DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pentertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Motanang, dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas penyertaan modal, besaran dana penyertaan modal, tata cara penyertaan modal daerah, hasil usaha, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perah:ran Daerah tentang penyertaan Modal Kepada perusahaarr Daerah Air Minum Motanang; Pasal 18 ayat (6| undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukarr I(abupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 11 Tahun 2OOO Tentang perubahan Atas Undang_Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten dan Kabupaten Banggai Kepulauan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor Zg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST) sebagaimana telah dubah terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan kedua atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Nomor 5g, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peratr'rran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2or2 tentang Hibah Daeral. tlmbaran Nqgara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tamabahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S2Z2l; Perahrran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daera{Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Dengan Persetujuan Bersama 2. 4. 5. DEqTAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN: MCTTCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERII{TAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG

BAB II

ASAS PEI{TERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal kepada pDAM ditaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.fungsionat; dan
e.elisiensi. modal Daerah kepada pDAM ditetapkan (Sembilan belas milyar rupiah) yang terdiri
a.modal dasar yang merupakan penyertaan modal langsung pemerintah - Daerah sebesar Rp. 9.0O0.OO0.OO,OO (Sembilan milyar rupiah);
b.modal dasar yang merupakan program pemerintah pusat dalarn rangka Pemasangan Saluran Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp. IO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh milyar rupiah)

BAB III

BESARAN DANA PETIYERTAAN MODAL DAERAH Bagran Kesatu penyertaan Modal Hibah pasal 3 Besaran dana penyertaan sebesar Rp. 19.0OO.OOO.OOO dari:

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Daerah kepada pDAM sebagimana dimaksud dalern Pasal 7 dilakukan selama 4 (empat) tahun yaitu :
1. a.Tahun 2O17 sebesar Rp. 3.5OO.OOO.OOO,OO (Tiga Mityar Lima Ratus Juta Rupiah,);
2. b.Tahun 2018 sebesar Rp. 2.O0O.O00.OOO,OO (dua milyar rupiah);
3. c.Tahun 2019 sebesar Rp. 2.OOO.OOO.OOO,OO (dua milyar rupiah), dan
4. d.Tahun 2O2O sebesar Rp. 1.5OO.OOO.OOO,OO (satu milyar lirna (21 ratus Jluta rupiah) Penyertaan modal Daerah kepada PDAM yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat dalam rangka Petnasangan Saluran Rurnah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan selana 4 {eopat) tahun yaitu :
5. a.Tahun 2O17 Sebesar Rp 3.5OO.OOO.OOO ( Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah )
6. b.Tahun 2O18 seb€sar Rp 3.OOO.OOO.OOO.- (Tiga Miliar Rupiah )
7. c.Talnrn 2019 Sebesar Rp 3.OO0.OOO.OO0.- (Tiga Miliar Rupiah)
8. d.Tahun 2O2O Sebesar Rp 5OO.OOO.OOO.- (Lima Ratus Juta Rupiah)
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PET{YERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Pusat menganggarkan hibah kepada pemerintar Daerah dahm rangka Pemasangan Saluran Rumah bagr Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk tahun pertama keikutsertaan pelangan sampai dengan I.OOO Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp. 2.OOO.OOO (Dua Juta Rupiah)/SR sebesar Rp. 2.OOO.OOO (Dua Juta Rt:piah)/SR dan mulai 1.OO1 Sambungan Rumah sampai seterusnya sebesar Rp. 3.OOO.OOO (Iiga Juta Rupiah)/SR.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menganggarkarr pendapatan hibah sebagaimana dirnaksud 6a1^rn pasal 3 dalam AptsD Tahun Anggaran 2OlZ sampai Tahun Anggaran 2O2O dan digunakan r:ntuk penyertaan modal Daerah kepada PDAM.
(2)Pemerintah Daerah mengakui pendapatan hibah program Pemasangan saluran Rumah bagi Masyara-kat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah pusat sebegaimana aimaksua pada ayat 1, setelsh diterimanya Sp2D dari pemerintah pusat.
(3)Pengpnggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain_lain pendapatan Daerah yang sah, jenis pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pasal 7

Berdasarkan sP2D penyertaan Modar Daerah sebagaimana dimaksud dglern passt 4 ayat (1) PDAM mencatat sebagai penarnba,haan Modal Dari Pemerintah

Pasal 8

PDAM berhak:

a.menerima penyertaan modal Daerah yang sudah dialokasikan dalarn APtsD; dan b- mengelolaan arxggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja PDAM.

Pasal 9

PDAM berkewajiban: a- mengelola anggaran sesuai tujuan usaha untuk memberikan pel,ayanan kepada masyarakat;

b.menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran; dan
c.memberikan laporan realisasi penyertaan modal setiap 3 (tiga) bulan sekalidan laporan talunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 10

PDAM dilarang mengguna,kan dana Penyertaan Modal Daerah untuk kepentingan lain yang tidak berdasarkan r.rs\ a-n rencarra usaha yang telah disepakati sehingga diberikannya Penyertaan Modal BABV HASIL USAHA

Pasal 11

(1)Bagia:lr laba dari pelaksanaan Penyertaanr Modal Daerah pada PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkal ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
(2)Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada tahrrn anggaran berikutnya'
(3)Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebogaimana dirnsLsud pa.da ayat (1) dilaksanakan berdasarkal ketentuan peraturan Perundang-undang€rn.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepa.da PDAM.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rlilalnrkan oleh Tirn yang ditunjuk oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara professional.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungiawab kepada Bupati. BABVTI PEMERIKSAAN

Pasal 13

(1)Inspelrtorat atau lembaga audit lain dapat melakukan penyelidikan d". pemeriksaan terhadap pertanggungiawaban pengelolaan dana Penyertaan Mo'dal kePada PDAM.
(2)Hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati'

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…