DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Buol KepadaPT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2018, dengan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, sumber permodalan, besaran penyertaan modal daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah, bagi hasil keuntungan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Pasal 1

DalamPeraturan Dae rah yangdimaksuddengan :

1.Daerah adalah KabuPaten Buol'
2.Pemerintahan Oaerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan pit'"ip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara rt""ttjo Reiublik Indonesia sebagaimana rrirnaksud dalam Undalg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1!X5' 3. pemerintah Daerah adarJ Bupati dan perangkat Daerah sebagai.nsuf penyelenggara Pemerintahan Daerah'
4.Kepala Daerah taufai e"p"ti Buol yang selanjutnya disebut Bupa'tl
5.Dewan Perwakilan Ralyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol
6.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisah&an, baik 3rang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan usaha Milik Negara atau Daerah atau badan hukum swasta lainnya.
7.Penyertaan modal daerah setiap usaha dalam menyertakaq modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh BUMD atau badan usaha swasta lainnya dengan mendapatkan bagian keuntrrngan.

BAB II

IUAKSUD DAN TUJUAIT P&saI 2 Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan sebagai uPaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah gunamenunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah sebagaimana dirnaksud dqlott' Pasal 2 adalah: _ a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan

b.menambah Pendapatan Asli Daerah. BAA III SI'IIBER PERUODALILIT

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinja'nen daerab dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaraa tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penggunaar Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Penyertaan modal daerah dikrikan kepada PT. Bank Fembangunart Daerah Sulawesi Tengah.
(1)
(2)
(2)Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah lGbupa.ten Buol untuk tahun 2016-20i8 ditetapkan sebesar Rp. 9,984,1214,580.96 (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus cmpa.t puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah korna Sembilan puluh enam sen)dengan pembagian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. l.OOO.OOO.OOO (Satu mi$ar rupiah).
2. b.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4,984,144,580.96 (Empat nityar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh empa.t ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma sembilan puluh enam sen).
3. c.Tahun Anggaran 2Ol8 sebesar Rp.4.O0O.OOO.OOO,OO (Empat milyar rupiah).

BAB IV

BESARAN PEITYERTAAIT MODAL DAERAH Pasd 5

Pasal 6

Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dnlern f,ysf (!) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 5 menjadi dasar @i penganggaran p€nyertaan modal daerah dalam peratural daerah tentnpg anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berkenaan. Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan daerah tidak mencukupi, plafon anggaran penyertaan modal daerah sebageiytrans r{imekSud dclan Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruJ c Pasal 5, diseeuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Modal daerah yang diserahkan kepada pemsahaan sebagaimana rlimsksrrd dalam ayat (1) disertai dengan peg'anjian penyertaan modal. Perjanjian perryertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 paln g sedikit memuat :

a.subjek dan objek pe{anjian penyertaan modal daerah;
b.ruang lingkup perjanjian penyertaan modal daerah;
c.hak dan kewajiban para pihak;
d.jangka waktu pe{anjian penyertaan modal daerah;
e.pengakhiran pe{anjian penyertaan modal daera}r; dan
f.penyelesaialperselisihan.

(1)Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah.
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)(41 Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke rekening kas daerah dan dialokasikan dalam APBD sebqgai pendapa.tan daerah. Bagi hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dnlem 6yag (l) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan aahrn perjanjian penyertaan modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan rlena pr6lxysrtaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VU PEMB$TAAIC DA.X PEilEAUTAS/UT

BAB VI

BAGI HASIL I(ET'I TUISGIAil Pasal a

Pasal 9

Bupati melakukal pembinaan dan pengawasan terhadap pel,aksalaan penyertaan modal daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirns!3ud dalqrn ayat (r) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati. BA'B VIII KBTEilTUAIT PERALIIIA}I

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Nomor I Tahun 2O14 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Berkah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentan$n dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB f,'( KBTTNTUAN PEIIUTT'P Pasd 11 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor O2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Moda] Pemerintah Daerah l(abupa.ten BuoI Fada PT. Bank pembangunan Daerah Provinsi sulawesi Tengah, Perrrsahaan Daerah Berkah dan Perusahaan Daerah Air Minum Motanang l(abupaten Buol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)
(2)
(3)Passl 12 Peraturan daerah ini rrrulai berlaku pada tanggal diundarrgkan : Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran Daerah ini dengan penem.pal:anraya dalam l.embaranD.aenah Kqbupat€o Buo[. Di tetapkan di Buol pada tanggal 31 DeSember 2015 Diundangkan pada tanggal di Buol 31 Desember 2015 DAERATI BUOL, LEMBARAN DAERA}I NORBG : 127 (06/2015) :KAFJUPATEII BTJOL TAI:IUN Z0IS.IVO.MC/R 65 'l r-o '&, .l l: PEruTI,ASAIS A?AS PERATT'RAI{ DA.ERAII I(A'BT'PA?EIY EUOL NOTOR 8 TAIII'IY 2015 TEf,TAISG PEIYYERTAA.IT trODAL PETERIf,?AII DAERA.E XABI'PATET E['OL BEPADA PT. BAI{K PEUBANGUITAIT DA.ERAII PROVINSI SUI"AWESI TEITGAII TAIITNT 2OI62OLA I. PEITJELASAN UMT'U Ddarn rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah 5iang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Buol diperlulran Penyertaan morlnl melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sul,awesi Tengab. Tujuan penyertaan modal daerah sebagaimana dirnaksrud dafu6 Pasa-l 2 adalah untuk meningkatkan perfumbuhan perekononian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Target penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PI. Bqnk Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saharn (RUPS) yaitu sebesar Rp. 2O.OOO.OOO.OOO,OO dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1O.OI5.855.419,O4. Sisa penyertaan modal untuk memenuhi kewajiban daerah adalah Rp. 9.984.144.581 yang akan dilaksanakan bertahap dalam tiga Tahun Anggaran yaihr Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Fedoman Tekois Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan berlakunya ketentuan tersebut rnak4 Perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah lGpada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. II. PENJEI,ASAN PASAL DEUI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1 Cukup jelas Ayat2 Hurufa Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas

Pasal 6

Ayat I Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…