DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Unggulan Daerah, dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, ruang lingkup, asas, arah kebijakan, strategi, dan program percepatan pengentasan kemiskinan, pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis program unggulan daerah, tim pelaksana program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis program unggulan daerah, pengawasan, monitoring dan evaluasi, sumber pembiayaan, peran serta masyarakat, larangan, penyidikan, dan sanksi.

Isi peraturan

Pasal 1

Dala:rn Peraturant Daerah yang dirna-ksu d de-ogan'

1.Daerah adalah Kabupaten Buol. PIRCNPATIT PEIIANGT'LANGAT{ KEMISKINAN BERBASIS PR(rcRAf I'NGCII'LAN DATRAH KABUPATEN BUOL
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan otreh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai"'ana dimobud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia tatrun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5.Dewan Perwakiian Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buol.
6.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lajn kebutuha_n psngan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal. 7- Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi selreotang Ft4u sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankzin dan mengembangkan kehidupan bermartabat.
8.Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin tcruasuk anak tiri, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
9.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di l(abupa.ten Buol dan memiiiki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga l(abupaten Buol.
10.Penangguiangan Kemiskiaan adalah kebiiakan darr progranc dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan ralryat.
11.Program Percepatan Pengentasan Kerniskinan yang selaqiutnya diBingkat P3K adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyaralot miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikrodan kecil, serta progran lain dalarn rangka rneningkqrkan kegiatan ekonomi.
12.Program Pengembangan Perkebunan Poia Tanah Untuk Rakyat yang selanjutnya disingkat P2-TAURAT adalah Program Aksi Daerah melalui pemberian lahan berserta sertifikasinya oieh Pemerintatr Daprah untuk Pengembangan yang didukung kredit investaei perbsnkan dengm melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengol,ahan dan pemasaran hasil. 13.Tim Koordinasi Penanggulangan lftmiskinan Dqecah yaqg qetqaiutnya' disingkat TKPKD adalah wadah koordinasilintas sektor dan lintag pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di l(abupaten Buoi.
14.Organisasi Pelaksana Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Program Unggulan Daerah adalah organisaei yangb€rtwFs untuk melaksanakan seluruh program kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang sela4iutay& alising&at RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (rima) tatrun.
16.Rencana Kerja pembangunan Daerah, yang selanjutrya dieingkat RKpD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. BAS tr TUJttAly, RUAI{G LtltcKttp DAIv ASAS

Pasal 2

Peranggulangan Kemiskirran be*ujuan urrtuk :

a.menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga. mietcin;
b.mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
c.meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan dunia usaha; dan
d.menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dntarn penarggulangan kemiskinan. pasal O Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:
a.indentifikasi warga miskin;
b.hak dan kewajiban warga miskin;
c.penJrusunan strategi dan program; dan
d.peran serta masyarakat dan dunia usaha. Basal 4 Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif,demokratis, transparan dan aluntaber, koordinatif/keterpaduan, tertibhukum dan saling percaya yang menciptakan rasa arnan. ARArr KEBTJAKATv, :ffifr"r, DAu pRocRAu PERCEPATAN PEI{GEI{TASAN KEMISKIrAIT pasal s Arah kebijaka-n penanggulangan kemiskinan Kabupaten BuoI berpedornan pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daeratr lGbupaten Buol.

Pasal 6

strategi percepatan penangulangan kemiskinan yang dimaksud daJgn peraturan Daerah ini adalah :

a.mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c.mengemban gj<an d,an menjannkebedanjutan Usoha Mikrrodan Kecit
d.mensinergikan kebijakan dan program penanggutangan kemiskinan. pasal Z Prograrn percepatanpenangulangan kemiskinan terdiri dari :
a.Kelomp pengurangan beban hidup, dan pertraikan kfilitae hidup masyarakat miskin; b. c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbacie pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyaralat miskin untu terlibat derern pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyaraka! Kelompok prograrn penanggulangan kemiskinan berba"eic pcmberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bag Masyarakat dan pelaku usaha berskala mikro dan kecil; Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak Iangsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan keeejahteftlm masyarakat miskin.
a.Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
b.Program Pengembangan Perkebunan Pola Tanah Unhrk Rakyat. Baglan Kedua Program Pengentaran Kcmicklnan Berbarb Te.anana Pangan, Peteraakan Perlkanan dan Kelautea

BAB IV

PEr,Ar(sAltAAr{PRocRAr[ PERCEPATAN PEr[Alt(xiurAtlcAlr r(EfrsKxAr BERBASIS PROGRAM T'NCGT'LAN DAERAS

