABUPATEN BUOL ;,i il; iii :: '*i I. uMuM i { Dalamrangkamenyelenggarakantugas-tugaspemetin?huntukiDaiam rangKa menyergrrBEila ''nr Lu6qe Ls-se mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatk'arr daya saing daerah dan untuk meningkatkarr pelayanan di bidang p2r:z,inaJr dalf nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi .Tt!{*il' , sinkronisasi simplikasi, keamanan dan kepastian perl r dilalankaftr':: Peningkatan eselonisasi Kantor Pelayanan neri3inan i"tpt{ti me4i1$i*i Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Kabupaten Buol' ._i ' .{ffi' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2)07'', tentaltg;... penanaman Modal, prsp dimaksudkan untuk membantrr perranrim modal," dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasili.tas fiskal c an informasi mengenai Penanaman modal' Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pernerintah Kabupaten Buol telah membentuk Kantor Pelayan an penzinan Terpadu O"e.ah Kabupaten Buol yang telah ditetapkan dalam Peraturgl Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2oI3 tentang !1s-anisasi d m Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten ?l1o.l,i: ;'" berjalan selama 2 (dua) tahun, melihat dari berbagai asE'! Oe{JaIaIf Sgla.lrrd' 'a \\r|'ra, Lqrrqr" - --e-- ' .t. q L perlu melakukan penataan kembali dengan meninglats { organisasinya dari Kantor menjacli setingkat Badan' il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I

Pasal 1

CukuP jelas Angka 2

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…