DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penghitungan bantuan keuangan; penganggaran dalam APBD; Pengajuan bantuan keuang parati politik; verifikasi kelengkapan administrasi partai politik; penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik; penggunaan bantuan keuangan partai politik;laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2O05 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dinyatakan tidak berlaku dengan terbentuknya Peraturan Femerintah Nomor 5 Tahun 2oO9 yang diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tatrun 2OL2 terrtarrg Bantuan Keuangan Kepada Partai Folitik' rnake perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang BantuaD Keuangan KePada Partai Politik;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasat Negana Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 51 tahun L999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowafi'rqn Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tatrun 2OOO tentang Perubahan ata's Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Ehrol' Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78' Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966'l;
2. 3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik ikmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor2,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesira Nomor 4801) sebagaimana telah diubatr dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2O11 (l,embaran Negara Republ'ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2Al4 teotang ""*"i",rft"" Daerah (Irmbaran N-e8.ao Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244' Tanbahan Leabaran ^^;;; Republik Indonesia Nomor 5587); sebagai:nana a"rin ar"u"n terahir dengan Undang-undang Nomor 9 ;;- 2o15 Tentang peruuahaan Kedua atas Undang- undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun ,o* i"Ino"n", Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5589); ""..*."tt Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentanrg tutt,rr"r, Keuangan Kepada Partai Po^Utik i["t" *.otutlti r'ao"""ia Tahun 2oO9 Nomor 18' i"ilo^ft"t Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5. 4972\',
u.;;;:&'^" Pemerintah Nornor as raful- tot? JTT: ffi;;;'o*" "*"*ran Pemerintah N:*:t. : 31"" 2OO9 fentang g""t""o Keuangan Kepada Partai Politik;
1. 7.Peraturan Oalrah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pemuangunan J*gft Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten J'-tot fJt"' 2ol2-2o17 (I-embaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 20 13 Nomor 21); Dengan Persetujuaa Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI'PAIEI BI'OL Daa BT'PATI BUOL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAII fABItPATEf BOOL tENfTAf,G BANTUAN KEUATTGAN I{EPAI}A PARTAI PTOLITIT

BAB I

K TENTUAN T'UT'M Pasat 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintatr Daerah dan ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD. (21 Partat Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fartai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilihan Umr:m legislalif.
(3)Bantrran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dibedka$ €€clara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pasd 3
(1)Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pasd 4 Tata cafa penghitungal bantuan keuangan sebagnimsna dirnnksud dalan Pasd.2 dan Pasal 3 tetapkan dalam peraturan Bupati BA.B III PEI{GATGGARAIT DALIIII APBX}

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setirip tahunqta dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keualgan dengan objek belanja bantuan keuangan keesda partai politik.

Pasal 6

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah'
(2)Penentuan besarnya anggaran banh:an keuangan kepada partai poEtik memperhatikan kemampuan keuangan daeral. '

BAB IV

PEITGA",UAIT BAI{TUAN KEUAI{GAN PARTAI PIOIITIK

Pasal 7

(1)pengajuan baltuan keuangan partai politik tingkat daerab dissmpaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai po[tik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.Foto copy surat keputusan Dewan Pimpinan Rartai hlitik yang menetapkansusunankepengurusanDewanPimpinarrPartaiPolitik tingkat daerah yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Partai Politik atau sebutanlainnyasesuaidenganAD-ARTmasing-masingFartaiPolitik rb. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPtfrB;
2. c.surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegglisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
3. d.nomor rekenrng kas umurn partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
4. e.rencana pengguna€rn dana bantuan keuangan partai politik' dengan ketentuansekurang-kurangnya6opersenuntukpendidikarrpolitik'dart sebanyak-banyalnya 40 persen untuk oprasional partai politik ; f.laporanrealisasipenerimaandanperrggunaanbanttrankeuarrgantahun anggaran sebelumnYa;
5. g.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peratural perundangaa apabila memberikan keterangAn yang tidak benar yang ditandatangali Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik; ,r,m?Je:fl";Tj#ff ;fr T;:*o""'sebagaimanaairnarrs'uap'4""v"tttl "*"r.*^ff"*t"t.^* PAsrAr ForrTrn ;tr:+*fl$flHH gangsa dan PobtlK' Pasal 9. :ermohonan barrtrrarr keuangan ff* ;:li;fi tff lTitrilnf T"1"o""" Passl 10 ""#ff:-+'T:t'r:# l1$ilil1lJiilll"*'**,' BAB', ***ffi;w"- *'l** oT*H:T*ff'*ffi$ :iffi'Hil*"T:i'?'jHX"3il*"fi "'l BuPati Passl paikan tanda .".,"".",*ffijilf ffi :#i$'#:f"?ffif*#ffiff :#;[fr?i "*#o**"Prsr'Por'$a PENc'cwAalI *X;* - ^-r.acqi dana peilrriaps ?il:H;ilffi?aTi'#mr',ffi'l'*m-rmi"o* "*i" dimaksud dalan Fasal 13 (r) *ftffi,:.ndidikan politik sebaBa''Jrl o"o,"rro* -"*rt*. datas -w::T,fk*:e':*t*#"':ilffi"*ff : t .j
6. b.peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
7. c.peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun e ;ka dan budaya politik sesuai dengan Pancasila-

Pasal 15

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkaitan dengan:

a.administrasi umum;.
b.berlangganan daya dan jasa;
c.pemeliharaan data dan arsip; dan
d.pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAFORAITM PEITG,GUICAAIT BAFTUAIT XEUAIYGATT PAXrIAI POLT TK Pasd 15 Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerirnaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 17

(1)Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penenmaan dan pengeluaran keuangan yang bersrrmber dari dana bantuan APBD'
(2)Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.rekapihrlasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik Perkegiatan;
2. b.barang barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa'

Pasal 18

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerirnaan dan pengehraran keuanlan yang bersumber dari dana barttuan APBD kepada pemerintafr Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali'

Pasal 19

(1)Laporan perenggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati (21 l,aporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan patlng lamUat 1 (satu) bulan setelah oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Passf 2(} laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud datam Pasal 18 terbuka unttrk diketahui masYarakat' 1 i.' I

BAB X

XETEITTUAIV PEITUTI'P pasp,l22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daera_h Kabupaten Btrol Nornor o8 T.ahun 2oog tentang perutrahaan atas peraturan Daerah I(abupaten Buol Nomor 12 Tahun 20b6 Tentang Bantuan Keuangan partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Buor rahun 200g Nomor o6; dic"but dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Agar setiap onang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratura' Daerah int dcngan penempatannya dalam Lembaran Daerarr Kabupaten BuoI Di tetapkan di Buol pada tanggal 31 Desember 2015 BUPATI BUOL, ^*-.k^*Diundangkan di Buol padatanggal 31 Desember 2Ol5 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOLTAHTJN 2015 NQMOR 66 NOREG : 728 (O7 /20151

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…