Pasal 9

Program Penanggulangan Kemiskin"n sslagaimana dimaksud dalan Pasal

(5)huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :
1. a.sosialisasi dan Temu Wicara Kegiatan P3K;
2. b.identifikasi dan verifikasi calon penerima program peoanggulsrtgSl kemiskinan;
3. c.penguatan modal kerja, peningkatan pengolahan hasil pertarrian dart sarana produksi pertanian, perikanan dan kelautan;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana produksi;
5. e.peningkatan kapasitas masyarakat penerinra prograrn perlflrggtllmgqt kemiskinan dan penguatan kelembagaan kelompok;
6. f.pembinaan, Pengendalian dan Pendampingan Kegiatan; aen
7. g.Monitoring dan Eva-luasi ' Masyarakat penerirrra program percepatan p€reSerltasan kerrnioldnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menandatangani perjaniian' Tata cara, persy€ratan pelaksanaan kegiatan darr muatan pdanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat {21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan BuPati. d.
(1)\21
(3):
(1)(21 Eagtaa Ketdga Prograrn Pengombangan PorLobuaaa Pola Taaah Untuk Ra&yat Paral 1(} Penerima program Pengembalgan Perkebunan Pola Tanah untuk Ra.ligrat adalah Kepala Keluarga kategori miskin: Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan untuk bidang Program perkebunan Pola Tanah Untuk Ralryat meliputi :
1. a.Pengembangan perkebunan plasma kelapa eawit dilalsrkan m€lglui kemitraan dengan perusahaan perkebunan melalui kelembagaan koperasi pLasma;
2. b.Pengembangan Perkebunan Pola Tanah untuk Ralryat pada komoditi unggulan perkebunan laimnya;
3. c.Luas lahan untuk penerima Program P2-TAURAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah2 Ha; dan
4. d.Pendampingan program kegiatan dilakukan secara intensif oleh Tim TKPKD.
(3)Penerimaan lahan oleh masyarakat penerinra Pnogram P2-TAURAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c disertai deiegan surat perjanjian.
(4)Tata cara, muatan pelanjian dan persyaratan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ddarn ayat {l} dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengnn Peraturan Bupati.
(2)SusunanTKPKD sebagaiberikut:
1. a.Pengarah;
2. b.PenanggungJawab;
3. c.Ketua;
4. d.Sekretaris;
5. e.Tim Keqja/KelompokKeqja; dan
6. f.Kesekretariatan.
(3)Susunan TKPKDsebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditctapkan dengan Keputusan Bupati. BaglanKedua KeduduLandanTtgarTl(PlG) Pa-al 12 (U TKPKD Program Percepalan Penanggulangan lGmickirun Berbasie Program Unggulan Daerah berkedudukan dibax/ah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (21 Tugas TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupa.ti.

BAB VI

pEtrcAwasAJf, uotuToRrNc DAlc wALITASI Par;al 13 Dalanr rangka pengawa.san, pelaksanaan penangulangan lrc,tnickinaq, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang ter?adu.

Pasal 14

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi oerta meny.anpaikarr l,aporan perkembangan pelaksanaan program peraepatan pelrangulangan kemiskinan secara periodik 1 (satu) bulan sekali. Paral 15 -

(1)TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan erogfm Fercepetan Penanggulalgan Kemiskinan. - _' (21 Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
(3)Tata cara pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan eebagairnqra dimaksud dalam Pasal 1l dan Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Paratursr . Bupati.
1. a.pemerintah;
2. b.pemerintah provinsi;
3. c.pemerintah daerah;
4. d.masyarakat;
5. e.dunia usalra; darr
6. f.sumber dana lainnya yang sah dan tidalanengikat. t BABVIII PERAIY SERTA UA.SYARAXA'T

BAB VII

SI'UBER. PB.U3IAYA.Ail Paral 16 SumberPembiayaan pelaksanaan program percepatanPeriangulangan kemiskinanberbasis Program Unggulan Daerah bersumberdari:

Pasal 17

(l) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bcrp€ran akif dalam program percepatan penanggulangan kernielona:t yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,monitoring den evaluasi. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasarL lembaga cnradaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Dunia usaha dan dunia industri berperan 5slta dala"n penyediaan dana dan/ atau barang dan / atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. Program percepatan penanggulangan kemiskjnan yang dilaku1"l o1"n masyarakat, dunia usaha dan dunia industri g6lcgnirnnna dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan stntegi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan serta berkoordinasi dengan TKPKD. Pagal 18 Masyarakat dapat mengadukan pelanggaran d,an/ atau kinerja pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan mel,alul pcjabat atau lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan peratunan yang berlaku. Mekanisme pengaduan dan penyelesaiannya sefqg/rirnnns rlirnqkgud ps{6 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BA'B IX I,ARA"!TGAN

Pasal 19

Setiap masyarakat atau penerimabantuan program percepatsn penanggulangan kemiskinan dalam pelaksanaan program penanggUlan9n kemiskinan dilarang untuk :

a.secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi Yang sebenarnYa;
b.melakukan Pemalsuan data; dan
c.secara sengaJa menghalangi dan/ atau menghambat program dart kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan' Setiaf, petugas yang aituniut< dalam pelaksanaan prograrn penanggulangan kemiskinan dilarang untuk : b. melakukan penyalahgunaan wewenang; melakukan Pemalsuan data; dan secara sengaja menghalangi dan/ atau menghambat program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan' (21 (s) {4) {1)

(2){1)
(2)
(1)(21 BABX PEITYIDII{AN

Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh eenyiait Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi daear hukum pen gangkatannya masi n g-masing. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datan melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adarrya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempa.t kejadian;
c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penyitaan benda atau sura!
e.mengambil sidik jari dan memotret ses€orang;
f.memanggil oralg untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkar4
h.mengadakan penghentian penyidikan setel,ah penyidik mendapa.t petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau perietiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penndik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i.mengadakan tindakan lain dipertanggungjawabkan. menurut hukum yang dapat

BAB XI

saxrsr

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana rlirnaksud dala6 Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan paling larna 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5O.OOO.OO0,- (lima puhrh juta rupiaQ. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalan Pasal 6 ayat

(2), Pasa.l 7 ayat {3) dan Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat {1) adalah Pelanggaran.
(1){21
(3)Di tetapkan di BuoI 2015 LEMBARAN DAERAH KAE}UPATEN BUOL TAHUN 2015 NOMORoS Desember / Y pada tanggal 31 AMIRI'DIIIT RAI'F di Buol 3 1 Desember 2015 PARAF XOORDITIASI PEJAB,\T PARAF OAGIAII IIUKUM lP( JPft Allvr g/J{kT-r Vrt L1rY:uM NOREG : 126 (O5l2OL5l Pts.tELlIsA.il pERA?uRAr{ "*fiiLupATErv BuoL ITOIIOR 7 TAIIUN 2015 pERcEpATAry *^ffiffi** KEu*,*,ilrx BERBASIS PROGRA.II, UITGGT'LAN DATRA$ I{ABT'PATTIT BUOL I. PEruEIITSAN U}{TIffi sampai saat ini jumlah penduduk miskin di lGbupaten Buor masih cukup tinggi, terutama di kawasan perdesaan, @rutana pada sektor perta'nian' oleh karena itu,kemiskinan menjadi perhatia' penting Pemerintah Daerah Luasnya wilayah dan kondisi sosial budaya rnasyarakat menyebabkan masalah kemiskinan menjadi sangat beragam dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kerniskinan bersi-fat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentangr dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hgk das€r den adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyslakat daLam menjalani kehidupan secara bermartabal Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, tempat tinggsl, pakaian' pendidikan,dankesehatan,sehinggamerekatidakdapatmempertahankarr d.r, **t g"*bangkan kehidupannya secara bermartabat' Upaya pengenlasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaarr karena secarakonstitusionalditentukandalamPasal34iruDNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yangmenentukan bahwa: (f ) Fakir miskin dan anak-anak yang t€rlantar dipelitrara oleh negara' iZj N"g*. mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh ralyat dan memberdayakan masyarakat yang lemab dan tidak manpu sesuai dengan martabat kemanusiaan '
(3)Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehata.n dan fasilitas pelayanan umum yang layak' Dengan sangat jelas digariskan kewqjiban dan tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan tanggung jawab ini sangAt penting ^.ti.ry. dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan tujuan iib".rt rt l.y. NegS.ra nepubtik lndonesia' yaitu mensejaht€rakan kehidupart rakyat, ".lti.t it, dengan adanya pengaturan tentsng penanggul'angan kemiskinanmerupaka"wujudkomitmenPemerintahDaerahterhadap pencaPaian tujuan Pembangunan' Untuk menjamin tlrpenuhinya hak-hak dasar warga miskin diperlukanlangkah{angkahperlindungansosialsebagaipenv'riudan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat 2 a : dan Pemerintah Daerah.Mengingat kemislcinan merupekan masalqh ysng, bersifat multi dimensi dan multisektor,maka uPaya penanggulsngannya harus dilakukan secafa multisektor dengan melibatlcan partisipast masyarakat dan membangun pola kemitraan' Untukmenanggularrgikemiskinandipertrrrlrarrpendckatanyang terpadu, dilaksanakan secara bertahap' terencana' dan berkeainambungal' Serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerinta}r, du:eia usa'ha' lembagaswadayamasyarakat,organisasikemasyaral<atan'pemanglu kepentingan maupun warga miskin sendiri, sebagaimana yang diatrrr dalam PeraturanR€sidenNomor13Tahun2oogtentarrglbordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas' maka perlu membentuk PeraturanDaerahtentangPenanggulanganKemiskinarrdil(abupaterrBuol. II. PEI{.'EL/\SAIT PASAL DETI PASAI, Pasal I Cukup jelas

BAB XII

KETENTUAN PEIIUTUP Pasal 22 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar seuap oran g men getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbar Daerah Kabupa.ten Buol.

Pasal 2

CukuP jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…